Digesernya Peran Kitab Suci Dalam Berbangsa

0
90

JAKARTASATU.COMKepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengimbau semua umat beragama untuk menempatkan konstitusi di atas kitab suci dalam berbangsa dan bernegara. Adapun untuk urusan beragama, kembali ke masing-masing pribadi masyarakat.

Himbauan Kepala BPIP itu khas pemikiran sekular dan liberal. Bahwa agama adalah sakral dan dunia profan. Yang sakral jangan dipakai untuk perkara yang profan. Jika dipakai dan dicampur yang sakral itu akan rusak dan kotor. Agama harus dijaga dan dilindungi dari kekotoran dunia. Jadi untuk urusan politik, ekonomi dan lainnya agama tidak perlu ikut campur. Pisahkan agama dari politik, dari ekonomi juga aspek lainnya. Agama urusan pribadi, tidak boleh masuk ke wilayah politik dll. Begitulah dalihnya. Intinya jangan pakai, pinggirkan dan bahkan hapus agama dari kehidupan.

Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara. Sama, semua agama. Jadi kalau bahasa hari ini, konstitusi di atas kitab suci. Itu fakta sosial politik,” kata Yudian saat ditemui Tempo di Kantor BPIP, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Himbauan Kepala BPIP ini menyesatkan. Umat jelas panduannya sebagai muslim adalah agamanya dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan Sunnah. Allah memerintahkan umat Islam untuk taat kepada-Nya, taat kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpinnya (yang menyusun dan menetapkan konstitusi selama pemimpin dan konstitusi tersebut taat dan berasas kepada Allah dan Rasul-Nya). Jadi ketaatan umat Islam kepada pemimpin/pemerintah bersyarat. Yakni selama pemerintah taat kepada Allah dan Rasulullah. Begitupula dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam bisa dan harus berpedoman kepada konstitusi negara sebagai konsensus dalam kehidupan berbangsa, selama konstitusi tersebut tidak bertentangan dengan agama. Karena agama dan kitab suci jelas di atas konstitusi negara. Secara teknis dan praktikal tentu saja umat mengikuti konstitusi atau aturan negara. Tapi spirit, nilai dan konsep konstitusi harus sejalan dengan Kitab Suci. Jadi tetaplah Kitab Suci di atas Konstitusi.

Yudian mengatakan, imbauan itu bukan berarti merendahkan agama. Sebab, kitab suci dan konstitusi merupakan perpaduan antara ilahi dan wadhi yang diselesaikan dengan kesepakatan atau ijma.

Himbauan Yudian itu justru merendahkan agama. Karena dalam wacana sekularisme, pernyataan tersebut dalam rangka memisahkan urusan agama dengan dunia. Meminggirkan agama dari kehidupan dan membuat agama tidak penting untuk mengatur urusan berbangsa dan bernegara. Kemudian, kitab suci dan konstitusi dunia bukan untuk dipadukan. Kitab suci berperan memandu konstitusi agar aturan berbangsa dan bernegara tidak bertentangan dengan konsep dan aturan Ilahi. Konstitusi bertugas menyerap dan mengambil nilai dari kitab suci sebagai asas dan pedoman. Selanjutnya terkait konsensus dan ijma’, konsensus atau ijma’ itu tidak boleh dalam perkara Kitab Suci. Kitab suci posisinya untuk wajib ditaati. Bukan untuk disepakati atau tidak. Oleh karena itu dalam menyusun konstitusi harus sepakat mengambil nilai dan aturan dari Kitab Suci yang tidak mungkin salah. Sementara kesepakatan manusia dalam menyusun konstitusi masih sangat mungkin salah, merusak dan merugikan. Untuk itulah kenapa harus berpedoman kepada kitab suci.

Menurut dia, hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik bukanlah kitab suci. “Kalau Islam, bukan Quran dan hadist dalam kitab, tapi adalah konsensus atau ijma,” ujarnya.

