Pelaut Senior Kritisi CBA Dibuat Union Luar Negeri dan Diketahui Ditjen Hubla

0
121
Pelaut Senior Kritisi CBA Dibuat Union Luar Negeri Dan Diketahui Ditjen Hubla

JAKARTASATU.COM – Pelaut Senior baru mendengar jika CBA (Collective Bargaining Agreement) atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang merupakan perjanjian kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut (kapal) atau pemilik atau operator kapal yang disebut principal bisa dilakukan dengan serikat pekerja pelaut yang disebut union dan menandatanganinya adalah union yang berada di luar negeri. Bahkan didengar pula diketahui oleh pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan.

Juru bicara Pelaut Senior, Teddy Syamsuri dalam rilisnya kepada pers (22/6/2018) menyatakan jika informasi ini benar, maka Ditjen Hubla Kemenhub layak untuk dikritisi.

Menurut Teddy yang juga Juru Bicara Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 84 Tahun 2013 tertanggal 4 Oktober 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dan tertuang pada pasal 1 angka 4 disebut CBA dibuat dan ditandatangani oleh principal dengan union dan diketahui oleh Ditjen Hubla, tentu yang dimaksud union adalah union pelaut Indonesia dalam hal ini serikat pekerja Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI).

Surat permohonan pengesahan CBA dari direktur perusahaan (maning agency) dikirimkan ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) untuk perhatian Kasubdit Kepelautan. Sedangkan penunjukan keagenan merekrut dan menempatkan pelaut Indonesia lebih dulu wajib diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia (RI) bagi principal yang berkedudukan di luar negeri.

Perusahaan berbentuk maning agency wajib memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Kemenhub cq Ditjen Hubla yang sejak 2014 hingga 2017 sudah ada SIUPPAK sebanyak 101 perusahaan, ada yang membernya CIMA (Consortium Indonesia of Maning Agency) atau yang bukan.

Bagi maning agency yang tidak memiliki SIUPPAK dianggap illegal dan dapat dipidana sebagaimana tercantum dalam Undang Undang (UU) No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Memang imbuh Teddy pihak Ditjen Hubla Kemenhub pernah menghimbau jika pemilik SIUPPAK bisa menempatkan awak kapal atau pelaut Indonesia diseluruh dunia. Sehingga para pelaut Indonesia yang akan bekerja di kapal-kapal di luar negeri untuk mendaftarnya di maning agency pemilik SIUPPAK agar mereka mendapatkan kepastian hak dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dibuat dan ditandatangani maning agency dengan pelautnya sendiri dan diketahui pejabat Ditjen Hubla.

Sehingga kata Jubir Pelaut Senior ini, “Rasanya jika informasi ada banyak union pelaut di luar Indonesia membuat CBA dengan principal yang merekrut dan menempatkan pelaut Indonesia di kapal-kapal asing di luar negeri menjadi sangat aneh. Apalagi jika CBA antara principal dengan union pelaut luar negeri itu diketahui oleh pejabat Ditjen Hubla. Dimana letak kedaulatan pelaut Indonesia dan juga bagaimana terhinanya organisasi serikat pekerja KPI” ungkapnya geram.

Sementara itu aktivis komunitas Pelaut Senior, Hasoloan Siregar (Solo) menyatakan pernah mendengar terjadinya praktek pembuatan CBA oleh union pelaut di luar negeri. “Tapi saya baru dengar jika CBA itu juga diketahui oleh pejabat Ditjen Hubla” tutur Solo yang mendampingi Teddy.

“Hanya yang saya dengar juga, dari CBA dengan union pelaut di luar negeri itu infonya union asing itu kirim ‘uang jago’ kepada oknum pengurus (PP) KPI. Tentu saja jika benar CBA itu diketahui oleh pejabat Ditjen Hubla, dipastikan ‘uang jago’ juga diterima oleh oknum pejabat Ditjen Hubla tersebut” lanjut Solo.

Atas pertimbangan menyambut Hari Pelaut Sedunia pada 25 Juni 2018 mendatang tidak terdistorsi oleh info miring seperti itu, dan menurut Teddy dipastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak tahu jika ada CBA antara principal yang merekrut dan menempatkan pelaut Indonesia dibuat dan ditandatangani dengan union pelaut di luar negeri seperti union pelaut Belanda, Yunani, Norwegia dan negara-negara pengguna pelaut Indonesia.

“Maka jika informasi CBA dilakukan oleh union di luar negeri bukan dibuat dengan union KPI sebagai satu-satunya organisasi serikat pekerja pelaut di Indonesia, sebaiknya ditinjau ulang jika benar CBA itu diketahui juga oleh pejabat Ditjen Hubla” pungkas Jubir Pelaut Senior.|RNZ

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.