JAKARTASATU – Impor Pangan di era Pemerintah sekarang ini sangat tinggi, komoditi pangan yang paling mendasar seperti Beras dan Gula masih bergantung pada negara lain.

Memang benar sangat disayangkan pemerintah sekarang yang berjanji akan swasembada pangan namun nyatanya malah Impornya sangat tinggi, demikian disampaikan Mohamad Sukri Ketua Dewan Penasehat GEMAKOPIN.

“Ini berbahaya bagi kedaulatan suatu negara, jadi harus diatasi oleh pemerintahan baru yang akan datang, kelak Pangan bisa dijadikan alat penekan bagi suatu negara terhadap negara lain” tambah Sukri paska perhelatan acara Debat Kebangsaan Prabowo Subianto di lobby Hotel Po Semarang yang sedang berbincang santai dengan Feri Mursyidan Baldan dan Said Didu (16/2)

Kenapa Pangan akan menjadi alat penekan?
“Kedepan Negara Negara di Planet Bumi ini akan berebut Pangan, Air dan Energi, maka Indonesia mestinya tidak bermasalah terhadap hal tersebut karena sumberdaya yang dimiliki sangat mungkin untuk bisa Mandiri terhadap ketiga hal tersebut,” papar Sukri yang juga Waketum DEKOPIN.
Sukri menambahkan khusus untuk pangan, semestinya Indonesia menjadi negara pengekspor bukan pengimpor, karena berlahan Luas, Subur dan memiliki SDM yg banyak, pasti ada yang keliru dalam kebijakan Pemerintah, mestinya pemberdayaan masyarakat petani untuk swasembada pangan diseriusi secara terpadu, peran pemerintah dan negara harus hadir.

Mohammad Sukri bersama Ferry Baldan dan Said Didu /gmp

“Tidak hanya sekedar didayagunakan utk kepentingan kontestasi politik tapi berdayakanlah secara tepat,” beber Ketua Umum INKOPONTREN (Induk Koperasi Pondok Pesantren) ini.

Apa solusi konkritnya? 
“Pemerintah dan negara mesti bangun infrastruktur pertanian yang terencana dengan melibatkan masyarakat secara terpadu dan terintegrasi, makna nya dari mulai infrastruktur, produksi hingga hasil panen Pemerintah dan Negara turut andil, tidak usah malu belajarlah ke Amerika terhadap petani gandum, atau belajar ke Jepang tentang Politik Pangannya bersama ZenNoh disana, jangan Biarkan Rakyat Petani dibiarkan menghadapi mafia kartel pangan, bahkan sangat aneh karena Pemerintah itu impor pangan pada saat Panen Raya,” imbuh Sukri Ketua Pengawas ISCC (Indonesia Sustainable Cooperative Coffee).

Maksudnya terpadu dan terintegrasi ? “Maknanya jangan hanya bangun infrastruktur pertanian seperti cetak sawah, irigasi doang, tapi harus bangun pula infrastruktur paska panennya libatkan Koperasi dalam pengadaan, distribusi, penetapan harga dan ketati kontrol pasar jangan dibiarkan bebas, sikat habis mafia pangan hukum seberat-beratnya, jangan sampai terkesan melindungi nya, karena impor pangan dan pembiaran mafia pengan itu sesungguhnya sangat menyakiti hati rakyat, masyarakat petani ditekan dengan perolehan harga jual yang murah, sementara masyarakat perkotaan dipaksa memperoleh harga yang tinggi, jadi wajar saja bila ada ajakan GEMAKOPIN (Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia..Red), KORPS (Koalisi Rakyat Prabowo Sandi.. Red) bersama Prabowo Sandi “MEMERDEKAKAN EKONOMI RAKYAT”, karena sejatinya Ekonomi bangsa dirasa belum merdeka, ya semoga saja 17 April ada Presiden Baru” tutup Sukri Pengawas KS212 Pusat yang didampingi Ahmad Sehu Ibrahim Ketum GEMAKOPIN, Sugeng Wuryanto Penasehat GEMAKOPIN, Andi Kusnanto Caleg DPRD Kabupaten Sragen Dapil 3. |GEMIN/red