Para Menteri Curhat Radikalisme, Peneliti LIPI Sebut Masalah Utama Bukan Radikalisme Melainkan Ketimpangan Sosial

0
459
Peneliti LIPI Siti Zuhro menyebutkan permasalahan utama Indonesia bukanlah radikalisme/IST

JAKARTASATU.COM – Bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, para menteri mengeluhkan adanya ancaman radikalisme di lembaganya masing-masing. Sebut saja diantaranya Sri Mulyani dan Erick Thohir. Akibatnya kelihan mereka pun segera menjadi pembicaraan banyak kalangan sebagai ancaman yang menakutkan. Apakah para menteri yang berkaitan langsung dengan permasalahan ekonomi ini sedang berupaya mengaburkan permasalahan?

Pasalnya, terkait fenomena tersebut,  peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini ternyata bukanlah radikalisme.

Siti menyatakan, pokok persoalan terjadinya gejolak yang terjadi belakangan ini adalah persoalan ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

“Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme,” ujarnya  pada acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12).

Siti mengkhawatirkan, jika pemerintah tidak melakukan perubahan yang fundamental, tanpa melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi.

“Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik,” turut Siti was-was.

Menurut Siti ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan oleh penduduk Indonesia, di mana angka kemiskinan dan pengangguran masih signifikan.

“Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga,” ungkapnya.

Dus karena itu, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan itu supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati.

Siti mengingatkan, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.

“(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan Pak Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan itu,” kritik Siti.

Presiden pernah berujar bahwa fokus pembangunan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan investasi.

Siti menilai pernyataan presiden itu berarti pemerintah sedang membangun kebijakan ke arah domestik agar wajah Indonesia cantik terlihat ke luar negeri.

“Berarti kita melihat dulu ke (sektor) domestik. Supaya wajah kita cantik ke luar negeri, politik luar negeri, karena semua keputusan kebijakan itu kan sebetulnya keputusan politik,” kata dia.

Nah Siti mempertanyakan, apakah dengan menggembar-gemborkan politisasi radikalisme dan politik identitas tersebut justru menimbulkan pertanyaan mendasar apakah itu relevan dengan keputusan politik yang dicanangkan pemerintah di atas? Mari kita renungkan jawaban yang sebenarnya. |WAW-JAKSAT