Gerindra: Jokowi-JK Jelas Tidak Mampu Genjot Ekonomi tapi Sebar Pernyataan Sesat

0
83

JAKARTASATU– Pernyataan para elit yang mengatakan agar masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi utang negara adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan dan alibi atas ketidakmampuan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Jokowi-JK jelas terbukti tidak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Selama pemerintahan @jokowi pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya 5,1 persen. Pencapaian ini kalah dari Filipina yang tumbuh 6,8 persen dan Vietnam 6,2 persen. Cara berpikir elite bangsa ini yang mengandalkan pendapatan pajak untuk menutup utang tanpa pertumbuhan ekonomi yang maksimal sangatlah aneh

Seharusnya pemerintah sadar jika ekonomi tumbuh lebih tinggi maka pendapatan pajak bisa lebih tinggi sehingga bisa membangun infrastruktur lebih banyak, lapangan pekerjaan lebih banyak dan bisa membayar hutang. Sudah terbukti juga kemampuan pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak sangat minim. Meski ada program tax amnesty pendapatan pajak 2016 hanya sebesar Rp. 998 triliun, atau sekitar 73,6 persen dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1.355 triliun.

Memperbanyak pendapatan pajak tidak cukup dengan reformasi pajak. Pemerintah selalu hanya menyebut reformasi pajak. Reformasi pajak jika pertumbuhannya kecil maka pendapatan pajaknya juga kecil. Sedangkan untuk menambah pertumbuhan pemerintah tidak melakukan apa-apa. Rakyat Indonesia perlu mengetahi bahwa total utang pemerintah pusat hingga November 2017 mencapai Rp 3.928,7 triliun.

Jumlah ini naik dari bulan-bulan sebelumnya. Total outstanding utang pemerintah pusat sampai dengan November lalu sudah menembus Rp 3.928,7 triliun. Realisasi tersebut membengkak senilai Rp 31,1 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 3.897,6 triliun. Sementara untuk posisi utang Desember 2017, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengaku masih menghitungnya karena beberapa data masih terus bergerak meningkat.

Jika dihitung dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB. Selain itu, pemerintah tercatat menambah utang sebesar Rp 379,53 triliun dari periode Januari 2017 dengan nilai utang Rp 3.549,17 triliun sampai November yang senilai Rp 3.928,7 triliun.

Berikut nilai utang pemerintah @jokowi-JK sejak Januari-November 2017; Januari: Rp 3.549,17 triliun. Februari: Rp 3.589,12 triliun. Maret: Rp 3.649,75 triliun. April: Rp 3.667,41 triliun. Mei: Rp 3.672,33 triliun.

Juni: Rp 3.706,52 triliun. Juli: Rp 3.779,98 triliun. Agustus: Rp 3.825,79 triliun. September: Rp 3.866,45 triliun. Oktober: Rp 3.897,6 triliun. November: Rp. 3.928,7 triliun. Jika seperti ini, namanya bukan gali lubang tutup lubang.

Tetapi pemerintah terus-menerus menggali lubang dan jika terus menerus seperti ini, bisa-bisa bangsa ini terkubur di dalam lubang yang digali sendiri. RI

*Dewan Pimpinan Pusat Gerindra

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.