Di Persimpangan Antara Penyelamatan Jiwasraya atau Tenaga Honorer, Ini Pilihan Pemerintah?

0
568
Foto : Istimewa

JAKARTASATU.COM – Permasalahan menarik mencuat dalam rapat di Komisi XI DPR RI bersama Kemenkeu. Tiba-tiba seorang anggota Komisi XI DPR RI Elnino Hussein Mohi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memilih menyelamatkan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atau tenaga honorer yang akan dihapuskan.

Pertanyaan tersebut diajukan karena menurut Elnino, pemerintah khususnya Menkeu memiliki kewenangan atas APBN. Mereka memiliki opsi dalam APBN untuk bailout dalam menangani masalah Jiwasraya. Namun di sisi lainnya, Menkeu juga harus bisa menyelesaikan rencana penghapusan tenaga honorer.

“Pertanyaannya, rakyat banyak yang mengeluh terutama pegawai honorer yang akan dirumahkan, Pak Mendagri bilang akan dialihkan ke PPPK, intinya akan banyak yang dirumahkan,” ujar Elnino  di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Menanggapi pertanyaan tersebut, secara cerdas Sri Mulyani menjawab bahwa pemerintah akan menyelamatkan keduanya jika APBN memiliki ruang untuk mengatasi masalah keduanya.

“Mengenai antara pegawai honorer versus Jiwasraya, itu pertanyaan alokasi, trade off itu adalah pertanyaan bisa filosofi bisa political, bisa betul-betul keuangan pilihannya. Kalau kita punya space ya akan kita lakukan,” jawab Sri tenang.

Lebih lanjut Sri Mulyani menyatakan kedua masalah tersebut memiliki nilai yang penting dan harus diselesaikan. Menurutnya, pemerintah sering membuka lowongan CPNS dengan standar tinggi, sehingga mengatasi masalah tenaga honorer yang ada saat ini harus diperhitungkan dengan matang.

“Jadi selalu ada trade off. Kalau kita mau strict yang masuk ASN dan PPPK harus kualitasnya tinggi maka yang ini (honorer) tidak bisa masuk, maka rasa kemanusiaan muncul, tapi kalau kita turunkan maka kita konsekuen yang masuk ASN kualitasnya lebih rendah, itu konsekuensi yang menjadi pilihan-pilihan policy kita dan biasanya itu adalah pilihan politik dan Kami sebagai menteri keuangan mengadministrasikan supaya jangan sampai deviasi jauh,” bebernya.

“Nanti kalau sampai paling bawah kriterianya kan nggak lucu ASN. Jadi ini pilihan policy yang harus kita lakukan,” tambah Sri Mulyani menyimpulkan.|WAW-JAKSAT