Indonesia Darurat Tenaga Kerja Asing, Ini Temuannya

0
303

JAKARTASATU– Saya ingin share tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, Antara Aturan dan Implementasi. Tema ini kemarin gak dibahas dalam pidato berapi-api presiden @jokowi padahal penting dan di dalamya ada pelanggaran UU.
#WaspadaTKA #DaruratTKA.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah mencantumkan aturan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini termuat dalam Bab III, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pada intinya, pengaturan TKA dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:
*Pemberi Kerja yang menggunakan TKA wajib memeroleh izin tertulis (Pasal 42 ayat 1) *TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 ayat 4)
#WaspadaTKA #DaruratTKA
*Memiliki rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA (Pasal 43 ayat 1). Hal ini menunjukkan bahwa adanya RPTKA merupakan sebuah kewajiban.
#WaspadaTKA #DaruratTKA
*Ketentuan mengenai jabatan & standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri (Pasal 44 ayat 2) *Kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai tenaga pendamping (pasal 45 ayat 1)
#WaspadaTKA #DaruratTKA
*TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu (Pasal 46) *Kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja (Pasal 48)
#DaruratTKA #WaspadaTKA
Dalam perkembangannya, aturan undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Tentang Tata Cara Penggunaan TKA.
Peraturan-peraturan tersebut diantaranya:
*Permenakertrans No. 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, *Permenakertrans No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, *Permenaker No. 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
Lalu Permenakertrans No. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ini adalah beberapa aturan turunan yang relevan. #WaspadaTKA #DaruratTKA
Dua permenaker terakhir sempat mengundang perhatian publik karena isinya yang dinilai kontoversial. Dan coba kita bahas agak mendalam apa yang terjadi dan apa implikasinya ke depan. Peraturan ini mendatangkan kecemasan yang tidak dijawab oleh presiden kemarin.
Adapun poin-poin utama dalam Permenakertrans tersebut antara lain, bila dalam Permenaker No.16 Tahun 2015, Kewajiban Berbahasa Indonesia dihilangkan, maka pada Permenaker No.35 Tahun 2015 makin mempermudah masuknya TKA dengan:
(1) Penghapusan rasio Jumlah TKA dengan Tenaga Kerja Lokal. Sebelumnya di pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 masih mencantumkan 1 orang TKA menyerap 10 tenaga kerja lokal,
Akibatnya: porsi TKA TIDAK lagi terikat oleh adanya TK LOKAL.
(2) Larangan PMDN memperkerjakan Komisaris dari TKA, yang bermakna diseluruh jabatan diperbolehkan (padahal Dalam UU 13 Tahun 2003 ada larangan jabatan yang mengurusi Personalia/HRD),
(3) Penghapusan keharusan memiliki IMTA bagi TKA yang tidak berdomisili di Indonesia (menghilangkan ketentuan pasal 37 Permenaker No. 16 Tahun 2015),
Akibatnya: tidak ada keharusan ijin dan persyaratan khusus bagi Perusahaan yang menggunakan TKA.
(4) Penghapusan Aturan mengenai Konversi Iuran DKP-TKA ke Rupiah (ketentuan pasal 40 ayat 2 Permenaker Nomor 16 Tahun 2015).
Ketentuan ini relatif dapat dimengerti sejauh itu Hanya terkait mata uang dan nilai tukar.
