Asosiasi Driver Online Tolak rencana Pemerintah menjadikan Perusahaan Aplikasi sebagai Perusahaan Jasa Angkutan

0
3229
Christiansen FW Wagey, Ketua Umum DPP ADO

JAKARTASATU.COM – Asosiasi Driver Online terkait rencana Pemerintah menjadikan Perusahaan Aplikasi sebagai Perusahaan Jasa Angkutan (Penyelenggara angkutan umum)

Asosiasi Driver Online (ADO) berpendapat bahwa hal ini bukanlah solusi atas permasalahan yang terjadi, karena apakah Pemerintah benar-benar  dapat mempunyai kuasa untuk mengatur perusahaan aplikasi?

“Kami rasa hal ini bukanlah tuntutan dari driver online, karena bila perusahaan aplikasi sebagai penyelenggara angkutan maka yg sangat dirugikan adalah driver online individu.
Karena secara otomatis prinsip Kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan driver online akan gugur dan yang terjadi adalah hubungan kerja antara majikan dengan buruh. Dan sudah bisa dipastikan maka yang akan bertahan adalah perusahaan-perusahaan kapitalis yang telah lama berkecimpung di tranportasi darat,” demikian diungkapkan Christiansen FW Wagey, Ketua Umum DPP ADO dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Jakartasatu.com 29 Maret 2018

Christiansen  menambahkan bila Perusahaan Aplikasi menjadi penyelenggara angkutan, maka keuntungan driver online individu hanya satu, yaitu tidak terbebani iuran pendaftaran dan bulanan dari koperasi/PT.

“Pertanyaan besar bagi kami adalah, rekan-rekan yang menuntut perusahaan aplikasi menjadi penyelenggara angkutan ini berjuang untuk siapa? Karena harapan untuk tidak melakukan uji keur, SIM umum dsbnya tidak akan terwujud dan tetap akan ada, karena penyelenggara angkutan tetap mengikuti aturan UULAJ No. 22/2009.
Bahkan bisa lebih memperparah keadaan bila Pemerintah menyerahkan sepenuhnya persyaratan2 sesuai UULAJ No.22/2009,”urainya.

Oleh sebab itu seharusnya yang menjadi perhatian oleh Pemerintah dari PM 108 adalah :

1. Memastikan Badan hukum yang menaungi driver online bebas dari pemanfaatan yang memberikan beban berat kepada driver online melalui iuran-iuran yang bertolak belakang dengan prinsip koperasi.

2. Memastikan semua driver online yang bersedia memenuhi persyaratan masuk dalam kuota.

3. Memastikan perusahaan aplikasi tidak bertindak sewenang-wenang terhadap driver online dan tidak melakukan kegiatan yang menjadi domain dari penyelenggara angkutan, serta mematuhi moratorium, tarif batas bawah dan batas atas dan tidak melakukan suspend sepihak.

4. Pemerintah campur tangan didalam aturan hak dan kewajiban antara Perusahaan aplikasi dengan driver online.

5. Meniadakan pasal-pasal penandaan permanen pada kendaraan.

Dikatakannya bahwa semoga Pemerintah dapat memberikan solusi terbaik agar tidak menjadi pro dan kontra Karena masalah sebenarnya adalah di UULAJ No.22/2009 yang belum secara langsung mengakomodir keberadaan Transportasi online dan Pada prinsipnya ADO menggagas agar masalah Driver Online diatur dalam payung hukum setingkat UU, dan memperjelas mengenai HAK dan Kewajiban antara Perusahaan Aplikasi dengan Driver Online.

“Driver Online harus mandiri sendiri dengan tidak disamakan aturannya dengan Transportasi Darat konvensional, karena driver Transportasi online adalah pemilik kendaraan sendiri,” tandasnya. |YOS/JKST