Bisa Aja Andi Arief, Masak Dibilang Tersangka Jiwasraya Lagi Di-Briefing Agar Tidak Salah Omong?

0
670
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief /IST

JAKARTASATU.COM – Meskipun potensi kerugian negara akibat kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya ini begitu besar, yaitu bisa mencapai 13,7 triliun lebih, namun beberapa kalangan merasa penanganan kasus ini oleh pemerintah cenderung masih lambat. Padahal pemerintah sendiri sudah menyatakan akan melibatkan semua instrumen hukum yang terkait mulai dari kejaksaan, kepolisian dan juga KPK.

Terkait hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan ada semacam perampokan atau prudent dan fraud dalam kasus Jiwasraya. Namun, hingga saat ini kasus Jiwasraya ini seolah dibiarkan mengambang.

“Kasus Jiwasrayagate ini maling kelas kampung, ngumpulin uang orang dijanjiin bunga tinggi. Uangnya dipindah ke tempat tertentu, lalu uangnya dibilang hilang karena berbagai alasan,” cemooh Andi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Rabu (25/12).

“Kebetulan salah satu tempatnya menurut BPK ke tempat pak Menteri. Ini bukan politisasi, ini fakta,” sambungnya.

Tanpa menahan diri lagi, Andi bahkan mengungkapkan dugaannya bahwa tersangka Jiwasraya saat ini sedang dirahasiakan. Tak segan untuk melontarkan sindiran pedas, politikus Demokrat  mengolok-olok bahwa tersangka sedang di-briefing supaya kalau ditanya soal Jiwasraya adalah kesalahan presiden terdahulu sebelum Joko Widodo.

Sebagai saran, agar kasus ini tidak semakin liar, Andi menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera menjelaskan kepada publik kondisi yang sebenarnya.

“Sebaiknya bapak (Jokowi) pidato malam ini menyatakan kepada partai koalisi untuk segera bentuk pansus dan buka kasusnya terang benderang,” ujar Andi memberi usulan.

Bukan hanya kepada Jokowi, kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Andi juga menyarankan agar posisi sebagai menteri seharusnya menjadi bagian penyelesaian masalah. Hal itu dilakukan agar publik percaya bahwa kasus ini bisa diselesaikan.

“Kewajiban Bapak (Menteri BUMN) untuk segera menjelaskan soal perusahaan bapak yang terdeteksi dalam audit BPK. Modal kepercayaan kami, penjelasan itu,” pungkas Andi memberi saran pak menteri. |WAW