Tapi selanjutnya Akibat dari ketentuan itu, rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja Indonesia tidak ada. Hal ini menyebabkan transfer of jobs dan transfer of knowledge tidak terjadi dan semakin meleluasakan perusahaan untuk memperkerjakan TKA. #WaspadaTKA
Dihapuskannya kewajiban bagi TKA untuk berbahasa Indonesia, semakin mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Akibat lainnya, transfer of jobs dan transfer of knowledge makin sulit dilakukan karena terkendala faktor komunikasi. #WaspadaTKA
Saya pernah membuktikan sendiri hal ini sebelum peraturan itu lahir, saya melakukan sidak di salah satu pabrik semen di banten. Saya temukan TKA yang sama sekali tidak bisa berbahasa asing padahal disebut TKA terlatih (skilled workers). #DaruratTKA
Hal lain yang terjadi adalah diskriminasi upah antara TKA dan pekerja lokal. Karena pada faktanya, upah TKA lebih tinggi dari pekerja lokal. Tentu ini mendatangkan kecemburuan padahal statusnya sama-sama tidak punya keahlian. #DaruratTKA
Sedikit latar belakang, perlu diketahui bahwa Permenaker No. 16 Tahun 2015 dibuat sebelum adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan RRT pada September 2015. #WaspadaTKA
Setelah adanya kesepakatan pembangunan infrastruktur yang melibatkan investor Cina, Kemennaker kemudian membuat perubahan terhadap Permenaker No. 16 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenaker No.35 Tahun 2015 tersebut pada bulan Oktober 2015.
Hanya berselang beberapa bulan setelah Permenaker No. 16 Tahun 2015 diterbitkan. Perubahan ini merubah syarat waktu dan jabatan tertentu pada Permenaker No.16 tahun 2015 untuk mengakomodir kesepakatan dengan investor RRCina terkait turnkey project.
Mengingat pelanggaran UU Ketenagakerjaan pada Permenaker ini (diantaranya penghapusan kewajiban RPTKA dan IMTA), serta temuan-temuan fakta di lapangan atas penyalahgunaan aturan ini terhadap unsklilled labour, Komisi IX DPR telah membentuk Panja dan membuat rekomendasi berikut ini:
* Meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap TKA dengan menambah jumlah tenaga pengawas serta melakukan pemeriksaaan dan pantauan langsung di lapangan;
Mendesak Kemenaker RI untuk segera membentuk Satuan Tugas Pengawasan TKA yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepolisian RI, Kementerian Luar Negeri, BKPM, Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS dan Pemerintah Daerah.
Rapat juga memutuskan agar Dalam pembentukan Satuan Tugas Pengawasan TKA ini, diharapkan berkoordinasi dengan Komisi IX DPR RI;
Meminta Kemenaker RI untuk bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan penindakan yang tegas terhadap TKA yang melanggar UU yang berlaku terutama yang menyalahgunakan kebijakan bebas visa berdasarkan Perppres Nomor 69 tahun 2015 tentang “bebas visa kunjungan”
Meminta Kemenaker RI untuk merevisi Permenaker No.35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker RI Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, karena penggunaan TKA melalui kebijakan turnkey project bertentangan Pasal 42 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Meminta Kemenaker RI untuk menegakan peraturan perundangan mengenai TKA dan memberikan kesempatan kepada pekerja lokal dalam program pembangunan infrastruktur dan investasi asing diberbagai bidang serta melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi kepada instansi terkait.
Alih-alih melaksanakan rekomendasi tersebut, pada akhir Maret 2018 lalu pemerintah justru menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) baru No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaaan Tenaga Kerja Asing yang isinya kurang lebih setali tiga uang dengan Permenaker No.35 Tahun 2015 tersebut.
Perpres ini sekaligus juga menjadi perubahan radikal atas Perpres TKA sebelumnya, No.72 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah SBY. Diantara perubahan tersebut adalah:
#WaspadaTKA #DaruratTKA
Penghapusan IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing). Pada Perpres lama, pemberi kerja diwajibkan menyusun RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan mendapat pengesahan dari menteri terkait. RPTKA yang sudah disahkan tersebut kemudian menjadi syarat memperoleh IMTA.
Pada Perpres baru, RPTKA yang disahkan menteri justru menjadi izin (IMTA) itu sendiri. Ditambah lagi dengan batas waktu pengesahan yang sangat singkat, yakni hanya 2 hari untuk keluarnya izin.
Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja.
Hal ini berpotensi menjadi masalah karena sifat darurat dan mendesak dapat multi tafsir sehingga perlu segera dijelaskan lebih lanjut pada aturan dibawahnya.
