Syok Melihat Monas Botak, Ketua DPRD DKI Terlambat Sesali Diri?

0
693
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi/IST

JAKARTASATU.COM – Ketika melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke lokasi revitalisasi kawasan Monumen Nasional, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan dirinya merasa syok dan kaget bukan kepalang. Kabarnya dia sampai terbelalak melihat Monas yang jadi botak.

Melihat kondisi di lapangan, Edi menyesalkan adanya pemasangan beton di kawasan yang telah digunduli tersebut. Menurutnya dengan seperti ini maka akan mengurangi fungsi taman Monas sebagai ruang terbuka hijau yang bisa menyerap air.

“Ruang hijau kok dibuat seperti ini. Kalau adanya seperti ini pasti enggak akan saya kasih,” ujarnya kepada wartawan, Senin (27/1/2020).

Terkait fakta yang dilihatnya di lapangan saat ini, Edi pun mengungkapkan rasa penyesalan dirinya karena telah menyetujui permintaan anggaran yang dulu diajukan Pemprov DKI.

Lebih lanjut, Edi mengaku bahwa dirinya heran dengan tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dimana melalui Pemprov saat pengajuan anggaran untuk revitalisasi Monastersebut. Dimana menurutnya pihak Pemprov DKI lebih dulu mengajukan anggaran dari pada rencana desainnya terlebih dahulu.

“Nah di sini juga ada suatu keanehan, seharusnya kan rencananya dulu, berapa anggarannya, baru dianggarkan. Ini enggak, dibuat anggarannya dulu baru perencanaan. Nah ini terbalik,” jelasnya.

Tentu saja pernyataan Edi ini juga terasa aneh bagi khalayak yang mendengarkannya. Pasalnya kenapa dirinya baru tiba-tiba merasa aneh sekarang-sekarang ini. Kenapa tidak merasa aneh dan melihat kejanggalan yang dibilangnya tersebut ketika anggaran tersebut tengah diajukan, bahkan pihaknya telah menyetujuinya waktu itu.

Meski sudah terlambat, namun Edi nekat mengungkapkan keheranannya. Bahkan menurutnya, pembangunan Monas yang menebang hingga ratusan pohon tidak disampaikan ke DPRD saat pembahasan anggaran. Lalu apa yang didengarkan DPRD waktu pengajuan anggaran tersebut?

Sambungnya, terlebih, urusan pembangunan di Monas tidak boleh hanya melibatkan Pemprov, tapi juga harus Pemerintah Pusat.

“Izin Monas ini kan bukan DKI tok. Ini kan terkait banyak pemerintah pusat. Soalnya judulnya revitalisasi pada saat saya yang ketok palu dengan anggaran, enggak begini loh. Bunyinya enggak begini loh,” tukasnya.

Nah siapa yang sebenarnya aneh sepertinya harus segera diusut. Kenapa baru sekarang Ketua DPRD bingung dan heran. Kenapa bukan pas melakukan pengkajian anggaran sebelum melakukan ketok palu? |WAW-JAKSAT