JAKARTASATU — Sedang ramai gaji Komisaris Utama (Komut) sebuah BUMN, tepatnya yang disebut NOC (national oil company) Pertamina.
Sebenarnya yang menjadikan heboh gaji seorang Komut itu dipicu sebuah media ekonomi ternama yang mengeluarkan infografis, intip Rincian Gaji Miliaran …. sebagai komut Pertamina pada 24 November 2019.
Memang Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya mengungkapkan bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purmana (BTP) alias Ahok, benar didapuk menjadi bagian Pertamina. Ahok bahkan ditunjuk menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina bersama Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama. Inilah yang yang terungkap Jumat (22/11/2019) lalu. Lalu orang ramai berapa gaji dan tunjangan yang akan diterima sangat besar di BUMN migas itu 39 Miliar setahun angka yang sudah di kemas dalam bentuk infografis. Hasilnya ramai.
Kawan saya dan guru energi saya langsung bilang itu kok sepertinya infografis data “sampah”. Saya kaget kenapa? Ya, info gaji namanya BUMN tak general, tak mungkin segitu.
Harus dijelasnya kira-kira Direktur BUMN itu 90% dari gaji Dirut. Hampir semua BUMN, bergaji tinggi. tentunya terngantung BUMN nya. Dan ini sudah jadi aturan baku.
Pertamina dan PLN PGN juga itu dari dulu memang besar, Bank BUMN juga sama. Sekarang tambah adanya BUMN karya-karya.
Jadi kira-kira berapa Estimasi Salary Komut pertamina? Mau tahu jawabnya. Ini mungkin kira-kiranya untuk gaji Direksi dan komisaris BUMN tergantung dari gaji Dirut-nya. Direktur itu 90% dari gaji Dirut. Komut sekitar 45% dari gaji Dirut. Komisaris 40% dari gaji Dirut
Di BUMN, Pertamina, Bank Mandiri, Telkom termasuk tier 1 (gaji Dirut tertinggi). Perkiraan gaji Dirut antara Rp250-300 juta. Nah kemungkinan gaji Komut itu antara 112 – 135 juta per bulan. Tentu ini sudah dipotong pajak pendapatan karena di cover oleh perusahaan
Nah angka fantasis yang katanya USD 47 juta ditulis media sekian itu merupakan budget untuk direksi dan komisaris, karena mereka itu bukan pegawai perusahaan. Jadi budget nya langsung dari kementrian. Angka USD 47 juta itu sudah mengcakup gaji 12x, THR, Vacation Allowance, dan bonus tahunan. Jika kita lihat mungkin estimasi bonus tahunan berkisar 8x sampai 12x gaji bulanan jika performance-nya baik. Kalau perusahaannya untung banyak, mereka juga dapat bagian lagi. ini semua ada aturannya.
Perlu disampaikan juga bahwa gaji-gaji mereka biasa aja karena didasarkan benchmark terhadap gaji-gaji executive dalam bidang bisnis yang sama. Misalnya gaji di perusahaan O&G BP Indonesia jauh lebih besar dari pada Pertamina. Ada seorang tokoh O&G tak perlu saya sebut namnya ia gajinya turun ketika pindah dari BP ke Pertamina.
Ada juga seorang kawan yang asalnya kerja di O&G di kawasan Middle East gajinya langsung turun ketika ia ke PGN. Padahal di kawasan Middle East levelnya baru supervisor sedang di BUMN Indoensia setingkat VP atau Kadiv.
Jadi saat ini kinerja BUMN yang belum selevel dengan perusahaan-perusahaan international atau kelas dunia. Jadi diduga ada salah hitung atau ada blap segede itu. Saya dapat info sih mungkin gaji Komut itu paling banter Rp135 juta. Komisaris 125 juta Per bulan dan sudah setelah dipotong pajak.