Yudian keliru. Hukum Tuhan tertinggi untuk mengatur kehidupan sosial politik jelas kitab suci. Al Qur’an Hadits adalah sumber hukum dalam perkara apapun. Menentukan hukum tidak harus melalui konsensus atau ijma semata. Setiap pemerintahan atau hakim berhak menentukan hukum atas suatu kasus dengan berpedoman kepada Al Qur’an, Hadits, Ijma’ sahabat dan lainnya selama melalui prosedur yang benar. Jadi tidak bisa dibenarkan Hukum Tuhan digeser dengan dalih konsensus. Padahal konsensus manusia lemah dan rentan kekeliruan bila tanpa bimbingan Hukum Tuhan.

Rektor UIN Sunan Kalijaga ini mencontohkan perintah menunaikan ibadah haji yang merupakan bagian dari ilahi. Sumber dan tujuan menunaikan ibadah haji dijelaskan dalam Al Quran. Namun, bagaimana calon jemaah memilih kendaraan, anggaran naik haji, dan waktu keberangkatan merupakan bagian dari wadhi.

Perkara teknis berangkat ibadah haji memang tidak perlu diatur oleh Kitab Suci. Bukan itu fungsi dari Kitab Suci. Selama ini juga hal tersebut tidak ada masalah. Kenapa dijadikan contoh? Yang bermasalah dari pernyataan Yudian adalah dikotomi antara Kitab Suci dan konstitusi. Bukan ajaran agama dan teknis pelaksanaannya. Di sinilah letak kekacauan berfikir Yudian.

Pancasila, kata Yudian, sebetulnya merupakan anugerah terbesar Allah SWT kepada sejarah abad 20. Jika bangsa Indonesia tidak pandai bersyukur atas nikmat itu, negara akan hancur. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk mensyukurinya dengan kembali ke persatuan dan konsensus tertinggi, yaitu Pancasila. “Tanpa persatuan, maka tidak ada republik ini.”

Anugerah terbesar Allah di abad 20 kepada Indonesia adalah Umat Islam bukan Pancasila. Umat Islam dengan Kitab suci dan jihadnya yang dengan spirit dan perjuangannya memerdekakan negeri ini dari penjajahan. Pancasila berharga dan bernilai sebagai falsafah negara yang harus kita hormati hasil konsensus para founding fathers yang sebagian perumusnya adalah para ulama sendiri. Tapi bukan Pancasila yang memerdekakan negeri ini dan mendirikan Republik ini. Republik ini berdiri hasil daya upaya seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam; Para Ulama, Kyai, Santri dan lainnya yang mengobarkan semangat jihad fi sabilillah melawan dan mengusir penjajah. Maaf, saya sungguh heran kenapa Profesor ini bisa tuna sejarah dan gagal paham sejarah.

Menurut Ketua BPIP, persatuan di Indonesia sudah dimulai sejak munculnya Sumpah Pemuda yang menggeser gerakan seporadis menjadi gerakan nasional. Meski isi sumpah tersebut berupa kalimat pendek, namun mampu mengalahkan penjajah. “Sehingga 17 tahun kemudian kita punya negara sebesar ini. Ini maksud saya harus disyukuri. Nah sekarang kita harus kembali ke konsensus.”

Pengetahuan dan pemahaman sejarah Yudian amat kacau. Persatuan dan gerakan nasional sblm kemerdekaan tidak dimulai dari sumpah pemuda. Sebagai salah satu momentum boleh saja dikatakan demikian. Bahkan sumpah pemuda tidak akan bisa terwujud tanpa upaya dan sokongan dari para pemuda Islam saat itu. Semangat nasionalisme (bukan nasionalisme sempit) sudah digelorakan dan dijalankan jauh sekali sebelum sumpah pemuda, yakni sejak SDI dan SI berdiri. Bahkan semangat persatuan itu sejak awal sekali tumbuh ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka tatkala rakyat nusantara memeluk Islam. Karena Islam mengajarkan persatuan, cinta tanah air dan anti penjajahan. Bacalah lagi sejarah yang benar Prof. Pahami dengan akal yang sehat dan hati bersih. Jangan kufur nikmat. Takutlah kepada Allah!

*Wildan Hasan, Ketua Komisi Pengkajian dan Litbang MUI Kota Bekasi

Facebook Comments