JAKARTASATU– Saya prihatin atas kasus meninggalnya tiga orang warga komunitas adat di Maluku akibat kelaparan. Peristiwa kelaparan semacam itu seharusnya tak lagi terjadi di Indonesia. Dan pemerintah tak boleh menutup mata atau mengecilkan peristiwa tersebut. 

Ketika Menteri Keuangan menyerahkan laporan pertanggungjawaban APBN 2017 di DPR kemarin, saya bilang pada Bu Sri Mulyani, bagaimana kesejahteraan meningkat, padahal ada gizi buruk dan kelaparan di Maluku.

Peristiwa kelaparan ini memang sangat ironis, apalagi sampai merenggut korban jiwa. Kenapa ironis, karena tahun ini anggaran bantuan sosial pemerintah sebenarnya sangat besar. Hingga April kemarin, belanja Bansos bahkan meningkat hingga 138,76 persen, alias lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan belanja Bansos tahun lalu.

Kenaikan anggaran Bansos ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan pos-pos belanja lainnya. Mestinya anggaran tersebut bisa mengatasi, bahkan mencegah masalah-masalah semacam ini.

Pemerintah tak boleh mengecilkan peristiwa ini. Apalagi, kelaparan yang dialami oleh sekitar 170 warga komunitas adat Suku Mausu Ane di Maluku Tengah itu sebenarnya telah dilaporkan sejak awal Juli lalu. 

Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kasus gizi buruk yang pernah menyerang suku Asmat pada akhir tahun 2017. Jangan sampai kejadian luar biasa semacam itu terus terulang dlm berbagai varian. Pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki komunitas adat harus punya mekanisme kontrol dan mekanisme tanggap darurat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi di pedalaman semacam itu.

Jadi, ini harus diperhatikan betul oleh pemerintah, jangan sibuk memoles diri dengan pencitraan.

Jangan sampai saat rakyat sedang tertimpa musibah kelaparan, pemerintah malah sibuk menjamu rekan koalisi di Istana dan para menteri sibuk berkampanye dengan memanfaatkan fasilitas negara. RI

*Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon