JAKARTASATU– Saya khawatir BUMN kita dalam masalah besar. Utangnya lebih besar dari utang negara. Tempat mangkal tim sukses, dikelola tanpa pertanggungjawaban dan menjadi petugas operasi ekonomi komando dengan kewajiban menyiapkan dana bagi kegiatan politik penguasa.
Saya menulis ini dalam sebuah buku yang sudah lama diterbitkan sekitar 10 tahun lalu. Menggambarkan #DilemaBUMN di satu sisi sebagai alat negara tapi di sisi lain sebagai medium kesejahteraan rakyat. Sampai hari ini (terutama) dilema itu masih terjadi.
Sebagai perusahaan negara, BUMN sering mendapatkan tugas-tugas khusus, baik dalam pengertian yang positif maupun yang berarti bahwa ia melayani politik penguasa. Baik program yang tidak layak secara bisnis maupun pintu bagi kegiatan cari dana politik yang besar.
Di satu sisi, seperti mandat pasal 33 UUD 1945 BUMN adalah lambang dari adanya “dikuasai oleh negara” tetapi sering gagal melaksanakan “untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dikuasai sering tapi tidak mencapai kemakmuran takyat.
Hari ini, kita agak mengkhawatirkan cara pemerintah mengelola BUMN. Terutama setelah DPR membentuk #PansusAngket #KasusPelindo2 yang berakhir dengan meminta Presiden Memberhentikan Menteri BIMN dan juga menolak Menteri yang Sekarang untuk hadir dalam rapat. #DilemaBUMN
Kita ingat, #PansusAngket yang dimotori oleh Fraksi PDIP ini memang terbukti bahwa dalam #KasusPelindo2 memang ada korupsi dan telah ada tersangka (RJL) yang sampai sekarang masih bebas berkeliaran dan @KPK_RI diam sana tanpa tindakan. Seribu alasan dicari.
#KasusPelindo2 menambah kuat argumen bahwa #DilemaBUMN itu memang nyata. Dan jika ada orang kuat yang terlibat maka ia tak tersentuh. Termasuk oleh @KPK_RI yang diam saja membiarkan temuan kerugian negara oleh @bpkri sebesar Rp3,08 T terbengkalai begitu saja.
Sekarang, #DilemaBUMN semakin nampak. Setelah disuruh melaksanakan ambisi pemerintah dengan menguras keuangan yang ada, BUMN akhirnya berhutang mencapai 5000 triliun dan melebihi utang pemerintah. Apa setelah utang?
Kita tahu, Pengelolaan BUMN perlu pengetahuan. Mengakhiri #DilemaBUMN itu memerlukan keberanian. Kita akan terus melihat BUMN sebagai sapi perah politik apabila dilema-nya tidak dihentikan. Inilah kekhawatiran kita sekarang di saat bergolaknya BUMN besar PLN, Pertamina, dan lain-lain. Thanks. RI
*Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
