JAKARTASATU– Demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia dianggap telah amat kuat. Tinggal terus mengembangkan dan menyempurnakan pelaksanaan demokrasi Pancasila tersebut secara berkelanjutan sehingga membuat Indonesia lebih baik lagi.

“Misalnya Cina dan Singapura, tidak menggunakan sistem demokrasi tetapi bisa maju dalam berbagai hal. Selanjutnya sekarang sudah muncul gelombang ekonomi bisnis, contohnya Amerika, di sana konglomerat tidak bisa menjadi Presiden hanya menjadi donatur. Ibaratnya bukan menjadi pemain,” ujar Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof DR Jimly Asshiddiqie pada diskusi media bertema Kajian Konstitusi Wacana Calon Tunggal Pilpres vs Demokrasi Rusia, di Jakarta, Jumat (16/3).

Jimly mengatakan, demokrasi di Indonesia dapat terlaksana dengan baik bila telah memahami makna yang dikandungnya. Ditambah lagi, Jimly mengungkapkan, Indonesia menjadi negara nomor tiga di dunia secara kuantitas yang melaksanakan demokrasinya.

Menurut Jimly, nilai demokrasi bukan hanya diukur dari kalah atau menang, namun harus menjadi sebuah prinsip. Jimly berpendapat, demokrasi adalah pelaksanaan tugas secara bertanggung jawab serta ideal.

Jimly mencontohkan, penerapan demokrasi di Indonesia dapat ditelaah pada pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) yang berlangsung lima tahun sekali. Pelaksanaan pilpres dalam demokrasi Indonesia, ucap Jimly, amat berbeda dengan sistem seperti yang dianut Rusia.

“Kalau di Rusia, proses demokrasinya bila seorang pemimpin sudah terpilih dua kali berturut-turut (pada pilpres), maka selanjutnya dapat mencoba mencalonkan diri untuk menjadi Perdana Menteri,” ujar Jimly.

Begitu juga dengan calon independen yang ingin ikut bertarung pada pilpres, Jimly menuturkan, masih belum bisa diterapkan. Namun justru hal itu berbeda dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang membolehkan calon independen ikut serta.

“Indonesia dapat belajar lebih baik lagi mengenai demokrasi dari negera lainnya seperti Amerika Serikat dan Rusia,” ujar Jimly.

Sedangkan Ketua Koordinasi Luar Negeri dan Hankam ICMI DR Yasril Ananta Baharuddin mengatakan bahwa model demokrasi di setiap negara berbeda-beda, seperti Indonesia yang mengimplementasikan demokrasi Pancasila.

“Harus tetap menjadikan itu (demokrasi Pancasila) sebagai penguat bila ingin mempelajari demokrasi negara lain. Itu hanya sebagai penambahan ilmu saja,” ungkap Yasril. RI