CBA Mencium Aroma Bau Busuk Pada Rencana Penjualan Saham Bir DKI

0
694
Uchok Sky Khadafi Direktur Center for Budget Analysis /ist

Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mencium aroma tak sedap di balik rencana penjualan saham milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di PT Delta Djakarta. Uchok menduga ada motif menguntungkan pihak lain di balik pelepasan saham Pemprov DKI di perusahaan pembuat bir itu.

“Dengan ngototnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, maka kami jadi curiga, ada udang di balik batu atas penjualan saham perseroan bir itu,” kata Uchok dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/5).

Uchok menjelaskan, PT Delta Jakarta pada 2017 mempunyai saham sebanyak 800.659.050 lembar. San Miguel Malaysia menjadi pemilik mayoritas dengan menguasai 467.061.150 lembar saham atau 58,3 persen.

Sedangkan Pemprov DKI menjadi pemilik terbesar kedua dengan 210.200.700 lembar saham atau 26,2 persen. Sisanya adalah saham milik publik yang jumlahnya mencapai 123.397.200 lembar atau 15,4 persen.

Laba kotor PT Delta Djakarta pada 2015 sebesar Rp 465,2 miliar. Angkanya turun menjadi Rp 540,8 miliar pada 2016.

Namun, ada kenaikan laba kotor PT Delta Djakarta pada 2017 menjadi Rp 574,2 miliar. “Jadi, setiap tahun perseroan ini selalu untung besar, dan sebetulnya Pemda DKI Jakarta tidak perlu menjual saham di PT Delta Djakarta tersebut,” kata dia.

Uchok pun jadi curiga lantaran duet Anies Baswedan – Sandiaga S Uno yang belum setahun memimpin Pemprov DKI justru menjual aset berharga. Menurut Uchok, sebagiknya Pemprov DKI menyuntik dana segar ke PT Delta Djakarta demi mendongkrak kontribusi bagi penerimaan daerah.

“Seharusnya Sandiaga Uno jujur saja. Apa kepentingan Sandiaga Uno menjual saham perusahaan bir tersebut, tidak usah pakai bahasa pantun ‘kami ingin tentunya mendapatkan dividen yang halalan toyiban’,” kata Uchok.

Oleh karena itu, CBA mendukung legislator di DPRD DKI yang menolak penjualan saham tersebut. Sebab, Anies dan Sandi membawa-bawa alasan agama di balik penjualan saham itu.

Padahal, ada pemasukan lain bagi Pemprov DKI yang sebenarnya tak halal dari sisi agama. “Karena penerimaan Pemprov DKI juga banyak yang tidak halal,” tandas dia. | JKST