Solusi untuk Jakartaku Tercinta (Lanjutan….) – Pergusuran

0
638
Rizal Bawazier, Pengusaha dan Pemerhati Sosial (Foto : AME)

OLEH: Rizal Bawazier, Pengusaha, Pemerhati Sosial

Penyelesaikan masalah DKI adalah bukan kita hanya bertumpu pada Pemerintah Daerah
DKI, tetapi semua unsur masyarakat DKI Jakarta juga harus sama-sama menjadi “ro’in”
atau “pengembala/pemimpin” yang punya hati. Suatu “KUNCI”, suatu prinsip
bermasyarakat, bagi kita dalam memenangkan suatu kehidupan dari beberapa komunitas
sosial, adat yang berbeda-beda dan sangat beragam di DKI Jakarta ini.

“Setiap kamu adalah pengembala/pemimpin dan setiap kamu bertanggung-jawab atas apa
yang kamu gembalakan/pimpin”.

Salah satu permasalahan DKI Jakarta adalah pergusuran.

Penggusuran yang menurut warga yang digusur ada unsur paksaan, seperti yang terjadi
baru baru ini di Sunter Jakarta Utara justru akan menimbulkan kehilangan keyakinan
kepada pemimpin.

Secara umum berdasarkan hukum internasional dapat dipahami bahwa pergusuran yang
tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah, maka pemerintah tersebut harus memastikan
bahwa solusi alternatif harus telah disiapkan untuk warganya yang kena pergusuran.
Sudah menjadi kebiasaan di DKI Jakarta, korban pergusuran biasanya akan melakukan hal-hal berikut:
1. Mereka akan kembali pelan-pelan setelah proses pergusuran selesai;
2. Mereka akan pindah ke beberapa tempat alternatif dengan cara mereka seperti
bantaran kali atau bawah tol;
3. Mereka coba menyewa tempat sementara atau tinggal dengan saudaranya; ataupun
4. Mereka kembali ke daerah asalnya.

Sementara Pemerintah DKI Jakarta biasanya mengharapkan warga yang terkena gusur
untuk kembali ke daerah asalnya.

Pemerintah DKI Jakarta atau pihak-pihak yang melakukan pergusuran sudah selayaknya
seharusnya melihat bagaimana jika mereka sendiri yang terkena gusur, apakah tidak
membuat sakit hati. Sebagian besar Satpol PP yang melakukan pergusuran berkata “kami
hanya melaksanakan tugas dan perintah dari atasan kami”.

Lalu bagaimana sifat atasan mereka, apakah mereka tidak punya hati? Berarti mereka bukan “ro’in”/pengembala/pemimpin yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, padahal sudah dikatakan, mau atau tidak mau mereka pasti akan dimintakan pertanggung-jawabannya sebagai seorang “ro’in”.

Hingga saat ini belum banyak terdapat solusi alternatif yang disediakan oleh pemerintah
ketika terjadi penggusuran. Penggusuran seringkali dilakukan secara paksa dan mengusir

korban penggusuran tanpa solusi apa-apa. Walaupun mereka bukan warga pemegang KTP
DKI, tetapi mereka adalah warga negara Indonesia. Apakah mereka tidak melihat bahwa
korban pergusuran biasanya adalah warga miskin atau warga yang kekurangan, tidak
memiliki sumber daya atau memilikinya tetapi terbatas untuk memiliki rumah atau tempat
tinggal yang layak.

Tetapi warga korban pergusuran juga harus sama-sama bertanggung-jawab untuk melihat
dari sisi mereka, mengapa mereka digusur. Apakah karena tempat tersebut akan dipakai
untuk kepentingan umum ataukah karena tempat yang mereka tinggali menjadi kumuh
sehingga menggangu pemandangan kota DKI Jakarta.

Semuanya harus diberikan pengertian kepada warga setempat oleh Pemerintah DKI Jakarta, jangan kedua belah pihak saling tuduh, saling tidak percaya, saling bertentangan. Duduk bersama, cari solusi “win-win solution” antara para pihak, pasti ada penyelesaian damai, pasti dan saya yakin pasti ada solusi damainya. Sehingga tidak ada yang namanya tuntutan hukum dari masing-masing pihak.

Sekiranya alasan pergusuran karena tempat yang mereka tinggali menjadi kumuh, warga
juga bertanggung jawab dalam menjaga kota DKI Jakarta supaya tidak kumuh. Komitmen
bersama harus sama-sama dilakukan antara Pemerintah DKI Jakarta dan warga setempat.
Pemerintah DKI Jakarta memang ingin cepat dalam proses pembangunan infrastruktur,
tetapi masyarakat DKI Jakarta (baik itu dari warga yang memiliki KTP DKI ataupun tidak)
juga seharusnya dapat diajak untuk terlibat dalam proses pembangunan tersebut.
Pemerintah DKI Jakarta jangan melakukan pergusuran kalau belum siap atau belum ada
alternatif solusinya.***