Megawati umumkan kandidat Pilkada 2020 dari PDIP. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai pertama yang mengumumkan nama pasangan calon kepala daerah (cakada) untuk maju di Pilkada 2020/IST.

JAKARTASATU.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku jengkel sebab ada  partai yang memaksakan anggota keluarganya mengikuti Pemilihan Umum 2024.

“Berhentilah, kalau kalian punya anak, anaknya itu enggak bisa, jangan dipaksa-paksa. Jengkel loh saya. Lah iya loh, ngapain sih kayak enggak ada orang. Kader itu ya anak kalian juga loh. Gimana yo,” ungkap Megawati ketika berikan bekal pengarahan bagi calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

Lebih lanjut Megawati mengingatkan, perpolitikan Indonesia di 2024 akan berubah karena terjadi regenerasi. Megawati tak memungkiri kenyataan bahwa sosok seperti dirinya akan mulai memudar. Karenanya harus anak-anak muda yang didorong.

Namun kenyataannya menurut Megawati masih ada petinggi partai yang mendorong anggota keluarga, seperti anak, istri, hingga ponakan untuk menjadi calon pemimpin. Mega memberi contoh, dirinya tidak pernah memaksa anak-anaknya mengikuti jejaknya.

“Saya hanya ke anak saya, ‘Kamu jadilah sesuai dengan apa yang kamu jalankan’. Ada orang yang ngomong Mbak Puan jadi Ketua DPR itu saya yang angkat-angkat. Mana mungkin. Memang suaranya gede. Enggak ada yang bisa nahan. Begitu. Mabok saya dengarnya,” keluh Megawati.

Karena itu Mega selalu kesal jika ada tudingan PDIP merupakan partai keluarga. Padahal, ia menganggap PDI adalah keluarganya dan kader-kadernya seperti anak-anak yang tak lepas dari perhatiannya. Megawati pun berharap hal serupa juga dilakukan partai lain.

“Sehingga partainya yang berkembang, jangan menjadi kelompok-kelompok keluarga, aduh mabok aku. Jadi, kan, ini anaknya si ini, ini istrinya si itu, ini terakhir saya beri kesempatan seperti ini. Tapi 2024, saya berkehendak, semuanya itu anak anak muda yang maju. Sudah, cukup lah. Jangan pula mencari-cari tempat,” tegas Mega.

Jadi berdasarkan penyataannya di atas, Mega menolak pencalonan kandidat Pilkada karena adanya hubungan dengan pejabat atau petinggi partai. Sayangnya Mega tidak menjelaskan bagaimana dengan pencalonan kandidat Pilkada karena adanya hubungan pejabat atau petinggi pemerintahan? Kalau ini juga menjadi perhatian Mega, maka kasus penunjukkan kandidat untuk Pilwalkot Solo akan menjadi pembuktian dari ucapan Mega kali ini.|WAW-JAKSAT