Makin Mengkhawatirkannya Utang RI

0
773

JAKARTASATU– Rakyat Indonesia dikejutkan dengan besarnya utang Pemerintah yang mencapai Rp4.034,8 triliun per Februari 2018. Meski tim ekonomi @jokowi tenang-tenang saja, partai Gerindra memiliki sejumlah catatan penting. Anggota @DPR_RI partai Gerindra @HeriGunawan88 menyampaikan, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2017 mencapai US$352,2 miliar, atau tumbuh 10,1 persen year on year.
Dengan asumsi kurs Rp13.500 per US$, maka utang tersebut setara dengan Rp 4.752 triliun. Cukup besar kan.
Lalu apa dampaknya bagi perekonomian nasional dan anggaran (APBN)? Para menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja @jokowi boleh saja menyebut efeknya kecil. @KemenkeuRI.
Patut kita sadari, jika dilihat lebih jauh, peningkatan utang luar negeri (ULN) tersebut didorong oleh kenaikan utang publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar 14 perse (yoy) dari 2016 menjadi US$180,662 miliar.
Sementara utang swasta, atau korporasi, baik bank maupun non-bank, hanya naik 6 persen menjadi US$171,62 miliar. Kenaikan utang ini, tidak lepas dari kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang ‘kejar tayang’. Kenaikan utang tersebut, sudah pasti berdampak pada perekonomian nasional, dan lambat laun tentunya akan mengganggu daya dukung APBN. @KemenkeuRI.
Utang sudah pasti menjadi beban APBN. Lebih-lebih setelah berakhirnya Program Pengampunan Pajak dan realisasi pendapatan pajak yang masih terus melenceng dari target.
Pemerintah rasanya akan makin sulit merealisasikan Penerimaan Negara yang lebih baik. @jokowi @KemenkeuRI
Di sisi lain, beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar. Lebih-lebih utang tersebut didominasi ULN berjangka panjang.
Tahun ini, beban cicilan utang diperkirakan mencapai Rp 390 triliun.Tahun depan, diperkirakan naik lagi di kisaran Rp 420 triliun.
Apakah ini tidak membani APBN @jokowi @KemenkeuRI !? Ya, jelas memengaruhi! Belum lagi, gap antara realisasi pendapatan dan belanja, sejauh ini masih belum bisa dipecahkan.
Partai Gerindra di @DPR_RI melalui @HeriGunawan88 sudah berkali-kali mengingatkan mengatakan bahwa @jokowi tidak boleh terlena dengan rasio utang yang disebut-sebut masih aman itu. Kalau dilihat dari trennya, rasio utang terus mengalami kenaikan.
Tahun 2014, rasio utang sebesar 24,7 persen naik tajam pada 2015 menjadi 27,4 persen. Kemudian mendaki lagi menjadi 27,9 persen pada 2016.
Setahun berikutnya naik menjadi 28,2 persen. Tahun ini, rasio utang diperkirakan merangkak naik di angka 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). @KemenkeuRI.
Untuk diketahui, lebih dari 80 persen penerimaan negara bersumber dari pajak. Celakanya, realisasi pajak acapkali melenceng dari rencana. Tahun 2015, realisasinya hanya Rp1.285 triliun atau melenceng dari target APBN-P sebesar 1.489 triliun. Pada 2016 juga melenceng dari target APBN-P 2016 sebesar Rp1.539,2 triliun.
Banyak kalangan tersihir bahwa pemerintahan @jokowi jor-joran membangun infrastruktur. Mulai jalan, waduk, kereta api, dan masih banyak lagi. Seolah-olah, pembangunan infrastruktur menjadi harga mati. Suka atau tidak, lanjutnya, @jokowi harus mengaakui bahwa masih ada 27 juta rakyat Indonesia yang hidup miskin.
Angka ketimpangan ekonomi masih bertengger di kisaran 0,39. Serta daya beli belum beranjak dari angka 4,9 persen @KemenkeuRI. Inilah yang disebut Paradoks Indonesia. Berbangga diri dengan proyek infrastruktur ambisus, yang seolah kejar tayang di saat saudara-saudara kita masih ada yang tersisih. Di mana-mana @jokowi bicara tentang proyek infastruktur yang ambisius. Tensinya makin kentara di tahun poltik ini. Mungkin hanya segelintir pihak yang sadar bahwa megahnya proyek infrastruktur dibiayai dari utang.
Jadi sekali lagi, partai Gerindra mengingatkan, agar Pemerintah juga sadar. Tidak elok jika ada yang gembar-gembor infrastruktur kalau akhirnya sumbernya dari utang yang akan menjadi beban rakyat dalam jangka panjang. @jokowi. RI
*DPP Gerindra on Twitter