JAKARTASATU.COM – Hasil pantauan udara menggunakan helikopter yang dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy, dan didampingi Bupati Bogor Ade Yasin pada Sabtu (18/1/2020), terdapat ratusan tenda tambang emas ilegal atau gurandil menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Bogor.
“Harus kita katakan apa adanya bahwa di bagian hulu Taman Nasional Halimun, ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil,” kata Doni Monardo.
Menurut Doni, menjamurnya tambang ilegal tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak. Selain itu, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.
Persoalan tersebut sangat diperhatikan oleh Kepala BNPB. Menurutnya hal yang sudah terlanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen, oleh sebab itu solusi yang diambil juga harus permanen.
Doni mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah penindakan hukum dan himbauan larangan penambangan kepada masyarakat. Dalam hal ini BNPB akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri, yang menjadi satu kesatuan ‘stakeholder’ penanggulangan bencana.
Langkah selanjutnya menurut Doni ialah dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya. Ia tidak mau kemudian masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang sehingga akan memunculkan masalah baru di kemudian hari. Ungkapnya harus betul-betul diperhatikan antara nasib para gurandil dan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak.
“Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” tandas Doni.
Dalam kesempatan yang sama Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya untuk memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya yang rusak sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Kepala BNPB.
Ade ungkapkan akan berfokus terlebih dahulu dengan penanganan pengungsi yang masih ada di beberapa titik. Pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga juga menjadi yang utama. Sebagai catatan jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor hingga hari ini mencapai 17.869 jiwa dan tersebar di empat kecamatan.
“Setelah persoalan relokasi warga maka kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” pungkas Ade.|HER-JAKSAT
