UN Dihapus Masih Tuai Pro Kontra

0
969
Istimewa

JAKARTASATU.COM – Ujian nasional (UN) segera diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter pada tahun 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menegaskan bahwa penyesuaian kebijakan perlu dilakukan untuk mengembalikan esensi dari asesmen atau penilaian yang semakin dilupakan. Yakni, untuk memberikan umpan balik bagi pemelajaran.

“Konsepnya mengembalikan kepada esensi undang-undang kita untuk memberikan kemerdekaan sekolah untuk menginterpretasi kompetensi-kompetensi dasar kurikulum kita menjadi penilaian mereka sendiri. Yang lebih cocok untuk murid-murid mereka, lebih cocok untuk daerah mereka, lebih cocok untuk kebutuhan pemelajaran murid mereka,” ujar Nadiem dalam Rapat Koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Jelas Nadiem, mendatang Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tidak hanya terpaku pada pola yang sudah dijalankan selama beberapa tahun terakhir. Namun, ujian sekolah dapat berupa tes kompetensi tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan oleh guru. Sekolah diberikan ruang yang lebih bebas untuk menyelenggarakan sebuah asesmen mandiri yang diyakini lebih baik atau lebih holistik untuk mengukur kompetensi peserta didiknya.

“Bayangkan betapa banyaknya inovasi yang bisa dilakukan guru penggerak dan kepala sekolah penggerak dengan adanya kemerdekaan ini,” ungkap Nadiem.

Terkait kesiapan penyelenggaraan asesmen di tingkat sekolah, Nadiem menegaskan bahwa hal tersebut menjadi hak setiap sekolah. Bilamana sekolah belum siap menyelenggarakan sesuai konsep yang baru dan masih menggunakan pola lama, tidak menjadi persoalan. “Untuk yang tidak mau berubah, menggunakan pola lama, itu silakan. Tetapi bagi yang ingin berubah, itu jangan disia-siakan,” tutur Nadiem.

Adapun penyusunan soal untuk asesmen yang diselenggarakan sekolah, dikatakan Mendikbud dapat bersumber dari mana saja. Asalkan mengacu pada Kurikulum 2013 dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Boleh ambil dari sekolah lain, meminta opini dari dinas. Tetapi sudah tidak boleh dipaksakan. Itu bedanya.

Kebijakan baru dihapusnya UN masih menuai tanggapan berbeda dari palaku dam pemerhati pendidikan . Pengamat pendidikan dari Komnas Pendidikan Andreas Tambah agar Mendikbud menjelaskan dengan rinci kepada masyarakat terkait wacana penghapusan UN.

Menurut Andreas, seperti yang dilansir CNNIndonesia.com,  perkara penghapusan UN sebenarnya sudah jadi perdebatan lama, dan hingga kini belum menemui titik terang yang lebih baik.Polemik ujian nasional sebagai penentu akhir di masa sekolah kerap kali menuai pro-kontra dari sejumlah pihak, terutama pelajar dan orang tua murid.

Pihak dari sekolah dan kementerian kebanyakan condong menginginkan UN tetap dilaksanakan. Salah satu dalihnya adalah perkara motivasi belajar siswa. Namun selama UN terus dijalankan, sistem pelaksanaannya dinilai tak lebih baik dan tidak memberi dampak positif.

Andreas katakan, Nadiem menghapus UN sejatinya sangat berani. Namun,Nadiem perlu memikirkan dengan serius penggantinya, karena UN tidak bisa begitu saja dihapus.

“Cuma ini harus betul-betul dipikirkan penggantinya apa. Solusinya bagaimana, dan ke depannya harus bagaimana. Karena kekhawatiran orang tua, guru, kepala sekolah sebagian besar takut anaknya enggak mau belajar. Ini harus cari terobosan bagaimana tanpa UN tapi minat belajar peserta didik tetap,” jelas Andreas.

Tambah Andreas, Nadiem perlu memerhatikan standar kelulusan bagi siswa di sekolah andai UN benar-benar dihapus. Pasalnya sekolah belum berani menyatakan standar kelulusan siswa sendiri.*I HER-Biro Jabar