Masjid, Ulama, Umara dan Demokrasi

1019

JAKARTASATU– Masjid itu ruh dari perubahan. Ruh kemajuan peradaban Islam. Maka kita jaga dan kita kawal supaya dia terus memainkan spiritual moral untuk memberikan pencerahan bagi kehidupan. Itu penting sekali. Apalagi saya diminta membicarakan soal umara dan ulama, ini tema yang berat. Apalagi di zaman now ini.

Di Annisa ayat 59 yang sering kita baca itu: Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan taatlah kepada pemimpin. Para mufasir ada tafsir politik itu, ulil amri itu ada yang menyebut raja, sultan, dan itulah dalam sejarah. Itu tafsir politik. Tapi menurut Ibnu Taimiyah buka demikian, ulul amri itu jamak. Bukan waliyul amri. Maka ulul amri itu banyak. Di situ gabungan semua fungsi kepemimpinan umat. Ada yang ulama. Ada yang umara. Ada birokrat. Ada intelektual. Itu ulil amri.

Tatkala mereka sudah bersepakat membuat suatu keputusan, mala itu harus kita taati. Maka yang harus ditaati keputusan Allah. Kedua, hadits-hadits nabi. Ketiga adalah kesepakatan-kesepakatan kolektif ulil amri. Kira-kira begitu.

Dalam konteks bernegara, yang disebut oleh Muhammadiyah sebagai daarul adhi. Negara kesepakatan, di antara ulil amri minna. Itu sudah disepakati. Kekurangan dan kelebihannya soal kedua, yang penting kita harus setia.

Saya sering menceritakan, empat tahun sesudah hijrah, rasulullah dan rombongan 2000 orang pergi ke Mekkah. Mau pergi haji, tapi sebulan sebelumnya umrah dulu. Dicegat oleh penduduk Mekkah dan diusir. Nah, itulah yang menghasilkan perundingan, yang akhirnya menjadi Perjanjian Hidaibiyah.

Untuk diketahui bahwa Perjanjian Hudaibiyah itu menarik. Sesudah naskah perjanjian itu disepakati, maka ketika mau diteken antar Kepala suku Quraisy, rasulallah dan rombongan, itu orang Yahudi protes. Protes karena ada pembukaannya yang memuat kata “Bismillahirrahmanirrahim”. Itu akan dicoret. Debatlah mereka ini. Akhirnya para sahabat mengadu ke rasulallah. Kata Rasulullah ‘Itu hanyalah pembukaan. Yang penting isinya. Coret saja. Yang penting isinya disepakati’. Maka bismillahirrahmanirrahim dicoret. Sesudah itu, Yahudi ngeyel. Pas mau teken mereka melihat ada kata-kata Muhammadarrasulullah, Yahudi tidak setuju. Akhirnya dicoret lagi. Diganti Muhammad bin Abdullah. Maka ada lima kata di bismillahirrahmanirrahim ditambah dua kata Muhammadarrasulullah menjadi tujuh kata dicoret. Persis seperti Piagam Jakarta. Jadi, Piagam Hudaibiyah itu sebuah perjanjian pertama antara kaum muslimin dari Madinah dengan orang-orang Quraisy di Mekkah. Perdebatannya sengit. Akhirnya mencapai kompromi. Tidak maksimal. Semua tidak puas. Tapi sesudah itu disepakati.

Ada cerita dari Syeikh Husein Naser. Dia menulis buku yang bagus sekali. Dia ceritakan perbedaan agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Dia menceritakan perbedaan antara nabi Musa, Isa, dan nabi Muhammad. Katanya, nabi Isa itu kasih sayang sekali. Nabi Musa itu bengis sekali. Nabi Muhammad dua-duanya. Salah satu contoh ketika nabi Muhammad bengis seperti nabi Musa ialah tatkala menghukum orang yang melanggar Perjanjian Hudaibiyah. Orang Islam melanggar Perjanjian Hudaibiyah dihukum, dan rasulullah wajahnya tidak bergeming. Orang itu masuk ke dalam lubang, sampai ke sini (menyisakan leher). Jadi digambarkan dalam sejarah, nabi Muhammad itu pernah bengis seperti nabi Musa. Contohnya itu. Contohnya kebetulan terkait dengan perjanjian Hudaibiyah. Jadi, taat kepada Allah dan Rasul, dan keputusan auliya minna.

