KPK Beri Penghargaan Pada PGN

0
127
JAKARTASATU.COM – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Terbaik 2019 untuk kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo kepada Gigih Prakoso selaku Direktur Utama PGN, bersamaan dalam rangkaian acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Senin (09/12/2019).
Penghargaan ini merupakan penghargaan untuk instansi dan lembaga yang secara rutin melaporkan kekayaannya ke KPK. Pemberian didasarkan pada beberapa kriteria penilaian yaitu jumlah total wajib lapor, tingkat kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu pelaporan, dan jumlah wajib lapor online.
“Diraihnya pernghargaan ini membuktikan bahwa PGN memiliki tata kelola perusahaan yang baik, dan sebagai penyelenggara negara yang mampu transparan melaporkan kekayaan para pejabatnya,” ungkap Rachmat Hutama, Sekretaris Perusahan PGN.
Rachmat mengatakan pada media (10/12/2019), bahwa PGN berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang bersih. Penghargaan ini bisa dicapai berkat partisipasi dari seluruh insan PGN, mulai dari jajaran direksi, komisaris, hingga kepala satuan kerja beserta tim dalam penerapan pelaporan LHKPN.
Penghargaan ini merupakan yang ke ketiga kalinya diraih oleh PGN secara berturut-turut. Sebelumnya, PGN mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun 2017 dan 2018.
Gigih Prakoso, menjelaskan, selama ini, PGN melaksanakan mekanisme laporan kekayaan perusahaan dengan tegas dan disiplin. PGN memiliki komitmen terus menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap laporan dengan lengkap dan tepat waktu. Tanpa adanya ketegasan dan kedisiplinan, tata kelola laporan ini tidak akan bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
“Dengan adanya penghargaan ini,  bagi PGN maupun instansi dan lembaga lain, semoga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik. Serta dapat menjadi langkah awal pencegahan korupsi,” tutup Rachmat.*(P/MANG)
Facebook Comments