Tuntaskan Pemeriksaan 98 Saksi, Kejagung Sebut Kasus Jiwasraya Sudah Mengarah ke Satu Titik

0
1088
Gedung Jiwasraya di Semarang yang menjadi salah satu bangunan bersejarah di kota Semarang. Gedung ini dulunya bekas gedung NILLMI (Nederlandsch Indische Leven Sverzeking De Lifrente Maatschaapij) yang dirancang oleh arsitek bernama Herman Thomas Karsten pada tahun 1916-an/IST

JAKARTASATU.COM – Setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 98 orang saksi, akhirnya kasus Jiwasraya semakin mendekati ke arah tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

“Perbuatan melawan hukum sudah mengarah ke satu titik dan sudah ada buktinya, tapi saya tidak bisa menyebutkan apa, siapa dan saksi apa,” jelas Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (8/1).

Seiring dengan langkah kemajuan yang dilakukan Kejagung, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga telah menemukan lebih dari 5.000 transaksi Jiwasraya dari 2009-2019 baik dari transaksi saham, reksadana, pengalihan pendapatan dan lainnya. Selanjutnya keseluruhan transaksi tersebut perlu diuji untuk membuktikan adanya kecurangan atau tidak dalam pengelolaan keuangan di Jiwasraya.

BPK berharap, bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK, proses identifikasi transaksi tersebut bisa rampung dalam dua bulan mendatang. Sehingga dari situ bisa diketahui berapa nilai kerugian negara dari kasus yang terjadi di Jiwasraya tersebut.

“Kerugian negara menjadi unsur yang dibutuhkan dalam melakukan proses penuntutan, kalau tidak ada itu maka batal penuntutannya,” ungkap Ketua BPK Agung Firman Sampurna.

Tak bisa memungkiri, Agung juga menyatakan kekhawatiran bahwa permasalahan yang terjadi di Jiwasraya tersebut bisa mirip dengan kasus yang terjadi di Bank Century.

“Dampak sistemiknya, sangat besar sekali. Jadi, jangan diukur hanya berdasarkan nilai aset aja, karena angkanya sangat besar,” kata Agung.

Karena itu, BPK akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan supaya Jiwasraya tidak menjadi sebesar Century. Mengerikan jika terjadi seperti Century dimana kasus yang awalnya Rp 678 miliar, setelah diperiksa ternyata membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Kasus Jiwasraya ini melibatkan sebanyak 17.000 investor dan 7 juta nasabah. Sebab itu, BPK tengah mengidentifikasi siapa saja yang bertanggungjawab agar aparat hukum bertindak tegas serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan di Jiwasraya. Jika tidak bergegas diselesaikan, maka dikhawatirkan kepercayaan publik hilang serta ada risiko kerugian yang harus ditanggung nasabah yang kini dananya belum kembali.

Selain melakukan upaya hukum, BPK juga ingin mengembalikan kepercayaan publik agar bisa memberikan kepastian bagi investor melakukan transaksi di Indonesia. |WAW-JAKSAT