Penjajahan Gaya Baru yang Tengah Dihadapi Indonesia

0
871

JAKARTASATU– Ada kepala negara yang mengabaikan jati diri bangsa dan negara Indonesia di saat bangsa lain mempelajarinya. Kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh pengamat mineral, Marwan Batubara kenapa sektor energy kita itu masih dikendalikan oleh perusahanan/corporation multinasional, itu menurut saya tidak aneh. Menurut saya dengan adanya hal demikian memperlihatkan bangsa ini tidak konsisten terhadap jati diri bangsanya.

Tidak hanya sektor energy saja, ada sektor pangan pula yang menjadi kebutuhan dasar kita masih melakukan impor. Di antaranya beras, bahkan garam. Kalau kita jalan ke supermarket, bahkan jalan ke pasar-pasar tradisional sudah banya sekali seperti buah-buahan sayur mayor yang berasal dari negeri Thailand dan Cina.

Saya teringat apa yang dikhawatirkan Bung Karno setengah abad yang lalu dengan menyatakan ketika imperealisme sudah mati tetapi dia mengatakan “No”. Imprealisme itu belum mati. Imprealisme baru sekarang (ada). Padahal saat itu banyak pemimpin negara yang menyatakan sebaliknya. Ada penjajahan bentuk baru yang disebut neo-imprealisme.

Penjajahan bentuk baru itu tidak harus menggunakan cara-cara konvensional ataupun tradisional atau mendatangkan dengan militer lalu menduduki dan menguasai. Tidak lagi seperti itu. Yang paling efektif dan kerap dilakukan oleh mereka adalah membuat regulasi. Membuat UU. Mempengaruhi pemerintahan suatu negara dengan memasukkan kepentingan-kepentingannya melalui UU.

Selain itu, dalam menjadikan suatu negara itu mangsa, mereka membuat semacam lembaga-lembaga seperti World Bank, IMF dan yang mengatur perdagangan dunia (WTO). Tujuannya untuk menciptakan ketergantungan suatu bangsa dan negara agar mereka mudah mengendalikan. Kemudian memasukkan kepentingan-kepentingannya. Tidak model lagi seperti saat itu menghadapi Belanda (lampau). Cukup buat regulasi tadi.

Jadi penjajahan itu masih ada. Sukarno benar itu. Imprealisme belum mati, dan hari ini terjadi. Dan ini yang disebut neo-imprealisme.

Kalau menurut saya soal pandangan negara ini adalah hilangnnya haluan garis-garis besar haluan negara (GBHN). Hari ini, Indonesia tidak memiliki itu (GBHN). Dulu kita punya sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian bangsa. Itu manifesto-nya (Sukarno). Yang kemudian oleh Sukarno dijadikan  GBHN untuk pembangunan.

Orde Baru, lepas dari kesalahannya masih punya GBHN (itu), yang ditetapkan oleh DPR sebagai mandataris. Kedudukannya lebih tinggi dari UU. Kalau sekarang ini hanya ada visi dan misi Presiden saja.

Konsekuensinya yang kita laksanakan saat ini adalah inkonsiten karena setiap ganti rezim, ganti kebijakan. Setiap ganti pemerintahan, ganti peraturan. Apalagi sekarang adanya kartel-kartel politik yang bermain: rezim ini berkuasa, di belakangnya kartel A. Ganti rezim pun demikian: di belakangnya kartel B. Begitu seterusnya. Jadi yang mengendalikan negara ini sejatinya masih kelompok-kelompok kartel itu. Siapa dia, yakni kapitalisme dalam bentuk baru.

Itupun terus dilakukannya oleh mereka tidak hanya skup nasional tetapi juga di daerah-daerah. Misalkan setiap Pilkada. RI

*Pengamat Politik, Karyono Wibowo

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.