JAKARTASATU.COM – Mencuat sebagai perbincangan masyarakat, gaji pegawai negeri sipil (pns) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bisa mencapai Rp28 Juta perbulan.
Merespon hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan segera mendiskusikannya dengan Mendagri Tito Karnavian.
“Nanti aku bicara dulu sama Pak Mendagri ya,” ujar Sri Mulyani terkait perlu tidaknya pemerintah mengubah dan menstandarisasi sistem penggajian seluruh daerah Indonesia.
“Ya memang itu salah satu yang selama ini menjadi pertimbangan, yaitu mengenai standar dari penggajian ASN, baik pusat maupun daerah, TNI/Polri,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019).
Menanggapi heboh gaji PNS DKI Jakarta di atas Rp20 juta, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam hal standar gaji di masing-masing daerah tergantung kemampuan anggarannya.
Namun jika gaji ini porsinya terlalu besar, anggaran untuk pembangunan malah jadi tak optimal.
“Seperti yang saya sampaikan, APBD di seluruh Indonesia ya, nggak cuma satu daerah ya, ini porsi bayar gajinya itu sudah cukup besar, artinya yang biaya untuk anggaran yang dipakai untuk pembangunan menjadi terkurangkan,” jelasnya.
Jadi kasus tingginya gaji PNS seperti di DKI sekarang, kata Menkeu persoalan tersebut berlaku di seluruh daerah di Indonesia, di mana porsi belanja kepegawaiannya sudah terlalu besar.
“Ini menjadi sesuatu yang menjadi persoalan seluruh Indonesia, saya nggak bicara tentang satu daerah saja. Rata-rata untuk belanjanya itu sudah dianggap cukup besar, jadi itu perlu untuk dikendalikan,” ujarnya.
Jadi, bagaimana keputusannya nanti, sepertinya harus menunggu pertemuan Tito dan Sri Mulyani dilaksankan (WAW).
