Para Tokoh Bicara 98 Dan Runtuhnya Pilar Kebangsaan.

0
580
DR Fuad Bawazier, saat memberi paparan diskusi terkait ekonomi di acara Tokoh Bicara 98./ Foto : Beng

Jakartasatu.com – Era tahun 1998 merupakan sebuah catatan sejarah yang mencatat perubahan besar di negara Indonesia. Kondisi di tahun itu merupakan sejarah yang cukup kelam dimana ibu kota dan daerah lain di Indonesia terjadi gesekan politik yang memanas yang menyebabkan terjadinya chaos di berbagai wilayah Indonesia terutama Ibukota Jakarta.

Tercatat 5 tokoh seperti Kivlen Zein, Fuad Bawazier, Bambang Widjojanto, Ridwan Saidi, Rocky Gerung dan Haikal hasan sebagai moderator pembicara mencoba mengupas dan menguak kejadian 98 di Ballroom Ad premier kawasan TB Simatupang Jakarta Selatan, Senin 25 Februari 2019. Sayangnya satu narasumber Rocky Gerung berhalangan hadir.Acara dimulai pukul 9.00 – 11.30 WIB, 30 menit lebih awal selesainya yang harusnya dijadwalkan pukul 12.00 usai.

Demo dan kericuhan dan pembakaran merebak di sejumlah tempat. Hampir seluruh kelompok mahasiswa bergerak turun kejalan. Bersamaan dengan gerakan mahasiswa militerpun bergerak ke berbagai tempat kerumunan masa dipusat kota, baik di komplek DPR, Istana Negara maupun kawasaan perbelanjaan yang habis di jarah dan dibakar massa.

“Tanggal 12 saya dipanggil Prabowo untuk datang ke Kostrad. Kumpulkan pasukan, amankan Jakarta. Mengamankan seluruh aset vital termasuk gedung MPR DPR yang sedang bersidang,” ungkap Mayjen (Purn) Kivlan Zein, yang kala itu menjabat sebagai  Kepala Staf Kostrad di diskusi ‘Para Tokoh Bicara 1998.

Pasukan Kostrad tersebut dikumpulkan dari berbagai daerah. Mulai dari Garut, Tasikmalaya, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Makassar. Hal ini dilakukan karena pada tanggal 13 Mei 1998, kericuhan di Jakarta semakin meluas. Sekitar 15 ribu anggota Kostrad masuk memenuhi jalan-jalan ibu kota.”Maka kita kerahkan pasukan Kostrad untuk diserahkan ke Pangdam, tanggal 13 (Mei) saya masuk ke seluruh Jakarta. Karena kekacauan makin melebar,” katanya.


Dalam upaya mengirimkan pasukan Kostrad tersebut, Kivlan meminta kepada Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, untuk meminjamkan pesawat Hercules. Namun, dalam keterangannya, Kivlan menyebut Wiranto tak mengizinkan peminjaman pesawat tersebut. Bahkan, kata Kivlan, pada saat kericuhan semakin memuncak, tanggal 14 Mei, Wiranto tak ada di Ibu Kota. Ia pergi ke Malang, untuk meresmikan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC).

Kivlan menuturkan, 15 ribu anggota Kostrad yang datang ke Jakarta dianggap pihak lain akan melakukan kudeta militer. Namun, Kivlan membantah hal itu. Ia menyebut diturunkannya pasukan Kostrad untuk meredam kerusuhan.

Masuknya pasukan Kostrad, kondisi Jakarta mulai bisa diatasi. Situasi berangsur membaik. Namun, pada 15 Mei 1998, Kivlan menyebut, ada manuver politik yang dilakukan oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari kekuasaanya.

Pada 18 Mei 1998, Kivlan beserta dengan Prabowo mendatangi Presiden Soeharto dan meminta untuk tidak mundur. Namun, Pak Harto menyebut kondisi saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan kekuasaan.

“Bagaimana ini semua tidak ada yang mendukung saya,” ujar Kivlan mencontohkan ucapan Pak Harto. Hingga kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya, diawali dengan adanya demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung MPR/DPR.

