Menhub Budi Karya Sumadi Layak Didengar Keterangannya di Pengadilan Tipikor

0
854
Antonius Tonny Budiono

JAKRTASATU.COM – Pernyataan pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Mudzakir yang meminta pengadilan memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dinilai mengaburkan perkara suap mantan Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Hal itu dikemukakan Direktur CERI Yusri Usman dalam keterangannya Rabu (24/1) di Jakarta.

Menurut Yusri mestinya Mudzakir melihat persoalan secara jernih dan murni dari kaca mata hukum, tidak campur aduk dengan kepentingan tertentu, apalagi kepentingan melindungi nama seseorang dalam kasus tersebut.

Memang Ignasius Jonan telah dipanggil oleh KPK untuk didengar keterangannya. Tapi Jonan sudah mengirim surat permintaan penundaan karena pada hari yang sama ada kunjungan menteri energi negara sahabat yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

“Bahwa kemudian KPK tidak memanggil lagi kembali Jonan sampai berkas Tonny dilimpahkan ke pengadilan, itu sepenuhnya wewenang dan pertimbangan yang matang tentunya setelah melihat bukti dan informasi yg diperoleh selama proses penyidikan,” jelas Yusri Usman yang lama ikut di Kantor Hukum Augustinus Hutajulu & Rekan.

Aneh binti ajaib kalau merasa dirinya seorang pakar hukum Mudzakir mempertanyakan hal itu. Bukankan penyidik KPK lebih kompeten dari Mudzakir soal siapa yg perlu didengar dan apa yang harus di kumpulkannya dalam suatu proses penyidikan dan pengembangan suatu kasus, lanjut Yusri.

Alasan Jonan harus dipanggil ke pengadilan karena pernah jadi atasan langsung juga menunjukkan Mudzakkir kurang memahami proses praktik penyidikan meskipun mungkin hafal bunyi pasal UU nya. Faktanya, menurut Yusri, Jonan hanya jadi atasan Tonny Budiono sebagai Dirjen Hubla tidak lebih dari 3 bulan, yaitu antara 16 Mei 2016 sampai 27 Juli 2016. Setelah itu Jonan direshuffle dan diganti oleh Budi Karya Sumadi.

“Sejak 27 Juli 2016 sampai terjadi OTT pada Agustus 2017, Tonny adalah bawahan Budi Karya. Jauh lebih lama jadi bawahan Budi Karya. Jadi logikanya Mudzakir terlalu dangkal kalau tidak kebalik,” jelas Yusri.

Apakah Mudzakir tidak tahu dalam persidangan pertama Pengadilan Tipikor yang menghadirkan Tonny sebagai terdakwa, dalam dakwaan jaksa penuntut terungkap bahwa sebagian besar suap yang diterima Tonny terjadi pada tahun 2017?

“Sayang Mudzakir tidak mengetahui fakta itu sebelum membuat pernyataan sehingga sangat memalukan karena pernyataannya tanpa dasar,” urainya tegas.

Yusri mengajak publik untuk menyimak persidangan kasus ini dengan seksama, tanpa terpengaruh oleh opini-opini yang coba mengaburkan arah persidangan atau ingin mewarnai berita persidangan dgn agenda lain.

“Baik penuntut KPK atau hakim PN Tipikor tidak akan menaruh perhatian apalagi terpengaruh dengan pernyataan Mudzakir itu,”tandasnya.