Catatan Jakarta, Ada Apa dengan Natuna?

0
486

JAKARTASATU.COM – Sejarah mencatat Dr Rizal Ramli ketika menjadi Menko Kemaritiman 2015-2016 berhasil menorehkan nama Laut Natuna Utara sebagai ganti nama Laut China Selatan, untuk memperkuat kedaulatan  RI di kawasan itu.

”Usul Bang Rizal Ramli saat masih di Kemenko Maritim utk ubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara, memperkuat Kedaulatan NKRI. Dalam dialog semalam di  TVOne, hal itu diakui oleh Menteri Kemaritiman Susi Pudjiastuti.  Sekarang di Peta Baru Indonesia telah tetapkan nama Laut Natuna Utara,” ungkap Bima, seorang netizen di twiternya.

Waktu Rizal Ramli  Menko Kemaritiman, secara tegas RR sudah usulkan ganti nama sebagian Laut Cina Selatan dengan nama “Laut Natuna Utara” agar NKRI kuat dan berdaulat di kawasan itu. Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR) dan Deputi Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno kemudian menginisiasi pembuatan peta baru NKRI dan penamaan Laut Natuna Utara.

Strategi Rizal Ramli terbukti berhasil menaikkan posisi tawar kita di hadapan Amerika Serikat dan China. Setelah ini, kita harus hati-hati mengelolanya. Jangan terjebak pada kepentingan sempit salah satu pihak, tetapi harus menjadikan kepentingan nasional sebagai pedoman.

Keputusan Indonesia mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sempat memancing kontroversi dan protes keras dari Republik Rakyat China.

Pemerintah Indonesia pun sempat terlihat goyah, sebelum akhirnya memastikan tetap menggunakan nama baru itu.

”Keputusan pemerintah Indonesia mengganti nama perairan di utara Pulau Natuna, Kepulauan Riau itu menjadi Laut Natuna Utara, terbukti berhasil menaikkan posisi tawar Indonesia di panggung regional dan global serta memaksa China tidak memaksakan kehendak dan kepentingannya di kawasan,” kata Herdi Sahrasad, peneliti senior bidang politik, strategi, terorisme  dan Islamisme di Universitas Paramadina.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020) petang bahkan menegaskan terjadinya pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah perainan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), akhir tahun 2019 lalu.

Retno mengingatkan, bahwa wilayah ZEE Indonesia di peraian Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Tiongkok merupakan salah satu partij dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982,”  ujar Retno.

Tegas Retno, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

Sebelumnya terkait dengan pelanggaran oleh kapal China di perairan Natuna itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memanggil Dubes RRT di Jakarta, dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut.

Nota diplomatik protes juga telah disampaikan dalam kesempatan itu. Menurut Kemlu, Dubes RRT telah mencatat berbagai hal yang disampaikan dan akan segera melaporkan ke Beijing. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Jika menilisik semua, maka kenapa Natuna yang jelas-jelas milik NKRI, menjadi ada intervensi cina? Ingat UNCLOS 1982 adalah jelas dan jangan sampai Natuna kita bisa hilang!!!.

|JAKSAT/RNZ