Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi /JKST

JAKARTASATU – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan secara perekonomian kawasan seperti Depok dan Bekasi sudah terintegrasi dengan DKI dalam berbagai hal. ANies juga mempertanyakan motivasi di balik keinginan Depok dan Bekasi dengan DKI Jakarta sambil mengutip salah satu slogan kampanyenya di Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Baiknya bagaimana ya? Kenapa pada ingin gabung? Kita [mau] maju bersama ya kita?” kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8).

Diketahui, pada Pilkada DKI 2017 pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno membawa slogan ‘Jakarta Maju Bersama’, dan ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’. Slogan pertama pun jadi nama situs Anies-Sandi.

“Bahkan kami juga di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antar wilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama,” jelas Anies.

Kendati begitu, Anies menjelaskan sedianya Jakarta dengan daerah perbatasan lainnya adalah sama. Yang membedakan, kata Anies, hanyalah letak administratif. Hal ini, ujar Anies, ia sampaikan dalam sebuah pertemuannya dengan para Wali Kota Daerah Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP).

“Saya selalu sampaikan kita ini adalah sama-sama penyelenggara negara, hanya dalam administrasi pemerintahan dibagi dengan nama berbeda. Satu namanya provinsi Banten, satu di DKI, dan provinsi Jawa Barat,” jelas dia.

Karena itu, menurut Anies, daerah di pinggir Jakarta harusnya tidak merasakan perbedaan, namun merasakan pembangunan yang sama dan merata.

“Karena itu bagi kami di Jakarta ketika mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi, itu adalah bagian dari kita menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara,” ucapnya.

Anies pun menegaskan bahwa bergabungnya Bekasi dan Depok adalah hak dari pemerintah pusat. Pihaknya tak dalam posisi menerima atau menolak. DKI hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat.

“Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat. Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat,” jelas dia.

“Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI, itu wewenangnya pusat. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang,” lanjut Anies. 

Semnetara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi soal wacana bergabungnya keinginan mereka bergabung dengan DKI Jakarta. Menurut dia, bergabung dengan DKI Jakarta tak hanya memberikan keuntungan tetapi juga memiliki kerugian.

Ridwan menyatakan salah satu kerugian yang bakal dialami Bekasi adalah hilangnya otonomi daerah. Sebagai bagian dari DKI Jakarta, Bekasi nantinya tak akan lagi bisa mengatur dirinya sendiri dan juga menggelar pemilihan kepala daerah langsung.

“Tidak ada otonomi lagi. Jakarta itu Daerah Khusus Ibukota. Maka yang namanya wali kota adalah bawahan langsung yang bisa diberhentikan kapan saja oleh gubernur. Tidak ada pemilihan langsung wali kota, apakah itu sudah dihitung,” ujarnya di Bandung, Selasa 20 Agustus 2019.

“Kalau provinsinya non-DKI, otonomi per Tingkat II masih ada. Tapi kalau gabung DKI, otonomi sudah hilang, maka pemimpin kota tidak lagi dipilih tapi ditentukan oleh gubernur.” kata dia.

Ridwan Kamil menyatakan bahwa dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat tak mempermasalahkan wacana Bekasi yang ingin memisahkan diri dari wilayahnya dan bergabung ke DKI Jakarta. Menurut dia, hal tersebut merupakan hak mutlak dari pemerintah pusat.

“Pertama ini kewenangan pusat. Jadi namanya aspirasi, boleh, namanya politik kan tiap jaman bergeser-geser. Karena kewenangannya di pemerintah pusat, saya arahannya menjalankan eksisting sistem yang ada, sistemnya begini, saya kawal. Pusat ada pertimbangan, saya beri masukan. Keputusan akhirnya ada di presiden,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan Wali Kota Bogor Bima Arya sempat mengusulkan Provinsi Bogor dengan Bekasi sebagai salah satu wilayah nya. Namun, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku lebih memilih bergabung ke Jakarta. 

Effendi menyatakan ikatan Bekasi lebih erat dengan Jakarta karena keberadaan TPST Bantar Gebang.

Senada, Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad pun memilih bergabung ke Jakarta ketimbang ke Bogor.

Menurutnya, dari segi kultural Depok dan Jakarta banyak memiliki kesamaan dari kebudayaan Betawi. Selain itu ia mengatakan hampir setengah lebih warga Depok hilir mudik ke Jakarta setiap harinya untuk bekerja.

Sementara itu pengamat politik dan anggaran dari Direktur Centre For Budget Analysis (CBA)  Uchok Sky Khadafi kepada Redaksi JakartaSatu.com dibilangan Menteng, Kamis, (23/8/19) sore, mengatakan bahwa Ridwan Kamil jangan emosi atau panik sebagai jika Depok dan Bekasi gabung ke Jakarta harus Gubernur Jabar itu intropeksi, kenapa bisa begitu ada dua daerah ingin habung dengan Jakarta?

“Jadi jangan emosi sebab mungkin secara saat ini daerah ini kurang diperhatikan, soal nanti urusan pusat iya, tapi jika ini gabung maka sebenarnya wacana Jakarta Raya bisa jadi akan terwujud, dan ini anggaran akan kelihatan tersalurkan dengan baik dan pemerataan jelas,” jelas Uchok.

Uchok menilai Ridwan Kamis yang mengatakan usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (19/8/2019), bahwa sama saja tidak relevan dalam konteks provinsi lebih relevan dalam pemerkaran daerah tingkat dua, sebenarnya Gubernur Jabar lagi emosi dan kaget. “Jadi bagusnya jangan emosi, harusnya koreksi kenapa bisa begitu, ada apa selama dia mimpin kok dua daerah ini tiba-tiba begitu, apakah kurang perhatian, atau apa?” jelas Uchok. |TIM REDAKSI JAKARTASATU/JKST-RNZ-DRI