Buruh Tolak Iming-Iming Uang Saku 6 Bulan, Alasannya Malah Nombok?

0
775
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal/IST

JAKARTASATU.COM – Terkait dengan rencana pemerintah untuk memberikan uang saku bagi korban PHK yang sudah terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) selama 6 bulan, yang akan dibahas dalam penyusunan Omnibus Law alias rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kebijakan tersebut justru merugikan. Alasannya mereka malah nombok atau bakal terjadi pengurangan pesangon bagi korban PHK.

“Ya kan ini artinya terjadi pengurangan. Karena kan di dalam UU 13/2003 yang sekarang berlaku, disebut nilai pesangon itu pada pasal 156, buat kita yang sudah bermasa kerja 8 tahun ke atas dapat pesangon 9 Bulan. Nah, kalau dia mau hanya disamaratakan jadi 6 bulan berarti kan terjadi pengurangan jadi hanya 1/3 nya saja,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2019).

Bahkan Said mengkhawatirkan selain mengurangi nilai pesangon, uang penghargaan serta uang pengganti hak yang seharusnya diterima korban PHK juga bakal turut dihapuskan.

“Ditambah ada namanya uang penghargaan, misal masa kerja katakanlah sekitar 5 bulan, berarti ditambah uang pesangonnya itu 9 bulan, ditambah uang ganti rugi sekitar 15% atau setara 3 bulan, seharusnya bisa menerima gaji sama dengan 17-18 bulan kerja kalau di PHK,” tuturnya.

Menurut Said lebih parah lagi apalagi karena nilai jaminan sosial yang saat ini diterima pekerja masih dianggap cukup rendah.

“Sistem jaminan sosial kita dalam hal ini jaminan pensiun dan jaminan hari tua, nilai iurannya masih rendah, bisa dibayangin ya 3% jaminan pensiun kita sesuai UU BPJS, kita hanya dapat uang dana pensiunnya sekitar Rp 300rb per bulan. Terus pesangon mau dikurangi, dari yang seharusnya 17-18 bulan jadi 6 bulan. Gimana kita mau bertahan hidup?” keluh Said prihatin.

Berdasar alasan itulah maka KSPI secara tegas menolak revisi UU Ketenagakerjaan yang saat ini sedang digodok menjadi omnibus law Cipta Lapangan Kerja serta mengimbau agar UU Ketenagakerjaan yang ada tidak direvisi menjadi lebih merugikan buruh.

“Kita menolak tentunya kebijakan itu. Intinya, jangan ubah UU Ketenagakerjaan, itu sudah cukup,” pungkas Said berharap. |WAW-JAKSA