Pada Perpres baru tidak ada batasan spesifik atas masa berlakukanya izin tersebut. Karena mengacu pada RPTKA, batasan waktu disesuaikan dengan RPTKA. Padahal pada Perpres lama, IMTA hanya dibatasi 1 tahun, jika ingin perpanjang harus melakukan pengurusan izin kembali.
Jika TKA beroperasi lintas propinsi izin dikeluarkan menteri, jika satu propinsi tertentu izin dikeluarkan Gubernur, jika lingkup kabupaten kota izin dikeluarkan Bupati/walikota. Sehingga ada evaluasi per wilayah.
Penambahan kategori TKA yang tidak wajib memiliki izin, yaitu (1) pemilik saham asing yg merangkap direksi dan komisaris; (2) TKA jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.
Penyederhanaan aturan ini memang sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mempermudah dan menarik investasi asing, namun perlu dipertimbangkan juga potensi resiko yang akan dihadapi.
Dengan kelonggaran aturan ini, negara punya potensi kehilangan pendapatan devisa dari kontribusi yang seharusnya dibayar oleh setiap TKA yang masih aktif bekerja di Indonesia.
Selain itu, ide pembatasan izin dahalu adalah agar terjadi pengalihan keahlian (transfer keahlihan dan teknologi), tanpa batasan artinya transfer keahlian menjadi omong kosong.
Beberapa catatan penting di atas setidaknya cukup untuk mempertanyakan sikap pemerintah terhadap keperpihakan kepentingan nasional. Benarkah Perpres ini untuk menyelesaikan problem ketenagakerjaan?
Apakah benar Perpres ini akan membawa masuk investasi besar yang akan membuka lapangan pekerjaan yang luas untuk rakyat Indonesia? Jika Investasi besar masuk, lalu pintu masuk TKA dibuka sedemikian lebar, seberapa banyak keuntungan yang diperoleh tenaga kerja lokal?
Di era globalisasi ini seharusnya kita punya strategi yang jitu dalam menarik investor. Karena negara lain pasti juga memakai strategi untuk membela kepentingan nasionalnya. Dalam bahasa pembukaan UUD 1945 adalah “Melindungi segenap tumpah darah…”
Sebagai contoh, jika Perpres ini untuk menjaring dana investasi dari RRCina sebagaimana Permenaker No.35 tahun 2015, apakah RRCina akan dengan sukarela menggelontorkan dana tanpa iming-iming?
Padahal jika membaca pola investasi RRCina, mereka tidak akan berinvestasi jika tidak satu paket dengan TKA nya. Hal ini tentu dapat dipahami mengingat RRCina juga punya problem ketenagakerjaan yang sama dengan Indonesia. Kuantitas pengangguran di RRCina besar.
Statistik resmi mencatatat rata-rata 4% per tahun dari 1,3 milyar penduduknya. Pengangguran disana sekitar 50 juta. Tentu negara memerlukan politik untuk mengurangi pengangguran dan salah satunya adah Menitipkannya pada investasi. Dalam sistem ekonomi komando ini terjadi.
Berkaca dari fakta tersebut dan juga pengalaman implementasi Permenaker No.35 Tahun 2015 di lapangan, amatlah penting kiranya kita mewaspadai segala resiko yang dapat terjadi dari penerbitan Perpres ini. Pelonggaran ini terasa tidak Adli bagi TK Lokal. #DaruratTKA
hal ini sebagai upaya antisipasi, mengingat masa berlakunya yang masih tiga bulan lagi. Lebih jauh, perlu kiranya pemerintah mengatur kembali strategi pengaturan dan pengelolaan investasi asing, termasuk di dalamnya pengeloaan TKA. #WaspadaTKA
Di atas semua itu, keputusan ini terasa tidak mencerminkan kepentingan nasional. Ini hanya melayani kepentingan investor. Dan ini investor aneh yang Gak pernah Ada. Dulu hutang pun hanya titip konsultan supaya uangnya aman. Sekarang titip pekerja kasar. #WaspadaTKA. RI
*Politisi PKS, Fahri Hamzah

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.