Ketua DPR RI: Pilkada Langsung Rentan Terjadi Korupsi

0
640
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Bambang Soesatyo/edy/jkst

JAKARTASATU.COM – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Bambang Soesatyo mengatakan, Pilkada tidak langsung lebih mudah mengontrolnya calon kepala daerah ketimbang dengan cara pemilihan secara langsung.

“Biaya tinggi untuk calon kepala daerah yang mencapai Rp 30 miliar bahkan ada yang mencapai Rp 200 miliar ini yang menyebabkan banyak kepala daerah begitu terpilih sampai berurusan dengan KPK,” kata Bambang Soesatyo saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Amandemen Konstitusi” di Kebayoran Jakarta, Kamis (1/2/2018)

Menurut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsoet ini, kendalanya untuk membahas peraturan pilkada dan pilpres juga amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak ada waktu untuk membahasnya pada periode saat ini. Sebab, saat ini dewan disibukkan dalam menghadapi Pemilu 2019.

“Sikap politik saya sebagai ketua DPR dari fraksi partai Golkar menilai bahwa ini belum waktunya karena memang sekarang kita sibuk dalam mempersiapkan Pemilu. DPR dan MPR hanya punya waktu kerja yang realistis 18 bulan lagi. Selebihnya libur dan masa reses,” ujar Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sebelum didorong mengamandemen UUD 45, dirinya minta agar hal itu dikaji lebih dalam untuk menemukan pasal-pasal yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Indonesia saat ini.

“UUD 45 juga harus zaman now,” kata Bamsoet yang disertai tawa para peserta diskusi.

Politikus Partai Golkar itu khawatir jika amandemen UUD 45 dilakukan saat ini, akan memperburuk suasana politik bangsa ini, utamanya di Senayan.

“Tugas saya di DPR adalah menjaga DPR agar tetap teduh, agar tetap tenang agar agenda politik selama ini bisa berjalan dengan baik,” tukasnya. |Edy/JKST