Kita sudah mendirikan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila. Sudah disepakati. Kurang lebihnya nomor tiga. Yang penting kita mesti setia pada yang sudah disepakati.

Oleh karena itu, ini adalah negeri kita. Sama-sama dengan yang lain. Ini negeri muslim terbesar. Kita harus tampilkan Islam rahmatan lil alamin. Itu sudah pasti. Di mata dunia, sejelek-jeleknya keislaman kita, tapi kita negeri muslim.

Waktu saya Ketua MK, datang Jimmy Carter sebagai observerb sebagai pemilihan presiden pertama di tahun 2004. Ketua sama saya di MK. Jimmy mengatakan: ‘Yang Mulia, kalau Pilpres ini sukses maka Indonesia itu resmi jadi negara full demokrasi’.  Dan kita mempunyai tiga contoh. Satu, masyarakat Kristen terbesar di dunia itu namanya Amerika Serikat. Sukses dengan demokrasi. Dua, negara Hindu terbesar di dunia, India. Sukses dengan demokrasi. Ketiga, negeri muslim terbesar di dunia, Indonesia. Sukses dengan demokrasi. Jadi di kepala Jimmy Carter itu, bagaimanapun Indonesia ini negeri orang Islam. Maka dari itu tidak perlu kita ragu-ragu, ini negeri muslim, bagaimana kita tampil menjadi saksi bagi peradaban kemanusiaan bahwa ini negeri rahmat bagi sekalian alam.

Kembali ke umara dan ulama, jadi pada awalnya di masa rasulullah tidak ada pemisahan antara ulama dan umara. Ulama itu ya, umara. Umara itu ya, ulama. Itu sebabnya Ibnu Taimiyah tidak memisahkan. Berbeda dengan Ibnu Chaldun. Ibnu Chaldun itu hidupnya di abad 14. Sesudah periode abad 13, di Spanyol sudah mengalami keruntuhan, maka di saat-saat seperti itu perkembangan Islam sudah sangat kompleks. Maka kedudukan-kedudukan dan jabatan-jabatan sudah mengalami, istilah dalam keilmuan ‘pekerjaannya sudah dibagi-bagi’. Maka itu Ibnu Chaldun membedakan umara dan ulama itu. Dua pekerjaan yang beda, walaupun dia saling mendukung dan menunjang. Fungsinya itu sesudah para ulama banyak di luar kekuasaan. Fungsinya itu membimbing, mengeritik, mengimbangi, menyadarkan. Jadi ada perbedaan dan pembedaan umara dan ulama.

Di abad 21, kita ini sudah berada di situasi yang sama sekali berubah dalam sistem yang disebut demokrasi ini. Yang mewakili itu ada dua macam, dalam arti diwakili ke dalam struktur umara (ulil amri) melalui fisik dan ide. Yang paling utama dari demokrasi itu adalah hitungan-hitungan jumlah. Siapa yang banyak, dia yang menentukan keputusan. Maka lama kelamaan, ide-ide tentang keulamaan, nilai-nilai kecendikiawanan, nilai-nilai kebenaran ilmiah yang tidak memerlukan jumlah suara mayoritas, itu tersingkir.

Secara alamiah nilai-nilai keulamaan tersingkir. Betul, ulama sebagai person—representasi bisa menjadi pemimpin, tokoh, jadi umara. Ulama menjadi pejabat, banyak. Tapi sesudah menjadi pejabat, dia menjadi orang biasa. Hitungannya sama seperti yang bukan ulama. Profesor-Doktor dengan tamat SMA, sama harganya di DPR situ. Jadi, demokrasi modern itu tidak mengutamakan keulamaan sebagai nilai. Sebagai ideas. Yang dipentingkan adalah cukup representasi keulamaan—inpresion, maka nilainya sama dengan orang biasa.

