Menyoal Usulan Pengangkatan Plt. Gubernur dari Polri

0
83

JAKARTASATU– UU Polri No 2/2002 di dalam Pasal 28 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis

Pasal 28 Ayat 3 UU Polri No 2/2002 menyebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.

UU 2/2002 tersebut tentunya sampai sekarang belum ada perubahan.

Adanya wacana pengusulan pengangkatan Plt.gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dari perwira tinggi aktif Polri sangat menghentak nalar publik. Sedang melakukan strategi politik apakah presiden Jokowi ?

Pilkada tentunya adalah arena pertarungan politik dalam ranah demokrasi. Menyeret-nyeret Polri di tengah pusaran pertarungan politik sungguh tak elok bagi rejim ini, juga bagi Polri sendiri. Seolah tak ada aparat birokrasi lain di luar Polri untuk dijadikan plt.gubernur.

Rejim Jokowi seolah tak mau belajar dengan kasus di era kepemimpinan Kapolri Dai Bachtiar yang secara terbuka mendukung Megawati di pemilu 2004.

Tugas pokok dan fungsi Polri sesuai amanat UU adalah menjaga ketertiban masyarakat dan penegakan hukum bukan sebagai birokrat dalam pemerintahan.

Presiden Jokowi harus lebih bijak untuk memutuskan sebuah usulan yang jelas-jelas hanya akan menambah beban polemik yang tak bermanfaat apa-apa. Menyeret-nyeret Polri dalam ranah politik, jelas tak akan menguntungkan citra Jokowi sebagai representasi kepemimpinan sipil yang demokratis. Selain juga tak menguntungkan bagi pembangunan Polri yang profesional dan modern di masa depan. Di sisi lain, sebagai pemegang amanah negara sesuai UU 2/2002 Polri akan terjebak pada pragmatisme politik yang bergulir 5 tahunan. Sebagai aparat negara, seharusnya Polri yang profesional harus netral dari tarik ulur politik rejim.

Darma Polri tak terikat pada rejim, tetapi pada negara. Rejim boleh berganti, tetapi Polri harus lurus menjaga amanah dari negara. Tak bisa disangkal bahwa gubernur adalah jabatan politik. Tak bisa dinafikan juga bahwa pengangkatan plt. Gubernurpun adalah strategi politik.

Usulan pengangkatan pati aktif Polri sebagai Plt.gubernur tak bisa dihindari lagi sebagai strategi politik dari rejim. Di sisi lain sesuai pasal 28 ayat 3 uu 2/2002 menyebutkan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dasar inilah yang seharusnya menjadi landasan Kapolri untuk mempertanyakan urgensi dari usulan pengangkatan anggotanya sebagai Plt. Gubernur. Apakah sebegitu ‘menganggurnyakah’ perwira tinggi Polri sehingga bisa diminta menjadi plt.gubernur ?

Kapolri Tito Karnavian hendak mewariskan apa untuk masa depab Polri. Apakah sekedar jargon Profesional, modern, terpercaya atau benar-benar membangun infrastruktur polri yang modern dan profesional ? Semua bisa terlihat dari pilihan kebijakan yang diambil saat ini. RI

*Bambang Rukminto, Pengamat Kepolisian dari ISeSS, Institut for security and Strategic Studies

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.