Plt. Jabar dan Sumut dari Polri, Anggota DPR: Jangan Ulangi Masa Kelam

0
66

JAKARTASATU– Banyak pertanyaan ke DPR tentang Plt Gubernur 2018. Saya sebagai Waka Komisi II DPR bertugas mengawasi Aparatur Negara, Birokrasi, Pemilu, menolak usulan (Mendagri) tentang Jenderal Polisi aktif menjadi pejabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat (Jabar) dan Sumatra Utara (Sumut).

Pemerintah seharusnya menjaga sifat-sifat Kenegarawanan dalam Pesta Demokrasi. Plt Kepala daerah sebaiknya pejabat struktural di Kemendagri karena memiliki kapasitas dan kapabilitas memahami birokrasi, dan yang lebih penting merupakan birokrat yang netral dari kepentingan politis. Pemerintah harus jaga demokrasi yang sudah berjalan lebih baik, jangan mengulang lagi masa kelam dulu ketika Militer dan Polisi aktif ikut terlibat dalam proses pergantian kekuasan saat pesta demokrasi.

Ide penunjukan ini sebaiknya dihindari karena dapat membawa institusi TNI/Polri dalam pusaran konflik Pilkada. Apalagi, ada sejumlah Pati Polri yang maju sebagai cagubdan cawagub dan mereka diusung oleh partai pendukung pemerintah.

Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah, sebelum isu keputusan Plt ini di sahkan, lebih baik dikoreksi dan kami berharap Plt Kepala daerah yang di usulkan berasal dari pejabat Kemendagri. RI

*Mardani Ali Sera, DPR RI

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.