Profesor Hikmahanto Sebut Luhut Berlebihan, Cari Untung Kok Pelanggaran Cina Dikompromikan?

0
464
Presiden Jokowi bersama Menlu Retno di KRI Imam Bonjol di perairan Natuna/IST

JAKARTASATU.COM – Natuna memanas, gara-gara China melakukan pelanggaran kedaulatan di sana. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun telah melakukan protes keras terhadap pelanggaran kedaulatan tersebut.

Anehnya, seperti tidak kompak, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan justru bersikap sebaliknya.

“Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu,” ujar Luhut santai di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Menurut Luhut, masuknya kapal-kapal asing dari China tersebut karena kurangnya kemampuan Indonesia sendiri dalam mengawasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu,” imbuhnya.

“Sekarang memang Coast Guard kita itu, Bakamla, sedang diproses supaya betul-betul menjadi Coast Guard yang besar sekaligus dengan peralatannya,” jelas Luhut.

Lebih lanjut Luhut pun meminta agar semua pihak untuk tidak terlalu meributkan masalah pelanggaran kedaulatan oleh China di Natuna tersebut. Ia justru khawatir ribut-ribut mengenai persoalan ini akan mengganggu hubungan ekonomi dengan China, terutama investasi.

“Ya makanya (supaya enggak ganggu investasi), saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita,” ucapnya ringan.

Boleh jadi kekhawatiran Luhut tersebut dipicu fakta bahwa sekarang ini negara China banyak menanam investasi di Indonesia. Bahkan Luhut sendiri pernah menyebut Xi Jinping berkomitmen akan menjadi investor terbesar di Indonesia.

“Waktu saya ketemu Xi Jinping, dia bilang mau komitmen jadi investor terbesar di Indonesia,” ujar Luhut di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu, Selasa (10/12).

Bahkan Luhut memaparkan menurutnya, investasi yang ditanamkan Singapura ke RI pun sebenarnya juga banyak yang dari China. Karena itu Luhut berpendapat secara tidak langsung China memiliki investasi yang cukup besar di Indonesia. Ia percaya, investasi China tersebut akan mendukung visi Indonesia untuk beralih ke industri nilai tambah.

“Saya rasa China investasi banyak soal value added. Ini sesuai dengan visi kita ubah commodity based ke value added. China sudah investasi untuk Morowali, Weda Bay, dan banyak lagi,” beber Luhut.

Pembahasan terkait investasi ini memang sebelumnya telah disampaikan Luhut pada sebuah peresmian kerja sama investasi antara China Aircraft Leasing Company (CLAC) dan maskapai penerbangan Trans Nusa, pada awal Desember 2019 kemarin. Bahkan dipastikan China juga akan ikut berinvestasi untuk ibu kota baru.

Menanggapi pernyataan Luhut tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menilai sebaliknya. Menurutnya Luhut berlebihan.

“Harusnya bisa dibuat sekat, antara masalah hak berdaulat dengan investasi. Kalau investasi kedua pihak saling membutuhkan. Pelaku usaha Cina membutuhkan tempat untuk memutar uangnya, dan kita membutuhkan fresh money dari luar,” urai Hikmahanto Jumat (3/1).

“Contohnya, Vietnam punya masalah dengan China soal Sembilan Garis Putus, tapi tetap saja ada investasi China masuk ke Vietnam,” jelas Prof Hikmah.

“Masak pemerintah China akan melarang pelaku usahanya kalau pelaku usaha lihat potensi pasar dan sumber daya alam di Indonesia,” tambahnya.

Hikamahanto mengingatkan Luhut, mencari untung tidak bisa dikaitkan dengan masalah negara.

“Jangan belum apa-apa, masalah hak berdaulat kita dikompromikan dengan investasi. Jadi ya, kita nggak usah khawatir,” tandas Hikmahanto tegas. |WAW-JAKSAT