Tergerusnya Ekonomi Kerakyatan

Paska lengsernya Soeharto,ekonomi kerakyatan yang menjadi sistem dari perekonomian Indonesia dimasa orde baru secara otomatis terkikis dan tergerus oleh kebijakan baru paska reformasi. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat.Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb.

Ekonomi kerakyatan menurut Fuad Bawazier lebih bersifat individual, di era Soeharto dan berbagai subsidi untuk rakyat lama lama pun hilang tatkala Soeharto lengser dan  ekonomi neolib menguasai perekonomian  Indonesia, dimana Sri Mulyani sebagai kader  ekonom tersebut terus berjalan hingga kini. Menurut Fuad Bawazier, akibat penerapan ekonomi neolib, perlahan lahan terlihat rontoknya pilar pelaksanaan pasal 33 UUD serta,rontok juga sistem politik dan ketatanegaraan UU dasar negara 45. “Ketika Bung Karno lengser, Soeharto  tidak merusak sistem ketatanegaraan dan politik. Soeharto  tetap memegang teguh dekrit dan UUD 45, tanpa merubah,”ujar Fuad dalam diskusi Tokoh Bicara 98.

Menurut Fuad, Saat ini kedaulatan negara dan kedaulatan pasar sudah tertukar dengan kedaulatan kapitalis dimana ekonomi kini sudah dikendalikan dan dikuasai sepenuhnya oleh para cukong. “Penentu kebijakan negara saat ini lebih pada pemilik uang dengan dalih demokrasi . Dulu pemerintah menjadi pembina para pengusaha pengusaha besar, namun sekarang jadi terbalik pengusaha menjadi pembina penguasa.” ungkap Fuad.

Menurut Fuad, cikal bakal perlawanan orde baru sudah mulai tercium rezim orde baru beberapa tahun sebelum reformasi bergulir dan paska reformasi kelompok kelompok makin menguat dengan tatanan konsep ekonomi baru yang dibawa dan meninggalkan ekonomi kerakyatan yang dibangun Soeharto.

Kelompok PKI yang saat Orba tidak punya ruang gerak selama 3 dekade, mengambil kesempatan saat runtuhnya pemerintahan Orba. Bank dunia dan IMF, menurut Fuad, dianggap cukup sempurna mengendalikan ekonomi Indonesia melalui tangan kelompok Widjojo CS kala itu. 3 dekade mampu membawa ekonomi Indonesia cukup stabil. Namun demikian kelompok PKI saat jaman Orba tidak berani memperlihat kan diri hingga menunggu kesempatan dalam kejatuhan rezim Orba.

Fuad Bawazier pernah mengusulkan akan peubahaan UU politik kepada Soeharto, dan Soeharto sempat menyetujui usulan tersebut dengan membentuk komite reformasi mengajak amien Raiz, Nurcholis Madjid dkk, yang selanjutnya pemerintah akan menyerahkan draft rancangan tersebut ke DPR sebagai masukan, bahkan pemilu pun Fuad minta dipercepat agar Soeharto bisa menyerahkan pemerintahannya secara terhormat.

”Saya melihat sendiri secara psikologis saat reformasi belum bergulir, Pak Harto ingin lengser, setelah wafatnya ibu Tien. Namun ada pihak pihak yang melarang Soeharto mundur saat Indonesia terdampak krisis global kala itu. Sebagai mantan seorang serdadu Soeharto merasa tertantang dan akhirnya maju lagi untuk bisa mernyelesaikan masalah bangsa,” cerita Fuad yang menceritakan ke inginan Soeharto untuk mundur dan menikmati masa tua yang tidak lagi direpotkan urusan rutinitas sebagai seorang kepala negara.

Menurut Fuad, sosok Soeharto belum tergantikan, dimana Soeharto dapat bekerja dengan baik, cepat dalam bertindak maupun memutuskan, dan efisien dalam menyelesaikan masalah masalah bangsa. “Itu sungguh luar biasa.Di jaman pak Harto, dalam memutuskan persoalan  tidak lama , apalagi sampai tidak di baca apa yang di teken atau akan di tanda tanganinya,” ujar Fuad berkelakar.

