Tak Bisa Mengelak, Jokowi Akui Ada Bagi-bagi Proyek di Pembangunan Ibu Kota Baru

0
9333
Presiden Joko Widodo meninjau calon ibu kota baru itu bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor/IST

JAKARTASATU.COM – Sebagai sebuah proyek raksasa, tentunya proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru tak luput dari tudingan-tudingan akan adanya bagi-bagi proyek. Menjawab tudingan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa mengelak dan dia pun mengakui bahwa memang ada bagi-bagi proyek dalam pembangunan yang baru di Kalimantan Timur tersebut.

Disampaikannya saat berbincang dengan wartawan di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019), Jokowi blak-blakan mengakui pembangunan ibu kota baru memang harus membagi-bagi proyek. Adapun alasan bagi-bagi proyek yang dimaksudkannya adalah lantaran tak semuanya bisa dibangun dengan APBN.

“Artinya yang dibangun trust kepercayaan ibu kota yang patut didukung oleh mereka (investor). Kalau pikiran negatif tok, ya repot. Bagi-bagi proyek ya harus dibagi, masa dikerjakan sendiri, APBN habis, keterlibatan lain dibutuhkan,” jelas Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi menekankan keterlibatan pihak swasta dibutuhkan dalam pembangunan ibu kota baru tersebut agar tak mengganggu keseimbangan APBN. Tentunya berbagai macam skema pendanaan pun dimungkinkan untuk memuluskan hal tersebut.

“Justru itu yang kita harapkan, misalnya transportasi ada yang ingin menawarkan, ‘Pak transportasi kami bukan dengan energy fossil tapi non fossil’, berapa biayanya, oh hitungannya masih silakan kontestasi saja,” lepas Jokowi.

“Ada yang pengin mendirikan universitas silakan, ngapain keluar uang kalau ada non APBN bisa, dan ini yang sedang kita kembangkan,” imbuhnya menawarkan.

Saat ini diprediksi besaran biaya pembangunan ibu kota baru bisa mencapai kurang lebih Rp 466 triliun. Rencananya dari biaya sebesar itu, APBN direncanakan hanya berkontribusi sebesar 19%.

Rencana alokasi yang lebih rinci, dana sebesar Rp 466 triliun tersebut diperuntukkan untuk membangun sejumlah gedung yang merupakan sarana vital. Yang pertama adalah bangunan yang berkaitan dengan fungsi utama seperti gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Kedua, pembangunan gedung yang berfungsi menyediakan layanan pendukung, seperti rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan lembaga pemasyarakatan.

Ketiga, pembangunan gedung yang peruntukkan bagi penyediaan fungsi penunjang yang meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah, dan lain sebagainya.

Adapun sisanya yang terakhir adalah biaya-biaya untuk pengadaan lahan yang dibutuhkan. Siapa berminat untuk berebut proyek di pembangunan IKN tersebut? Tunggu apa lagi, persiapkan saja semuanya dari sekarang.|WAW