Kinerja Jokowi Buruk dan Gagal Urus Pertahanan hingga Kelautan

0
345

JAKARTASATU– Hasil studi evaluasi kritis Tim Studi NSEAS tentang  kondisi kinerja Jokowi urus pemerintahan selama 3 (tiga) tahun  menunjukan “buruk” dan “gagal” meraih target capaian  sesuai standar kriteria bersumber antara lain:

  1. Janji-janj lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014
  2. Janji-janj tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun  2014  tercatat di dalam dokumen NAWACITA
  3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)  tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi
  4. Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 Kementerian atau lembaga terkait dengan  bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing-masing Menteri atau Pemimpin institusi bersangkutan
  5. Perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi

Studi telah mengevaluasi kritis seluruh 37 bidang urusan  pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi: dari mulai urusan “Pertahanan” hingga “Jasa Keuangan”.

Tulisan ini  secara ringkas menyajikan  hanya 13 dari 37  bidang urusan pemerintahan sebagai hasil Tim Studi NSEAS. Dari mulai bidang “pertahanan” hingga “kelautan dan perikanan”. Untuk bidang-bidang lain juga akan disajikan kelak.

Tim Studi NSEAS berharap ada masukan  kritikan atau bantahan rasional atas kesimpulan studi evaluasi kritis ini. Adalah   sangat membantu Kami untuk penyempurnaan hasil studi ini, jika Peneliti, Pengamat, Pendukung Berat dan Rasional, Relawan  Rezim Jokowi bisa menyampaikan data, fakta dan angka berbeda dari data, fakta , dan angka yang Kami sajikan terkait butir-butir pembahasan urusan pemerintahan di dalam studi ini. Sebagai karya studi berbasis metode ilmu pengetahuan sosial, sesungguhnya kamk sangat  membutuhkan data, fakta dan angka berbeda dan relevan berdasarkan sumber kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paling bagus dan penting dari data, fakta dan angka versi Peneliti, Pengamat, Pendukung Berat dan Rasional, Relawan  Rezim Jokowi dimaksud membuktikan, kondisi kinerja Jokowi “baik” atau “bagus” dan “berhasil” meraih target capaian berdasarkan standar kriteria bersumber seperti diungkapkan di atas.

Adapun kesimpulan hasil studi evaluasi kritis dari urusan pertahanan hingga kelautan dan perikanan dimaksud sebagai berikut:

