Takut TVRI Seperti Jiwasraya, Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

0
292
Helmy Yahya mendampingi kuasa hukumnya Chandra M. Hamzah saat memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020)/IST

JAKARTASATU.COM – Tenyata serunya penyiaran Liga Inggris yang banyak diapresiasi penonton TVRI justru menumbuhkan kekhawatiran tersendiri di jajaran Dewan Pengawas TVRI.

Bukannya untung tapi malah buntung. Menurut Dewas, Liga Inggris dinilai bisa memicu gagal bayar TVRI seperti kasus Jiwasraya.

Hal tersebut terkuak dalam rapat dengar pendapat (RDP) Dewas TVRI dengan Komisi I di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Bermula dari pengakuan anggota Dewas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko yang mengatakan Helmy Yahya tak memberikan surat jawaban terkait program asing.

“Surat SPRP (Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian) Helmy Yahya tidak memberikan jawaban, khususnya mengenai program asing berbiaya besar. Sehingga kami,” ujar Pamungkas.

Tiba-tiba Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyahri memotong pernyataan tesebut dengan pertanyaan.

“Sebentar saya potong. Program apa yang berbiaya besar karena kami tidak tahu?” tanya Kharis.

“Liga Inggris, kemudian ada badminton,” jawab Pamungkas.

Sontak jawaban ini membuat Komisi I bingung, pasalnya, sebelumnya disampaikan bahwa hak penyiaran Liga Inggris tersebut gratis.

“Maaf, Liga Inggris itu ketika disampaikan kepada kami tidak bayar. Tidak beli. Tolong sampaikan,” pinta Kharis.

“Izin saya meneruskan. Nanti pada paparan detail setelah beberapa tahapan, saya akan mencoba men-summary-kan kenapa Liga Inggris itu bisa menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang yang seperti Jiwasraya. Sehingga kami akan paparkan urutannya,” lanjut Pamungkas menjawab pertanyaan Kharis.

Menurut Pamungkas, Liga Inggris itu bisa menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya.

Menurut Pamungkas, ketika itu pihak TVRI sudah melakukan promo terkait penayangan Liga Inggris. Kemudian pada 9 Juli 2019, Dewas meminta penjelasan kepada direksi terkait hak siar, biaya, sumber anggaran, pola kerja sama, hingga perjanjian terkait penayangan Liga Inggris.

“Bahwa tayangan luar negeri itu sangat pelik dalam kontrak-kontraknya. Karena menyangkut hak kalau terjadi perdebatan dan sebagainya termasuk hak-hak supplession dan lainnya. Kebetulan, alhamdulillah saya sempat pernah di enam televisi dan sedikit pernah menjalani program asing dan liga,” ujar Pamungkas.

Setelah surat perencanaan penayangan Liga Inggris disampaikan Direksi ke Dewas, maka mereka pun kemudian mengadakan meeting bersama. Namun pihak direksi hanya memberikan penjelasan tanpa dokumen.

“Pada tanggal 16 (Juli 2019) menanggapi tersebut, ada sebuah surat dari dilakukan direksi dalam hal ini Plh Dirut. Memberikan beberapa informasi sebatas kertas tanpa ada data-data pendukung kontrak dan sebagainya, mulai biayanya akan dibayarkan PNPB kemudian ada iklan, ada potensi iklan dan lain sebagainya,” ucap Pamungkas.

“Oleh karena menurut kami surat ini sedikit sumir dan tak ada penjelasan detail, maka tanggal 17 Juli Dewas mengadakan rapat, untuk meminta penjelasan direksi mengenai surat tersebut. Ternyta alhamdullilah pada tanggal tersebut direksi memenuhi keinginan Dewas kemudian memberikan penjelasan tanpa dokumen dan tanpa seluruh hal-hal terkait yang kita mintakan. Hanya diberi penjelasan,” sambungnya.

