Wajah Jokowi Disensus BPS

0
433

JAKARTASATU.COM– Lihat tampangnya Jokowi memprogandakan Sensus BPS di TV, langsung hambar saya: Pasti bohong hasilnya! Yang saya ingat judul buku, “How To Lie With Statistics”.

Mestinya BPS tak pakai Jokowi yang sudah top bohongnya. Sebab, hasil penelitian sangat tergantung berapa besar ia dipercaya atau trust. Sebab, prinsip kerja di riset, boleh salah, tapi tak boleh bohong!

Dulu saya sangat memperhatikan Sensus BPS dalam tiap penelitian, seolah semua hal ada di situ untuk membaca Republik Indonesia. Saya biasanya membeli data ke BPS, data Sensus. Saya biasanya menyedot data primer dari server BPS ke hard disk saya, yang harus saya bayar resmi ke BPS adalah sejumlah kata kunci untuk memunculkan rumus yang saya perlukan.

Sebab, jika tak memakai kata kunci BPS, data primer itu tak bisa dibaca. Disebut data primer, karena data itu masih original yang diangkat langsung dari lapangan oleh Sensus BPS. Jadi, tak bisa dibohongi. Dalam data Sensus ekonomi 4 tahun sekali itu, begitu diolah, yang utama keluar adalah Value Added (nilai tambah), Upah Buruh, dan tingkat Oligopoli pasar. Tergantung apa yang saya cari.

Untuk data primer ekonomi, saya berulang kali beli data BPS guna pengukuran konsentrasi ekonomi, baik CR3 (Concentration 3 Digit), CR4 digit, dan CR5 digit. Untuk mengukur konsentrasi, hanya bisa dilakukan dengan data primer BPS karena samplingnya 100 persen populasi. Saya cukup membayar kata kunci dan codingnya.

Jadi, langsung diketahui nama perusahaan yang oligopoli/monopoli, etc. Peringkat juga terbit sesuai CR nya: CR3, CR4, dan CR5. Kalau 5 Digit, yang keluar di Data Processing adalah 5 nama perusahaan teratas. Begitu juga jika 4 digit, adalah 4 perusahaan yang paling oligopolis.

Data CR (concentration ratio) juga diperlukan utk menghitung tingkat inefisiensi pembangunan, yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio), lebih dikenal dengan julukan a+b=1 dari Harold Domar, menggunakan data primer.

Saat ini, angka ICOR mencapai 6.7. Artinya sangat tidak efisien, korup, dan tingginya rente ekonomi. Mestinya ICOR normal adalah 2.0. Dengan angka ICOR sama dengan 6.7, jelas tak ada multiplier effect dari pembangunan. Itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya sampai lampu merah sama dengan 5 persen.

Seperti dikemukakan outlook Mody,s ada 5 Bubbles yang kemudian dikutip Rizal Ramli dan Ikhsanurdin Noorsi. Proyeksinya diambil Syahganda Nainggolan bergelimang enigma: kapan Jokowi jatuh: Q1 atau S1? Q1 = Kuartal 1. S1 = Semester 1. Tergantung serangan Covid 19.

CR diperlukan untuk melihat sejauh mana oligopoli pasar mempengaruhi pembangunan. Ilmu Ekonomi menganggap monopoli/oligopoli adalah deviasi dan kejahatan. Kian tinggi derajat oligopolinya, kian jahat perusahaan itu, dan pemerintah kudu mengambil tindakan. Kian tinggi oligopoli, kian efisien perusahaan, kian sedikit menyerap naker (tenaga kerja).

Kian oligopolis perusahaan, kian rendah upah buruh dan kian tinggi value addednya. Entah kenapa, tak ada kini yang melakukan studi CR. Bahkan saya tidak dengar KPPU melakukan studi CR. Lantas bagaimana KPPU bisa tahu derajat persaingan sehat?

Muncul Omnibus Law “CANCOK”, kata Rocky Gerung, ikut campur tangan CR itu, tak lama lagi. Bagaimana KPPU menjelaskan apa dan bagaimananya karena KPPU tidak pernah studi CR. Rusak berat bangsa ini.

Lembaga riset kian banyak. Tapi lembaga polling, yang isinya adalah manipulasi untuk mencari hepeng dari konsultan pilkada dan pilpres rang-ngarang.

Lembaga macam ini tak perlu, tak sampai mereka ke CR, hanya mengotori idealisme peneliti fresh graduate.

*Djoko Edhi Abdurrahman, Mantan Anggota Komisi Hukum DPR