JAKARTASATU.COM – Di dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019) yang dihadiri: gubernur, bupati, wali kota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda, kapolres, kepala kejati dan kepala kejari, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri untuk menanggapi heboh terkait rancangan anggaran DKI Jakarta yang menjadi sorotan lantaran ada sejumlah mata anggaran yang dinilai janggal, misalnya pengadaan lem Aibon Rp 82 Miliar.
Sebagai mantan gubernur DKI, Jokowi menyatakan munculnya anggaran yang janggal itu bisa saja terjadi. Sebab menurutnya, tidak mungkin Gubernur DKI Jakarta sekarang, Anies Baswedan bisa selalu mengontrol satu per satu anggaran yang jumlahnya menurut Jokowi mencapai 57.000 item.
“Saya beri contoh di DKI mata anggaran itu 57.000, kalau ada yang keliru 1,2 atau 3 cepat diingatkan. Enggak mungkin kontrol segitu banyak kegiatan,” ujar Jokowi.
Karena itu, Jokowi meminta agar aparat penegak hukum tak mengkriminalisasi terhadap kebijakan-kebijakan pejabat daerah.
“Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi, dicari-cari. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada niat jahatnya jangan dicari-cari dong,” kata Jokowi.
Seharusnya menurut Jokowi, aparat penegak hukum di daerah justru setidaknya bisa mengingatkan terlebih dulu jika ada suatu kebijakan yang berpotensi melanggar hukum. Jangan sampai justru aparat penegak hukum baru menindak saat pelanggaran sudah terjadi.
“Seorang gubernur, bupati walikota diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu. Ini yang kita harapkan mindset pola pikir kita berubah, semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat,” harap Jokowi berpesan. |WAW.