Selanjutnya pada tanggal 18 Juli, lanjut Pamungkas, Dewas melayangkan surat kepada direksi untuk meminta taat peraturan. Lalu dia mengatakan Dewas tak menerima kontrak dan penjelasan terkait Liga Inggris mulai Agustus hingga November 2019.

Sampai akhirnya menurut Pamungkas, Dewas mendapatkan informasi pada akhir Oktober tahun lalu untuk penayangan Liga Inggris dengan tagihan pajak hingga puluhan miliar dan jatuh tempo.

“Kami mendapat informasi pada tanggal 31 Oktober 2019. Adanya tagihan invoice dari GMV, Global Media Visual untuk Liga Inggris dengan pajak senilai Rp 27 miliar dan jatuh tempo pada 15 November 2019. Data yang kami peroleh tanggal 31 Desember kami sudah melakukan cek dalam RAKT yang disepakati dan disahkan oleh Dewas, pada tahun 2019, dan tidak terdapat anggaran pembayaran,” kata Pamungkas.

“Serta pada RAKT yang disodorkan pada kami tahun 2020 tidak ada juga mengenai rencana pembayaran. Kemudian, ada potensi yang lain. Sesuai dengan kontrak pada tahun 2020 TVRI terdapat kewajiban bayar utang Liga Inggris itu Rp 27 M. Yang akan di carry over tahun 2020 plus akan ada tagihan 1,5 Juta US$ atau Rp 21 miliar di luar pajak,” imbuhnya.

“Sehingga terdapat kewajiban yang harus bayar ini belum gagal bayar ya. Karena tidak ada di RAKP (Rencana Anggaran Kas Perubahan), kemungkinan tidak bisa dibayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), karena PNBP tak bisa bayar utang adalah senilai Rp 69 miliar, belum termasuk pajak, belum termasuk biaya lain,” tambah Pamungkas.

Lebih lanjut, Pamungkas juga mengatakan ada ketidaksesuaian KUPB tentang untung rugi sosial budaya. Menurut dia, Dewas tidak menerima berkas dari pihak direksi terkait dokumen-dokumen Liga Inggris.

“Yang disampaikan bapak ketua tadi gratis. Saya tidak terlalu dengar. Di luar pun itu menyampaikan itu gratis Pak. Nah total Liga Inggris selama tiga sesi adalah US$ 9 juta, atau Rp 126 miliar di luar pajak, dan biaya lainnya. Untuk kontrak tiga sesi. Ini multi year dan tidak ada permintaan tertulis kepada dewas untuk membelanjakan program multi year seperti ini 2019-2020,” ujarnya.

Pamungkas lalu merinci lagi terkait aturan penayangan Liga Inggris. Dia mengatakan dalam satu sesi itu sekitar 9 sampai 10 bulang. Biaya setiap sesinya, kata Pamungkas mencapai US$ 3 juta dengan kontrak 76 pertandingan.

“Atau senilai hampir sekali tayangan Rp 552 Juta. Kalau di-equivalen program rata-rata di TVRI yang disampaikan kepada kami Rp 15 juta per episode. Ini bisa membiayai 37 episode atau dua bulan program lainnya,” urai Pamungkas.

“Kami mempertanyakan. TVRI hanya mendapatkan hak 2 match per minggu. Ini angka minimumnya. Tetapi ada kendala jam tayang. Dan disesuaikan jam tayangnya. Dari 10 pertandingan EPL setiap minggunya. Ini kita tidak mendapatkan hak, artinya ditentukan mereka per event. Sehingga ini menjadi, dalam kaca mata pengawasan menjadi pertanyaan,” imbuhnya.

Sepertinya, penjelasan panjang lebar mengenai ancaman gagal bayar TVRI seperti halnya Jiwasraya yang dipaparkan Dewas ini belum begitu jernih dan meyakinkan. Karena itulah masalah TVRI ini sepertinya membutuhkan peran lembaga pengawas lainnya untuk menganalisanya lebih dalam. |WAW-JAKSAT

Facebook Comments