Mantan Wartawan Bongkar Pemberian SKL kepada Obligor BLBI

0
378

JAKARTASATU– Beredar viral sebuah video di lini massa media sosial, Twitter baru-baru ini terkait pernyataan salah satu (mantan) wartawan senior yang kabarnya pernah di ABC, Nuim Hayat terkait dugaan skandal atas pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pernyataan video Nuim ini beredar di Twitter dengan durasi rekam 2 menit 18 detik.

Dalam video tersebut Nuim misalkan saja mengurai beberapa, sebut saja kejanggalan pemberkan dugaan dari kasus BLBI dengan adanya Surat Keterangan Lunas (SKL). SKL ini, dalam video disebutkan pernah ditolak oleh Kwik Kian Gie namun pada akhirnya diterima setelah dipaksakan.

Selain nama Kwik, Nuim juga menyebut nama mantan Presiden Megawati beserta suami dan Puan Maharani serta Sjamsul Nursalim dalam videonya. Berikut hasil transkip video tersebut yang didapat dari media sosial, Twitter:

“….Dan saat Gusdur dimakzulkan, kemudian tiba-tiba Taufik Kiemas (alm) muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat. Tapi tahu-tahu muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Di sini jumpa dengan Sjamsul Nursalim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura, 1 jam 10 menit karena dilarang dokter tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne. Dan setelah Taufik Kiemas pulang Megawati mengeluarkan SKL (surat keterangan lunas) yang ditentang awalnya oleh Kwik Kwan Gie, kemudian Kwik Kian Gie dibujuk, dipaksa, atau bagaimana akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwik Kian Gie mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia.

Lihat majalah Tempo, yang sampai sekarang ini dokumentasinya masih ada pada saya. Jadi kita mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan Taufik Kiemas (alm) dengan Sjamsul Nursalim dapat surat keterangan lunas (SKL).

Penanya (suara wanita): “Bagaimana pertemuannya itu hotel Hyatt sampai di-booking juga, bagaimana?”

Dua lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jendral RI yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah Pak Wahid Supriadi, sekarang Duta Besar Indonesia di Moskow, benar/tidak, benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksa kesehatan tapi tahu-tahu muncul di Melbourne.

Saya waktu itu masih aktif sebagai wartawan, tidak diperkanankan jumpa dengan Taufik Kiemas, saya kenal. Karena waktu itu ia jumpa dengan Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne, 7 jam lebih. Ya, cobalah, masak 2+2 tidak jadi 4, gak mungkin jadi 5.

Penanya (suara pria): “Siapa saja waktu itu yang hadir?”

Ya, waktu itu antara lain Puan Maharani, yang nonton bioskop, katanya satu bioskop itu diblokir. Tanyalah (anggota) masyarakat di Melbourne, di antaranya Indonesia Club (tidak terdengar jelas)…., wah, hebat betul kita ini jadi bangga juga bahwa rakyat Indonesia mau nonton bioskop, tiket dibeli semua walau dia hanya berempat, bertiga nonton. Itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop.” (https://twitter.com/rajapurwa/status/1015608427446353922?s=21, https://twitter.com/heru_catur/status/1015735616716148736?s=21, https://twitter.com/urangtaluk/status/1015652670529462272?s=21)

Sebelumnya, Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Kwik Kian Gie, mengatakan bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri pada akhirnya menyetujui pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurut Kwik, seperti yang dikutip dari viva.co.id tanggal 5 Juli 2018 (https://www.viva.co.id/berita/nasional/1051261-kwik-kian-gie-sebut-megawati-yang-minta-yusril-bikin-surat-lunas-blbi) pada saat itu Mega memerintahkan Yusril Ihza Mahendra untuk membuat draf instruksi presiden terkait penerbitan SKL. Pada waktu itu, Yusril menjabat Menteri Kehakiman.

Demikian dikatakan Kwik saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

“Ibu Presiden minta Pak Yusril pada saat itu susun drafnya saja. Formalnya memang Setneg Pak Lambok, Pak Bambang Kesowo,” kata Kwik.

Kwik mengatakan keputusan Megawati untuk menerbitkan Inpres itu untuk memberikan kepastian hukum bagi para debitur. Namun, menurut Kwik, pada saat itu dia menolak tegas pemberian SKL kepada obligor BLBI.

Kwik menyebut pemberian SKL sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan kerugian negara. Seharusnya, menurut Kwik, SKL cuma dapat diberikan kepada debitur yang telah melunasi utang.

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp4,5 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Menurut jaksa, Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja serta PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN. Kesalahan itu membuat seolah-olah sebagai piutang yang lancar (misrepresentasi).

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.