Ugal-ugalan

0
573

JAKARTASATU.COM– Berkendara di kota besar seperti Jakarta mesti waspada dan punya cadangan kesabaran luar biasa.

Lalu lintas tersendat atau ada angkutan umum berhenti sembarangan klakson saling bersahut-sahutan. Ada yang mengikuti dengan umpatan dan omelan. Pertanda kesabaran berkurang.

Pengendara ingin cepat sampai tujuan tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan sesama pengguna jalan.

Pemandangan ugal-ugalan di jalan sudah menjadi hal biasa. Pemobil diserempet atau ditabrak pemotor menu sehari-hari. Bertengkar bahkan berantem pemandangan yang sering kita lihat.

Ugal-ugalan bagi pengendara risikonya besar. Selamat sampai tujuan atau celaka masuk rumah sakit bahkan digotong dalam keranda jenazah kecuali bagi yang punya nyawa serap. Rasanya tak mungkin. Alon-alon asal kelakon tak berlaku lagi.

Perilaku pengendara ugal-ugalan di jalan sudah menjadi kebiasaan bahkan membudaya.

Kebiasaan ugal-ugalan dijalan mirisnya lagi sudah masuk area kekuasaan. Apa jadinya bila kekuasaan dikelola secara ugal-ugalan?

Perselingkuhan antara penguasa, politisi dan pengusaha alias 3P telah melahirkan kekuasaan ugal-ugalan. Melanggar aturan atau prosedur termasuk tidak menempati janji bukan hal yang tabuh bagi 3P.

Misalnya, perampokan jiwasraya, asabri, banjirnya TKA China ilegal di Meikarta Bekasi yang berhasil di bongkar merupakan hasil dari perselingkuhan kekuasaan secara ugal-ugalan.

Penguasa, politisi dan pengusaha bersekingkuh melakukan kejahatan secara ugal-ugalan untuk agenda mereka.

Kekuasaan ugal-ugalan mempercantik diri melalui buzzer dan influecer dengan anggaran 72 M untuk menutupi realita yang sesungguhnya.

Bagi yang pro tentu saja ugal-ugalannya 3P hal biasa. Bahkan dibela dengan opini tanpa melihat data dan fakta. Lari dari realitas.

Sebaliknya, bagi yang berfikir waras pertanda bahaya. Alarm kejatuhan kekuasaan ugal-ugalan sudah berbunyi kencang.

Waspada dan mesti punya stock semangat juang yang tak berbatas jika takdir kejatuhan itu sudah di depan mata.

*Tarmidzi Yusuf, Pengamat Politik Islam