JAKARTASATU– NSEAS (Network for South East Asian Studies) membentuk suatu TIM Studi (2017) melaksanakan kegiatan studi penilaian/evaluasi kritis “Kondisi Kinerja Jokowi Urus Pemerintahan”. Kurun waktu studi selama 3 (tiga) tahun Jokowi sebagai Presiden RI.
Standar kriteria evaluasi kritis digunakan dalam studi ini bersumber antara lain:
1. Janji-janji lisan kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014.
2. Janji-janji tertulis kampanye Jokowi saat Pilpres tahun 2014 tercatat di dalam dokumen NAWACITA.
3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) tahun 2015-2019 yang diterbitkan Presiden Jokowi.
4. Renstra (Rencana Strategis) tahun 2015-2019 Kementerian atau lembaga terkait dengan bidang urusan pemerintahan tertentu. Renstra ini diterbitkan masing-masing Menteri atau Pemimpin institusi bersangkutan
5. Perbandingan kondisi era Presiden SBY sebelumnya dengan kondisi era Presiden Jokowi.
Studi telah mengevaluasi kritis seluruh 37 bidang urusan pemerintahan harus diselenggarakan Presiden Jokowi: dari mulai urusan “Pertahanan” hingga “Jasa Keuangan”.
Tulisan ini secara ringkas memuat hasil Tim Studi NSEAS kondisi kinerja Jokowi urus “infrastruktur” nasional. Hasilnya? Masih Buruk dan gagal!
Pengertian “infrastruktur” di dalam studi ini adalah “bangunan” atau “fasilitas fisik” mencakup: 1. Tol Laut (pelabuhan laut); 2. Perumahan rakyat terutama utk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3. Sumber Daya Air (SDA,) seperti waduk, jaringan irigasi dan lain-lain.” 4. Jalan dan Jembatan, termasuk Jalan Tol 5. Perkretaapian; 6. Perhubungan Udara seperti Bandara (Bandar Udara); dan, 7. Perhubungan Laut seperti pelabuhan laut internasional dan nasional.
Belakangan ini kalangan pendukung buta (data, fakta dan angka) Rezim Jokowi kebanyakan melalui Medsos membangun opini publik dan semacam “kesadaran palsu”, bahwa pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil membangun infrastruktur. Bahkan, menggunakan Lembaga Survei Opini Publik tertentu mereka simpulkan, sebagian besar responden mengakui keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur.
Bukan saja pendukung buta Jokowi, bahkan Menkeu Sri Mulyani klaim, Indonesia sukses proyek-proyek infrasruktur walau dana APBN terbatas.” Bisa jadi contoh negara-negara lain,” kilahnya (4/4/2017).
Betulkah Jokowi sukses membangun proyek2 infrastruktur selama ini? Data, fakta dan angka justru menunjukkan kegagalan-kegagalan.
Tim Studi NSEAS menyimpulkan secara ringkas kondisi kinerja Jokowi urus infrastruktur nasional sebagai berikut:
1. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “Tol Laut “ bidang kemaritiman tergolong masih buruk dan gagal mencapai target terutama pembangunan 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN 2015-2019. Sangat tidak mungkin bisa mengejar target hanya 1,5 tahun lagi. Juga target pengurangan atau penurunan harga barang-barang kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang-barang seperti di Maluku Utara.
2. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “perumahan rakyat” tergolong buruk, gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun atau 5 (lima) juta unit rumah selama 2015-2019. Data KemenPUPR menunjukkan, sejak dicanangkan hingga 30 April 2017, program sejuta rumah per tahun baru terealisir 169.614 unit (155.408 unit MBR dan 14.206 unit Non MBR). Maknanya, hingga menjelang 3 (tiga) tahun Jokowi sebagai Presiden, baru terealisir sekitar 17 persen.
3. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian. Sudah 3,5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, masih belum bisa membuktikan prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Pemerintahan Jokowi-JK bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 3,5 tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek-proyek infrastuktur SDA hingga berakhir tahun 2019.
4. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “jalan dan jembatan” nasional termasuk jalan Tol masih belum baik dan gagal mencapai target capaian sesuai janji dan rencana Jokowi. Bahkan, masih belum mampu mencapai target dan target capaian diharapkan. Hal ini akan berlaku juga pada akhir 2019. Sementara finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional) hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi. Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1,5 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target. Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol.
5.. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “perkeretaapian” lebih buruk lagi. Sudah 3,5 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 3,5 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM. Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti LRT. Di Palembang memang akan beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu. Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif.
6. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “perhubungan udara” seperti Bandara
(Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target capaian. Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun hanya 15 Bandara (sekitar 50% target era SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi, masih terseot-seot utk merealisasikan target tersebut. Kondisi kinerja SBY jauh lebih bagus dari kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perhubungan udara
7. Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “perhubungan laut” seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses mencapai target capaian. Untuk rencana pembangunan infrastruktur laut tahun 2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan sebanyak 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka 3 (tiga) tahun ini (2015-2017), telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau hanya sekitar 50 persen. Ke depan, waktu tinggal 1,5 tahun lagi, masih 50 persen lokasi pelabuhan harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi.
Dari uraian di atas, adalah berlebihan jika ada pendapat bahwa Rezim Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur nasional. Yang ada hanyalah kegagalan-kegagalan.
Tim Studi NSEAS berharap ada masukan kritikan atau bantahan rasional atas kesimpulan studi evaluasi kritis ini tentang pembangunan infrastruktur nasional ini. Adalah sangat membantu Kami untuk penyempurnaan hasil studi ini, jika Peneliti, Pengamat, Pendukung Berat dan Rasional, Relawan Rezim Jokowi bisa menyampaikan data, fakta dan angka berbeda dari data, fakta , dan angka yang Kami sajikan terkait butir-butir pembahasan urusan pembangunan infrastruktur nasional. Sebagai karya studi evaluasi berbasis metode ilmu pengetahuan sosial, sesungguhnya Kami sangat membutuhkan data, fakta dan angka berbeda dan relevan berdasarkan sumber kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Paling bagus dan penting dari data, fakta dan angka versi Peneliti, Pengamat, Pendukung Berat dan Rasional, Relawan Rezim Jokowi dimaksud membuktikan, kondisi kinerja Jokowi “baik” atau “bagus” dan “berhasil” meraih target capaian berdasarkan standar kriteria bersumber seperti diungkapkan di atas. Kami Tunggu! RI
*Tim Studi NSEAS, Muchtar Effendi Harahap
