JAKARTASATU.COM – Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat secara berani telah menyebut adanya calon menteri yang diminta menyetor Rp500 miliar kepada satu partai politik agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
Tentu saja bagaikan bola salju, tudingan tersebut segera menggelinding membesar yang menjadi pembicaraan dimana-mana. Terkait tudingan tersebut, segera Sekertaris Kabinet Pramono Anung, membantah keras tudingan itu.
“Ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp 500 miliar bukan uang kecil. Sangat besar sekali. Bagaimana uang itu ada. Dan kalau ada gampang dilacak oleh PPATK. Sekarang ini uang di atas Rp100 juta saja sudah sangat gampang dilacak, baik oleh PPATK, oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian,” ujar Pramono kepada awak media di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Lebih lanjut, secara tegas, Pramono menyatakan pemilihan menteri dilakukan langsung oleh Kepala Negara. Bahkan menurutnya, Jokowi sangat selektif dalam menentukan pembantunya di pemerintahan.
“Dan kita semua tahu dalam proses penentuan menteri, presiden secara langsung beliau yang memilih. Sangat hati-hati. Kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden. Bahkan beberapa nama-nama yang cukup baik dan kredibel, dan juga nama besar, presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang pasti tidak akan bisa dibuktikan,” ujarnya menegaskan.
Menurut Pramono, tudingan yang menyebutkan calon menteri dimintai Rp500 miliar tersebut juga tidak masuk akal atau logika.
“Tidak mungkin dan untuk apa kasih uang senilai Rp500 miliar untuk sekedar jadi menteri kan ini secara logika tidak masuk akal,” ujarnya dilansir dari kanal YouTube Kompas TV (25/11/2019).
Alasan Pramono menyatakan tidak masuk akal pasalnya, gaji menteri di Kabinet Indonesia Maju ini tidak sampai menyentuh angka Rp 100 miliar.
“Kan menteri gajinya tidak sampai Rp 100 juta bagaima bisa orang dengan uang sejumlah itu dikeluarkan,” kilahnya mengajak rasional.
Selanjutnya Pramono berani menjamin bahwa isu terkait calon menteri yang diminta uang sebesar Rp500 miliar ini tidak akan pernah dapat dibuktikan.
Jika ternyata isu yang pertama kali dihembuskan oleh Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat tersebut tidak benar, lalu bagaimana nasib Humphrey nanti?
Apakah akan ada orang yang menuntutnya di pengadilan sebagai tersangka untuk kasus pencemaran nama baik, penghinaan presiden, dan pasal-pasal lainnya, atau tertiup hilang begitu saja seiring berjalannya waktu?
Yang jelas bagaimana pun juga posisi menteri bukanlah masalah menteri semata. Ada gengsi, citra, kebanggaan, kekuasaan, peluang dan faktor-faktor lainnya yang tak bisa dibandingkan secara sederhana dengan besaran uang semata. Bagaimana menurut Anda? (WAW|dari berbagai sumber)