  1. Kondisi kinerja Jokowi urus “pertahanan” dapat dinilai buruk  dan gagal memenuhi janji kampanye dan  target diharapkan tercapai  sesuai RPJMN Tahun 2015-2019. Jokowi janji akan neningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan. Faktanya? Tak usah kenaikan 3 kali lipat, untuk mencapai target 1,5  persen dari PDB, Jokowi  juga tak mampu dan  gagal. Jokowi juga masih belum mampu  mengatasi kekurangan perumahan prajurit  TNI.
  2. Kondisi kinerja Jokowi urus ‘politik luar negeri’ (PLN)  tergolong buruk dan gagal meraih target capaian. Terkesan Jokowi selama ini tidak memprioritaskan PLN,  lebih menaruh perhatian urusan ekonomi:  investasi, utang dan  infrastruktur. Jokowi sangat lemah  memainkan peran diplomasi politik. Jokowi bukanlah seorang aktor PLN kompeten dan dapat mengangkat nama Indonesia di forum-forum  internasional.
  3. Kegagalan Jokowi urus “komunikasi dan informatika” sudah di depan mata. Di mata publik kondisi kinerja Jokowi urus komunikasi dan informatika lebih populer dengan kerja pemblokiran  portal dan situs media sosial (Medsos). Di mata aktivis dan penggiat pro demokrasi tentu saja kerja pemblokiran portal dan Medsos  ini justru kontra produktif bagi percepatan demokratisasi, dan ancaman bagi perkembangan demokrasi.  Kinerja Jokowi urus komunikasi dan informatika masih belum membuktikan “keberhasilan”, jika tidak boleh menyebutkan “kegagalan”.
  4. Kondisi kinerja Jokowi urus “keamanan nasional” dapat dinilai baik jika berdasarkan berbagai persepsi positif dan lembaga survei muncul. Namun, jika janji-janji kampanye  dan RPJMN Tahun 2015-2019 digunakan sebagai standar kriteria evaluasi kritis, maka kondisi kinerja Jokowi tergolong buruk dan gagal meraih target capaian, sebagai misal pembentukan Dewan Keamanan Nasional  dan pembentukan Kompolnas di tingkat daerah.
  5. Kondisi kinerja Jokowi urus “otonomi daerah” tergolong masih belum baik dan masih jauh dari keberhasilan  berdasarkan janji kampanye (NAWACITA )  dan program (RPJMN tahun 2015-2019). Kondisi otonomi daerah belum menunjukkan perubahan berarti. Masih terjadi kesenjangan besar antara perubahan tingkat konseptual dengan perubahan tingkat pemahaman dan perilaku penyelenggara pemerintahan daerah (Pemda). Dominasi elite politik dan ekonomi daerah tetap ada bahkan fenomena oligarki politik ekonomi masih berlangsung, dan  jauh dari cita-cita negara demokrasi.
  6. Kondisi kinerja Jokowi urus “aparatur negara”  berdasarkan pelayanan publik, menurut persepsi masyarakat tergolong  baik dan positif. Penilaian positif lain terkait kinerja aparat pelayanan publik diberikan dalam praktik transparansi ditunjukkan instansi pemerintahan. Saat ini transparansi biaya layanan publik sudah semakin banyak dipraktikkan.  Namun, memberantas perilaku negatif birokrasi tampaknya masih terkendala. Sejumlah sikap buruk aparat pemerintah terkait pungli saat melayani masyarakat sehari-hari masih kerap dijumpai.
  7. Kondisi kinerja Jokowi urus “politik dalam negeri ” (PDN)  juga dapat dinilai dari parameter jumlah konflik kekerasan dan serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan. Sejak tahun 2015 hingga 2017 dapat dinilai, konflik kekerasan dan serangan terorisme telah berkurang. Atas parameter/indikator kejadian teror  bawa korban jiwa di dalam negeri, Jokowi akan berhasil urus PDN. Tetapi, dari parameter/indikator regulasi,  Jokowi belum melaksanakan rencana revisi  UU Partai Politik. Belum ada perubahan atau upaya konkrit pengaturan  berarti dengan UU Parpol. Parameter ini menunjukkan kondisi  kinerja Jokowi buruk dan gagal meraih target capaian.
  8. Jokowi belum mampu menyelesaikan kasus HAM (Hak Azasi Manusia) masa lalu seperti   kasus Tragedi Pembantaian Massal 1965-1966, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, termasuk kasus tewasnya aktivis HAM, Munir.  Kinerja Jokowi urus bidang “HAM” buruk dan gagal meraih target capaian. Negara bahkan absen saat terjadi “persekusi”.
  9. Kondisi kinerja Jokowi urus korupsi tergolong buruk dan gagal meraih target capaian. Kini kekuasaan Jokowi sudah berjalan sekitar  3,5 tahun. Waktu 1,5 tahun lagi kekuasaan Presiden Jokowi sangat tidak memungkinkan dapat mencapai sasaran tersebut. Ada  sejumlah penilaian aktor dan pegiat dan institusi anti korupsi mendasari kesimpulan ini.   Kondisi korupsi di Indonesia era Jokowi tidak berubah lebih baik. Tidak ada kemajuan urus korupsi.
  10. Jokowi membuat cara “penanggulangan terorisme”  adalah melalui upaya pencegahan dengen meningkatkan daya tangkal (ketahanan) masyarakat dari pengaruh teroris. Pencapaian daya tangkal masyarakat dari ideologi radikal kian membesar.  Jokowi juga sudah membangun kesadaran masyarakat melalui pembentukan pemberdayaan forum. Meski Jokowi mempunyai kinerja baik dan berhasil urus terorisme hingga tahun 2017, namun faktanya masih terjadi aksi terorisme di Jalan Thamrin dan di Terminal Kampung Melayu DKI Jakarta. Kedua aksi tersebut telah menelan korban jiwa, termasuk fihak pelaku aksi tersebut. Bahkan belakangan ini juga terjadi aksi terorisme di Kota Surabaya. Juga menelan korban jiwa.
  11. Kondisi kinerja Jokowi urus “pertanian” bisa dinilai  masih buruk, tetapi mungkin masih bisa ditingkatkan pada sisa waktu sekitar 1,5 tahun ini. Jokowi belum berhasil memenuhi janji kampanye dan juga sasaran program bidang pertanian yang sudah ditetapkan.
  12. Kondisi kinerja Jokowi urus “kehutanan”, bagi pihak optimis, akan tercapai target hingga 2019 Bagi pihak optimis, terutama Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berkilah, target hingga 2019 khususnya program “perhutanan sosial”. Target capaian perbulan dipercepat dari 120 ribu  Ha selama ini per bulan menjadi 170 ribu Ha per bulan. Jika berhasil, maka target 4,3 juta Ha  2019 akan tercapai. Kinerja Jokowi urus perhutanan sosial tergolong  bagus dan berhasil.
  13. Kondisi kinerja Jokowi urus “kelautan dan perikanan” atas dasar kriteria janji kampanye Pilpres 2014 baik lisan maupun tertulis, tergolong  buruk dan tidak janji  pemberantasan “ilegal fishing” dengan menenggelamkan kapal2 pelaku. Meskipun kinerja Jokowi buruk dan gagal memenuhi janji, masih ada sekitar 1,5 tahun lagi Jokowi untuk memperbaiki agar baik dan berhasil. RI

*Tim Studi NSEAS, Muchtar Effendi Harahap

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.