Pesan Kritis ICMI ke Pemerintah Terkait Impor Beras

0
669

Pesan Kritis ICMI ke Pemerintah Terkait Impor Beras

JAKARTASATU– Skala persoalan perekonomian, termasuk urusan perberasan ini hendaknya dirujuk untuk kita evaluasi atau kita mau lakukan langkah-langkah/solusi apa yang sudah secara gamblang dirumuskan di pasal 33 UUD 45. Di antara lain meliputinya adalah perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkarya, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan dan kemajuan dan kesatuan nasional.

Ini harus kita jadikan patokan utama, karena kalau tidak kita akan ribut terus urusan impor atau tidak impor. Ini saya kira persoalan yang bisa saja membuat kita tidak dapat mekihat big picture secara komprehensif persoalan ini seperti apa semestinya bangsa ini mengelolanya. Jelas dinyatakan di sana ada prinsip kebersamaan. Jadi kalau mau impor ini harus dipikir betul-betul siapa yang dapat manfaat. Juga paling penting adalah efisiensi berkeadilan.

Sewaktu-waktu kita ekspor lalu impor di komunitasa tertentu karena kita tergabung di komunitas perdagangan dunia. Tapi yang penting sekali adalah national interest, kepentingan nasional. Jangan impor untuk orang-orang tertentu. Jangan pula ekspor untuk orang-orang tertentu saja. Prinsipnya itu.

Oleh karena itu maka sebetulnya ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Habibie ketika pembukaan Silatnas ICMI beberapa waktu lalu di istana Bogor yaitu tentang ekonomi pasar Pancasila, dan Presiden Joko Widodo sudah menugaskan ICMI untuk merumuskan ekonomi pasar Pancasila itu. Salah satunya adalah efisiensi berkarya ini. Jadi kalau rantai itu tidak efisien maka itu ada persoalan yang mesti diselesaikan.

Maka persaingan bukan yang harus kita takutkan. Tetapi persaingan adalah berbasis playground stag. Jadi selama ini kan petani kita berada ketika menjadi produsen berada di kompetisi medan tak datar. Mereka selalu terpinggirkan. Maka itu afirmasi untuk mereka itu mesti dilakukan. Jangan sampai ketika ingin panen, ada beras impor. Kasihan petani. Maka dari itu HPP ini juga harus kita naikkan. Ilustrasi lainnya bisa dilanjutkan tetapi yang penting adalah ICMI mengusulkan bahwa kebijakan hendaklah berbasis ilmu pengetahuan. Kemudian pengambilan keputusan harus berdasarkan data fakta yang benar adanya seperti apa.

Data harus akurat, jangan hanya kira-kira. Inilah persoalan kita yang saya kira perbedaan pendapat yang berkepanjangan. Warning yang sudah diberikan oleh beberapa pihak sejak beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah Oktober tahun lalu, ini tidak dielaborasi dan tidak direspon memadai karena ketiadaab data yang akurat. Sebab itu kami menyerukan agar data produksi nasional ini betul-betul dapat disajikan dengan benar. Kemudian juga data stok jumlah beras kita.

Sekarang ini kan data kalau produktifitas relative angkanya orang paham dengan kondisi seperti apa. Per hektarnya berapa ton kira-kira bisa terbayang. Tapi yang sangat sulit dan kita tidak mempunyai data yang akurat adalah luas panen kita. Kita pun menggunakan citra satelit dan sebagainya suatu hal yang kita harap bersama dan ICMI saya kira dengan berbagai dengan perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang pertanian maupun juga bidang-bidang terkait siap untuk bersama-sama mewujudakan data nasional yang akurat sehingga pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan baik. Jangan ada interest ke kelompok-kelompok tertentu. Apalagi yang memanfaatkan kesempitan keadaan kita untuk mendapatkan range dari keuntungan impor. Sebab itu kira harus pandang ini sebagai satu kesatuan ekonomi nasional, ada barang masuk dari luar ke Indonesia harus kita kawal agar yang mendapat manfaat adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Bukan pelaku usaha tertentu saja yang mengambil untung berlebihan. RI

*Waketum ICMI, Prof. Hery Suhardiyanto