Dalam situasi seperti beginilah kita mesti waspada, bagaimana kita memahami keulamaan di zaman now. Sebab, kalau demokrasi diserahkan hanya kepada perhitungan dan pertimbangan kuantitas saja maka ketika kolaborasi dengan uang, semua hitugannya kuantitas. Maka demokrasi paska modern identic dengan kuantitas. Tidak terlalu peduli dengan kualitas. Imbalannya demokrasi paska modern.

Oleh karena itu kita mesti bangun wawasan baru. Jangan sampai demokrasi itu hanya begitu. Kalau demokrasi hanya kuantitatif, itu hanya procedural. Maka dari itu kita mesti membangkitkan kesadaran kebenaran. Nilai-nilai keadilan. Dan itu tidak memakai hitungan mayoritas dan minoritas. Tidak pakai hitungan kuantitatif, tapi mutu. Maka demokrasi harus diimbangi oleh keadilan. Diimbangi oleh kebenaran. Di sinilah para ulama, kecendikiawanan, keulamaan sebagai nilai harus tampil. Jadi, di abad ini kalau demokrasi dibiarkan, dan ulama pun bukan person saja tapi nilai. Ruh masjid itu harus makin aktif memberi pengaruh kepada pasar politik maupun kepada pasar ekonomi. Hadits nabi mengatakan: ‘Sebaik-baik tempat adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar.’ Sekarang pasar itu apa? Bukan hanya ekonomi tapi juga politik. Semua jabatan sudah dijadikan komuditas di Pilkada. Mulai dari Presiden hingga Kepala Desa. Apa pernah saudara mengikuti kampanye pemilihan Kepala Desa serentak? Saya beberapa kali. Sama saja seperti Pilkada. Maka tiba-tiba semua jabatan diperebutkan. Terjadilah itu pasar jabatan.

Tugas kita sekarang bagaimana masjid, bagaimana keulamaan, kecendikiwanan sebagai ideas, bukan sebagai orang tapi sebagai nilai itu memberi bimbingan moral  intelektual bagi perkembangan pasar politik dan pasar ekonomi. Itulah sebabnya konsolidasi masjid-masjid kita, para ulama kita, mari kita bersatu tampillah bagi rahmat semua. Jangan mudah bertengkar gara-gara medsos (media sosial). Jangan hanya bersikap gara-gara berita medsos yang tidak jelas.

Kita mesti hari-hati. Zaman sekarang serba distruktif. Kacau semau. Saya kalau mau mengikuti rasa marah, yang menghina nabi Muhammad sampai ke saya itu banyak sekali. Menghina Islam itu banyak sekali. Tapi kalau kita harus marah, langsung bereaksi tapi kita juga tidak tahu di sana itu sama menerima informasi itu. Kita 87 persen. Berita hoax yang diterima orang kristen, budha, nasrani di Indonesia lebih banyak yang kita terima daripada yang menjelek-jelekan nabi Isa, yang menjelek-jelekan gereja, tiap hari. Maka jika kita harus membenci hanya gara-gara medsos, salah kita. Sama, kita tidak boleh juga mencintai orang gara-gara medsos. Sebab medsos ini tidak jelas. Semua orang bisa menyembunyikan identitas yang seenaknya dengan kalimat pendek. Kita tidak tahu apakah yang menulis ini malaikat, atau setan. Bisa saja itu malaikat, menguji kita. Mari kita nikmatilah sajalah hidup ini dengan melihat di medsos itu banyak malaikat, di samping banyak setannya. Banyak iblisnya. Jadi kita lebih mengawal kerukunan kebangsaan kita. Yang penting memberi nilai-nilai substansial, ide tentang keadilan, ide kejujuran dalam sistem pasar politik dan pasar ekonomi yang tidak terkendali saat ini. Maka itulah butuh kepemimpinan masjid. Jadi saya harapkan saudara-saudara sekalian mari kita bisa memperbaiki mana yang kurang baik dari perjalanan bangsa kita ini. Yakinlah, kita ini bangsa besar. Di mata dunia, kita ini hebat. Cuma kita ini biasa mencibir. Kedua, kita ini biasa saling menyalahkan. Sehingga nilai-nilai Islam kita tidak praktikkan. Mari kita perbaiki yang mesti kita perbaiki. RI

*Ketua ICMI dan Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie