Jakartasatu.com – Dalam kondisi situasi negara yang sedang rawan bencana alam. Pemangkasan anggaran kebencanaan dan penanggulangan paska bencana dirasakan sangatlah tidak tepat dilakukan. Upaya pemerintah dalam melindungi segenap rakyat dalam kaitan kebencanaan banyak menjadi sorotan publik.
Pengamat politik anggaran dan kebijakan publik Uchok Sky Khadafi menyoroti terkait pemangkasan anggaran di 2019 merupakan hal yang sangat tidak rasional dan realistis terkait kebutuhan yang sangat bersifat urgent tersebut. Sorotan direktur Centre For Budget Analysis (CBA) itu tertuju pada apa yang menjadi kebutuhan umum perlu di perjuangankan oleh BNPB maupun BMKG terkait kebutuhan anggaran yang dibutuhkan guna menanggulangi bahaya dan bencana kedepan maupun penenggalungan daerah paska bencana.
‘’Seharusnya BMKG dan BNPB mendesak dan meminta lewat DPR agar anggaran yang realistis dan dibutuhkan dapat terealisasi sesuai kebutuhan, bila lembaga tersebut tidak mampu meminta pagu yang dibutuhkan lewat pemerintah.Dan sejogjanya komisi terkait di DPR mampu memberi way out dalam menyelesaikan polemik anggaran bencana agar bisa terpenuhi sesuai permintaan,” papar Uchok saat dihubungi via telpon selulernya Senin (7/1/2019)
Sebaliknya menurut Uchok, DPR pun wajib meminta hasil audit BMKG dan BNPB atas hasil capaian yang sudah dilakukan selama ini agar transfaransi dalam penggunaan anggaran tersebut menjadi jelas, disamping pertanggung jawaban moril lembaga tersebut, atas apa yang sudah dilakukan.
”DPR wajib mengevaluasi kerja BMKG maupun BNPB atas kinerja kerja yang dilakukan ditahun 2018 agar tercipta check and balance.Apalagi belakangan ini banyak miss informasi yang dilakukan BMKG terkait early warning di bencana tsunami Palu dan Anyer yang sudah menimbulkan banyak korban.Tentu hal ini perlu menjadi pertanggung jawaban publik agar masyarakat pun bisa mengetahui permasalahan yang sebenarnya,” ujar Uchok.
Uchok Sky Khadafi sangat menyayangkan terjadinya polemik anggaran kebencanaan yang seharusnya pemerintah lebih aware memberi perhatian lebih.” Menyikapi persoalan ini Presiden Jokowi harus lebih peka dengan apa yang terjadi dan komit terhadap apa yang diucapkan lewat media. Ini tahun politik, sudah seharusnya apa yang dijanjikan dalam perhatiannya terhadap masalah bencana menjadi perhatian khusus dan prioritas.Karena bila tidak, ini akan mengurangi elektabilitasnya dalam kontestasi pilpres di bulan April 2019 ini,”tambah Uchok.
Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan pemerintah sebaiknya menangguhkan pengurangan anggaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di APBN 2019. Sebab, hal itu dinilai akan mempersulit upaya lembaga itu untuk melakukan pencegahan terhadap bencana terutama melalui peralatannya.
“Saat melakukan rapat anggaran, BMKG mengajukan anggaran Rp 2,9 triliun di 2019. Pada waktu itu kami [Komisi V DPR] setuju, tapi sama pemerintah diturunkan jadi Rp1,7 triliun,” ucap Bambang yang juga merupakan politisi Partai Gerindra seperti dikutip saat siaran langsung Kompas TV pada Selasa (25/12/2018).
Bambang mengatakan anggaran itu diperlukan BMKG untuk menjaga keberlangsungan peralatan mitigasi bencana. Ia pun mencontohkan adanya 22 buoy (pelampung pendeteksi tsunami yang dipasang di laut) yang telah lama tidak berfungsi. Masalah itu, kata Bambang, timbul lantaran anggaran BMKG selalu dipotong.
Senada dengan anggota komisi V, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menilai Presiden Joko Widodo tidak memberi perhatian serius terhadap mitigasi bencana sesuai dengan janjinya dalam wawancara di TV nasional saat mengunjungi daerah bencana yang mengatakan perhatian terhadap kebencanaan perlu ditingkatkan dan menambah anggaran untuk mengatasi terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi kedepan.Menurutnya,ketidakpedulian Jokowi terlihat dari tidak adanya penambahan anggaran bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Minimnya anggaran BMKG, kata dia, membuat jumlah peralatan deteksi dini bencana sangat tidak memadai.
“Kalau presiden merasa ini masalah serius semestinya persoalan anggaran khususnya peralatan deteksi dini tidak menjadi masalah seperti sekarang ini,” ujar Fary kepada media dipenghujung tahun.
Fary mengklaim Komisi V DPR sudah meminta Kepala BMKG Dwikorita Karnawati untuk meyakinkan Jokowi agar memberi tambahan anggaran bagi BMKG guna menambah alat deteksi dini bencana sejak tiga tahun lalu.”Sejak tiga tahun terakhir Komisi V meminta Kepala BMKG untuk meyakinkan ke presiden agar menjadikan persoalan peralatan deteksi dini menjadi sangat prioritas, tapi sayangnya tidak direspons,” ujar Fary.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik terkait anggaran untuk penanganan bencana alam. Kritik tersebut ditujukan karena anggaran yang diberikan selalu jauh dari kebutuhan. Ia mengatakan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, anggaran seharusnya bersifat responsif terhadap penanganan bencana.
“Itu sebabnya, bukan waktunya lagi kita menggunakan manajemen pemadam kebakaran, yang lebih menekankan aspek tanggap darurat pasca-bencana. Politik anggaran kita mestinya menggunakan pendekatan bersifat prefentif, atau antisipatif,” jelas Fadli dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (4/1/2018).
“Pada tahun lalu, kebutuhan anggaran BMKG mencapai Rp 2,69 triliun, namun anggaran yang dialokasikan hanya Rp 1,70 triliun. Pada tahun 2017, dari kebutuhan Rp 2,56 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,45 triliun. Begitu juga pada 2016, dari kebutuhan Rp 2,2 triliun, anggaran yang diberikan Rp1,3 triliun saja,” papar Fadli..
Dengan begitu, ia mengatakan bahwa BMKG mendapatkan hambatan untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Indonesia. Ia juga berkata kalau sistem terkait peringatan bencana menjadi lemah akibat anggaran yang tidak sesuai. “Akibatnya, BMKG mendapatkan kendala untuk merawat, memperbaiki, ataupun melakukan pengadaan peralatan yang terkait dengan monitoring dan ‘early warning system’ kebencanaan. Sistem peringatan kebencanaan kita pun jadi lemah,” tambah dia.(JKST/Beng)
