Penodaan Agama Islam dalam Puisi Sukmawati: Suatu Pendapat Hukum (Legal Opinion)

0
1116

JAKARTASATU– Pasal 156a huruf a KUHP menegaskan norma hukum larangan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan di muka umum, yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Pada puisi yang dibacakan oleh Sukmawati, unsur mengeluarkan perasaan menunjuk pada ungkapan perasaan pada bait-bait tertentu dalam puisi tersebut. Kemudian, frasa “yang pada pokoknya” menunjuk pada kalimat inti yang “berpengaruh” timbulnya penodaan terhadap agama. Penodaan itu ditentukan dari suatu ungkapan yang menentukan, jadi tidak perlu melihat seluruh rangkaian puisi yang disampaikan. Cukup ada satu bait ungkapan yang “berpengaruh” menodai ajaran agama, maka delik penodaan agama sudah terjadi. Demikian prolognya.

  1. Analisis

Dalam perspektif hukum pidana, penodaan terkait dan terhubung dengan penghinaan. Penghinaan pada umumnya berbentuk pelecehan atau menyerang terhadap kehormatan. PenghinaansebagaisuatutindakpidanadiaturdalamBabXVIKUHP. Objekpenghinaan (umum) berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Adapun penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

Apabila kita bandingkan dengan delik penodaan agama sebagaimana diatur dalam

Pasal 156a huruf a KUHP, maka istilah yang digunakan bukan penghinaan, tetapi “penodaan”, sebab penodaan menunjuk pada ajaran agama yang notabene bukan bersifat identik dengan agama. Melalui penafsiran sistemik kita dapat merujuk pada Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menegaskan adanya tuduhan yang tidak berdasar atau tidak benar. Tuduhan tersebut menjadikan seseorang terganggu harga diri mengenai kehormatan dan nama pribadi, namun bersifat komunal. Penghinaan pada prinsipnya berbentuk pencemaran atau

penistaan (smaad). Kata “mensita” identik dilekatkan pada orang, adapun kata “menodai” baiknya (goedennaam). Rasa harga diri adalah inti objek dari setiap penghinaan. Harga diri menjadikan ukuran dari penghinaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik. Adapun ukuran penodaan agama, menunjuk pada kehormatan (kemuliaan) suatu ajaran agama, yang tercemar/ternoda dari adanya suatu ungkapan perasaan atau perbuatan tertentu.

Lebih lanjut, apa yang disampaikan oleh Sukmawati dalam Puisi yang berjudul “Ibu Indonesia” telah mengandung unsur penodaan terhadap agama Islam. Melalui beberapa bait puisi tersebut, kemuliaan ajaran agama Islam menjadi tercemar atau ternoda, dengan cara mendalilkan secara tidak patut dan tidak benar, yakni tentang “cadar” dan “adzan”. Sebanyak dua kali yang bersangkutan mengatakan “aku tak tahu syariat Islam”, sebagai kalimat pembuka. Berikut penulis, paparkan telah terpenuhinya unsur-unsur pokok tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP.

Pertama, penyebutan syariat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan membandingkan “sari konde” dengan “cadar”, adalah perbandingan yang bukan pada tempatnya dan tentu tidak patut. Sari konde ibu Indonesia dikatakan sangatlah indah dan lebih cantik dari cadar. Makna simbolik dari ungkapan “Aku tak tahu Syariat Islam. Yang kutahu sari konde ibu Indonesia sangatlah indah. Lebih cantik dari cadar dirimu,” menunjuk pada suatu pengertian bahwa cadar – sebagai perintah agama – dipandang “lebih rendah” dari seorang muslimah yang tidak menggunakan cadar. Tidak menggunakan cadar, maka seorang muslimah lebih terlihat indah dan cantik. Padahal keindahan dan kecantikan bersifat relatif. Dalam syariat Islam penggunaan cadar, tidak dimaksudkan untuk menjadikan diri seseorang indah dan/atau cantik. Tegasnya, tidak ada hubungan (kausalitas) antara keduanya.

