Sebelum ke DPR, RUU Omnibus Law Dikonsultasikan ke Pengusaha?

0
509

Dikonsultasikan ke Pengusaha?

JAKARTASATU.COM– Pemerhati politik, Iwan Sumule menyebut bahwa RUU Omnibus semakin tidak jelas. Bahkan yang ia dengar RUU tersebut kabarya telah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pengusaha.

“Disetujui, baru diajukan ke DPR,” katanya, belum lama ini, di akun Twitter @IwanSumule86.

Ketidakjelasan yang kemungkinan ia maksud adalah akan adanya penghapusan sanksi pidana kepada pengusaha nakal, hilangkan efek jera. “Dan pengusaha akan semakin nakal. Iya gak sih?” katanya, ketika mengomentari berita di saah satu media dengan judul: “Omnibus Law, Jokowi Akan Hapus Sanksi Pidana Pengusaha Nakal”.

Berikut sedikit kutipan dari berita tersebut:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan mengubah aturan sanksi pidana kepada para pengusaha ‘nakal’. Sebagai gantinya, pengusaha nakal hanya akan diberikan sanksi administrasi kalau mereka melanggar aturan.

Penghapusan tersebut rencananya akan dituangkan dalam aturan Omnibus Law yang saat ini sedang dirancang pemerintah. Ia menambahkan penghapusan sanksi pidana tersebut bertujuan untuk membuat ekosistem usaha lebih kondusif dan nyaman bagi investor.

“Jadi kami melihat untuk berusaha basis hukumnya kita ubah bukan kriminal, tapi administratif. Dan kita sudah melakukan ini di pasar modal perbankan,” ujar Airlangga di Jakarta, Rabu (18/12).

Ia menjelaskan dengan penghapusan tersebut nantinya pengusaha akan mendapatkan sanksi berupa denda jika melakukan pelanggaran. Apabila, pengusaha tersebut masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan sanksi berupa pencabutan izin usaha.

Selengkapnya: https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20191218153138-532-458075/omnibus-law-jokowi-akan-hapus-sanksi-pidana-pengusaha-nakal

Omnibus Law menurut dia justru tidak mencerminkan Pancasilais anak bangsa. Justru sebaliknya, tercermin langgengkan kekuasaan, menindas dan tak berkeadilan.

“Jauh dari tujuan adil dan makmur.

Berbagai pajak dan cukai adalah bentuk penghisapan terhadap rakyat yang tak boleh lagi ada di negara merdeka, yang berdasar Pancasila. Tolak!” RI-JAKSAT