Sumber lain saya dapat bahwa saya kalau Angkasa pura beda. Perkiraan gaji Dirutnya sekitar 100 juta. Komutnya katanya hanya 45 juta. Makanya Direksi dan Komisaris BUMN tier 1 dan 2 rebutan.
Nah siapa yang mau? Tapi ingat bahwa ini BUMN jadi pernah lupa ini politik memang.
Terlepas dari gajinya berapa Komut Pertamina kini ada dua kubu yang pro dan para
Pensiunan mendukung, sedang serikat pekerjaan menolak.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak penempatan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di kursi direksi maupun komisaris PT Pertamina (Persero).
Presiden FSPPB Arie Gumilar mengaku khawatir dengan sikap Ahok yang kerap membuat kegaduhan dan keributan, yang berujung pada bisnis dan pelayanan Pertamina ke depan. Bisnis dan pelayanan yang dimaksud adalah menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke seluruh daerah di Indonesia.
“Semua tahu bagaimana rekam jejak, sikap, dan perilaku yang bersangkutan (Ahok) yang selalu membuat keributan dan kegaduhan dimana-mana. Bahkan seringkali berkata kotor,” ujar Arie.
Pertamina, sambung Arie, adalahsalah satu BUMN strategis yang wajib menyediakan serta memastikan pasokan BBM cukup di seluruh daerah. Jika bisnis terganggu karena sikap pemimpinnya yang ‘doyan’ membuat keributan, maka akan menjadi masalah untuk jangka panjang. “(Memastikan pasokan BBM di seluruh negeri) Itu tidak mudah, pertamina harus bisa fokus dan penuh dengan konsentrasi tinggi,” terang dia.
Sekadar mengingatkan, serikat pekerja Pertamina juga pernah menolak Nicke Widyawati sebelum dilantik sebagai direktur utama definitif. Alasannya, Nicke orang luar Pertamina. Nicke sendiri berkarier di PT PLN (Persero) sebelum ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pertamina.
Jauh sebelum itu, serikat pekerja Pertamina juga pernah mempertanyakan keputusan pemerintah yang menunjuk Dwi Soetjipto sebagai direktur utama perusahaan pada 2014 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan justru membela Ahok. Menurutnya, penolakan serikat pekerja perlu dipertanyakan karena Ahok dipandangnya sebagai sosok yang baik dan mumpuni mengembangkan bisnis di BUMN, termasuk Pertamina.
Ketua Umum Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), Binsar Effendi Hutabarat yang didampingi Sekretaris Yasri Pasha Hanafiah, dan Ketua bidang Kesehatan Arief Sedat, di kantor sekretariatnya, di Jl. Raya Jatinegara Timur No. 61-65 Jakarta Timur 13310. Melalui rilisnya kepada pers (20/11/2019), Ketua Umum eSPeKaPe menegaskan, bahwa organisasinya mendukung penuh jika benar Ahok dipilih menjadi Komisaris Utama atau Direktur Utama PT Pertamina (Persero).
Pada 11 November lalu, selang Sekretaris eSPeKaPe Yasri Pasha Hanafiah, surat resmi eSPeKaPe sudah dikirim kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satu isinya adalah, tentang dukungan eSPeKaPe dengan adanya rencana pergantian jabatan komisaris atau direksi di Pertamina.
Menurut Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat, memang sebagai pensiunan pada hakikatnya sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan. Tidak ada relevansinya lagi bicarakan soal perusahaan.
Tapi pensiunan di perusahaan Pertamina, menurut pandangan Binsar Effendi, ada beda eksistensi jika dibanding dengan perusahaan BUMN lainnya.
Dan akhirnya Tim Penyelesaian Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyelesaikan seleksinya dan Basuki didapuk jadi Komut.
Dan kita lihat jalanya perusahaan kan sebenarnya Dirut dan Direksi, dan bisa dilihat Komut sebelumnya Tanri Abeng selama 10 thn lebih dan kedengaran gebrakannya biasa dan duduk manis saja. |Aendra Medita