Kedua, dikatakan “Aku tak tahu syariat Islam. Yang kutahu suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azan mu.” Ungkapan perasaan yang diulang dengan menyebut “Aku tak tahu syariat islam” dan membandingkan antara dengan ”suara kidung” dengan alunan “adzan” juga temasuk perbandingan yang bukan pada tempatnya dan tentu tidak patut. Makna simbolik dari ungkapan “Gemulai gerak tarinya adalah ibadah. Semurni irama puja kepada Illahi”, menunjuk pada maksud bahwa suara kidung yang disertai dengan tarian dinyatakan sebagai ibadah, dan sama dengan pujaan kepada Illahi.

Ketiga, ia tidak dapat berdalih dengan mendalilkan realita tentang Indonesia, dengan dikatakan menyelami bagaimana pikiran dari rakyat di beberapa daerah yang memang tidak mengerti syariat Islam seperti di Indonesia Timur, di Bali dan daerah lain. Semua yang didalilkan bukan termasuk alasan pembenar atas apa dugaan perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Tiada hak baginya mewakili atau mengatasnamakan masyarakat Indonesia yang disebutkan itu.

Keempat, ungkapan perasaan sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi unsur objektif yakni “melawan hukum” dalam hal adanya perbuatan penodaan yakni ungkapan “sari konde ibu Indonesia sangatlah indah. Lebih cantik dari cadar dirimu” dan “suara kidung Ibu Indonesia, sangatlah elok. Lebih merdu dari alunan azan”. Kesemua itu, berimplikasi pada penghinaan terhadap penggunaan penutup aurat (cadar) dan penggilan shalat (adzan) yang menyebabkan kehormatan syariat Islam menjadi tercemar atau ternoda karena ungkapannya. Unsur objektif melawan hukum inilah yang menjadikan seseorang dipandang patut telah melakukan tindak pidana penodaan agama.

Kelima, terkait dengan unsur subjektif, dapat diketahui adanya suatu kesalahan (mens rea) dalam bentuk kesengajaan. Pasal 156a huruf a KUHP menyebutkan suatu kelakuan dengan “dengan sengaja” baik dalam hal mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Frasa “dengan sengaja” meliputi sikap batin pelaku, dirinya menghendaki perbuatan dan juga mengetahui perbuatannya (willeen en wetten). Sikap batin yang dinyatakan “dengan sengaja” meliputi tiga corak atau gradasi kesengajaan. Tidak hanya “dengan maksud” (als oogmerk), yakni menghendaki atas perbuatan dan akibatnya, namun juga termasuk “sadar kepastian” (dolus directus) dan “sadar kemungkinan” (dolus eventualis). Menurut dogmatika ilmu hukum pidana, pada “sadar kepastian” ataupun “sadar kemungkinan”, perihal akibat yang terjadi walaupun tidak dikehendaki oleh pelaku, namun akibat tersebut terjadi, maka kepada pelaku dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sukmawati, dapat saja berdalih, bahwa tidak ada suatu maksud untuk menghina atau mencemarkan penggunaan cadar dan alunan adzan, namun ia tidak dapat menafikan keberlakuan “sadar kepastian” ataupun “sadar kemungkinan” dalam Pasal 156a huruf a KUHP. Terlebih lagi dalam puisi tersebut, telah terjadi pengulangan dengan menyebut kata kunci “aku tak tahu syariat Islam” yang berlanjut dengan mengkomparasikan sesuatu yang tidak patut, dan oleh karenanya bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum di sini, selain bertentangan dengan undang-undang juga bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain, yakni umat Islam.

III. Penutup

Seandainya Sukmawati “bukanlah seorang muslimah,” mungkin puisi tersebut tidak bersinggungan dengan delik. Faktanya, ia seorang muslimah, pastilah mengetahui tentang keberlakuan cadar, terlepas apakah ia mengetahui atau tidak mengetahui dalil penggunaan cadar. Apalagi menyangkut panggilan shalat, perihal adzan sudah pasti pada diri setiap orang yang mengaku beragama Islam akan memuliakannya. Sebab adzan sejatinya panggilan Allah SWT untuk ibadah shalat, bukan panggilan untuk berdendang dan bergoyang seiring dengan alunan tembang. RI

*Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH., Ahli Hukum Pidana Aksi Bela Islam 212