JAKARTASATU.COM– DPRD DKI bakal bikin Pansus Banjir. Tujuh Fraksi katanya sudah ok. Tujuannya, cari solusi banjir. Bukan pribadi Anies yang bakal dikuliti. Tentu saja kinerja mengatasi banjir. Tidak politik. Betulkah?

DPRD lembaga politik. Rasanya sulit untuk tidak bicara politik. Apalagi Anies Baswedan sedang dicari-cari salahnya. Bukan pribadi Anies Baswedan yang diserang. Kinerja Anies makin moncer. Popularitas Anies paling tinggi. Banyak pihak ketar ketir melihat peluang Anies menuju 2024.

Pansus Banjir memang tidak mungkin menjatuhkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang hendak dijatuhkan adalah popularitas dan elektabilitas Anies.

Citra Anies sebagal Gubernur DKI Jakarta yang ‘gagal’ mengatasi banjir bakal jadi isu nasional. Sehingga popularitas dan alektabilitas Anies jeblok. Setidaknya itulah keinginan pembenci Anies. PDIP dan PSI tentu partai terdepan mendongkel Anies karena punya agenda sendiri.

Setali tiga uang telah dibuktikan melalui survei Parameter Politik Indonesia (PPI) – Politica Research and Consulting (PRC). Upaya menggiring publik melalui isu banjir setidaknya telah dilakukan PPI. Anies versi PPI elektabilitasnya jeblok dibawah Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo. Ada yang ingin ‘memoles’ eleklabilitas Ganjar Pranowo.

Beda dengan survei Indo Barometer. Posisi elektabilitas Anies nomor dua setelah Prabowo.

Tentu saja kita paham. Survei tergantung kepentingan lembaga survei dan kepentingan politik. Hendak di bawah kemana opini publik.

Dengan adanya Pansus Banjir akan menahan laju popularitas dan elektabilitas Anies. Syukur-syukur bisa jeblok. Apalagi event Formula E bakal melambungkan nama Anies Baswedan baik nasional maupun internasional. Wajar kalau ada yang makin sewot.

Padahal, Pansus Jiwasraya lebih penting. Lebih greget untuk membongkar skandal perampokan uang rakyat untuk mendanai calon tertentu pada Pilpres 2019. Dasar Penipu Rakyat!

*Tarmidzi Yusuf, Pemerhati Politik