Ridwan Saidi, Budayawan Betawi dan Sejarawan. /Foto : Beng

Sementara itu menurut pengakuan Ridwan Saidi mantan anggota DPR era orde baru sekaligus Budayawan Betawi dan ahli sejarah, Rezim yang berkuasa saat ini sudah gagal membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Sejak awal pencalonan Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, di akui Ridwan adalah  orang pertama yang mengkritisi Jokowi cukup pedas.Bahkan dalam diskusi obrolan santai para tokoh tersebut, Ridwan mengklaim dirinya lah yang memulai mengkritik Jokowi, karena ketidak yakinannya dapat memimpin dan membenahi masalah di ibu kota.Namun karena sudah banyak yang mengkritisi kebijakan rezim akhirnya Ridwan mulai mundur digantikan yang lain.

Soeharto menurut Ridwan Saidi adalah sosok yang tangguh dan kuat, itu sebab Indonesia benar benar menjadi negara besar dan ditakuti negara lain. “Dari Jaman Soekarno saya tidak pernah mendukung dan selalu saja menjadi oposan. Namun saya ingin nanti bila Prabowo menang sesekali saya mendukung pemerintah, sudah lelah saya menjadi opisisi.” kata Ridwan Saidi seorang aktifis lintas generasi.

Krisis Kepercayaan

Bambang Widjojanto , menegaskan adanya Indonesia, karena  tergabungnya 9 organisasi yang bersumpah mempersatukan nusantara menjadi negara Indonesia dibawah sumpah pemuda pada tahun 1928. Kemudian di tahun 1945, 7 pemuda Indonesia menginisiasi calon pemimpin bangsa dan emak emak mengiklaskan perjuangan para suami dan anak anaknya untuk berjuang melawan penjajah. Dan para emak emak pula yang bahu membahu membuat nasi bungkus untuk para pejuang yang berjuang dimedan laga kala itu.

“Negara akan cepat mengalami perubahan bila yang bergerak adalah anak muda dan Emak emak.Dua esensi kekuatan itulah yang saat ini menjadi akar pondasi perubahan yang bisa merubah keadaan bangsa ini.” ucap Bambang Widjojanto, seorang pengacara dan mantan aktifis serta mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipaparan diskusinya.

Menurut Bambang di tahun 1998 ada dua krisis yang terjadi,yaitu ; krisis kepercayaan kepada kekuasaan yang dibawah titik nadir dan masalah ekonomi.”Dua sumbu penting ini terjadi lagi di rezim yang sedang berkuasa ini, dan masalahnyapun sama. Masalah ekonomi dan kekuasaan,”ungkap Bambang yang melihat kekuasaan saat ini, telah terjadi  faksionalisasi (pembusukan didalam).

Lebih jauh Bambang memaparkan, bahwa kekuasaan sudah tidak lagi dipercaya akibat banyaknya masalah didalam masyarakat. Walau PPATK mensinyalir banyaknya uang yang beredar luar biasa, serta adanya bohir bohir yang bekerja dengan sistematik . “Melakukan sebuah perubahan tidak tergantung pada uang yang bisa membuat serta merta terjadi, kalau Tuhan tidak meridhoinya,.Apalagi bila melakukan hal yang curang” ujar Bambang

 Di era 98 saat kebebasan dan berkumpul serta  bersuara  kritis dibungkam dalam kemerdekaan berpendapat itu terjadi.Menurut Bambang, bila  hari ini orang dalam mengeluarkan  kemerdekaan bersuara dan berpendapat kritispun di adili dan pengadilan dipakai sebagai alat kekuasaan bukan sebagai alat penegakan hukum, serta  adanya proses instrumentasi, maka itu adalah tanda tanda kepercayaan pada  kekuasaan dimana penegakan hukum tidak ditegakan lagi.

“Dan bila itu terjadi saat ini, maka tanda tanda 98 hari ini perlahan datang menyergap ubun ubun kita, hanya akal sehat dan kewarasan semua bisa di lalui.Bangsa ini harus terus dijaga dengan kewarasan oleh segenap bangsa, agar pemerintahan kembali menjadi lebih baik.”ujar Bambang. (JKST/Beng)

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.