JAKARTASATU– Akuisisi Freeport 51 persen kemungkinan bukan malah membuat elektabilitas Joko Widodo di kancah lokal rakyat Indonesia semakin baik, justru bisa jadi sebaliknya, ambrol. Pasalnya, akuisisi tersebut dinilai, misalkan saja nampak bermasalah atas ketentuan hukum yang berlaku terkait akuisisi tersebut.

“Tunggu 2 bulan ke depan, bila PEMERINTAH tidak final transaction dengan FREEPORT dan RIO TINTO, maka ini akan jadi batu besar bagi Jokowi dan membawa elektabilitasnya tenggelam ke dasar laut. Head of Agreement (HoA) tidak mengikat secara hukum, bisa batal oleh hal-hal kecil. 

Kita tunggu progres dato OPINI PREMATURE itu,” demikian pesan politisi Demokrat, Ferdinand Hutahean, Minggu, 15 Juli 2018, di akun Twitter pribadi miliknya.

Sementara, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah nampaknya memandang sama bahaa HoA bermasalah. Fahri pun menekankan agar pemerintah bersikap transparan akan hal itu.

“Antara HoA dan HOAX….Jangan ada yang disembunyikan….Jangan kasi kendor….,” katanya, Minggu, di akun Twitter pribadi miliknya.

Sebelumnya Fahri mencuit hal demikian karena merespon salah satu berita di media atas statment Guru Besar Hukum Internasional Indonesia Hikmahanto Juwana yang mengatakan Head of Agreement (HoA) antara Inalum dan Freeport menyisakan permasalahan. Permasalahan tersebut kata Hikmahanto terdapat pada status HoA dan harga pembelian.

“Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Inalum dan Freeport McMoran dan Rio Tinto pada hari Kamis 12 Juli kemarin menyisakan permasalahan terkait dengan status HoA dan harga pembelian,” kata Hikmahanto dalam keteranga tertulis, Sabtu, 14 Juli 2018. RI