MA Kabulkan JR, Pengamat: Masalah Baru untuk Pemerintah

0
419

JAKARTASATU.COM– Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review (JR) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes). Di dalam putusannya, MA otomatis membatalkan kenaikan iuran BPJS per tanggal 1 Januari 2020.

Menurut pengamat politik Muhammad Said Didu, dengan keputusan MA tersebut, maka muncullah masalah baru untuk pemerintah. “Datang masalah baru bagi pemerintah untuk membayar defisit BPJS Kesehatan,” kata dia, Senin (9/3/2020) setelah mengetahui hal itu.

Namun tampaknya Fadli Zon, politisi Gerindra tak “terkejut” dengan keputusan itu. Malah ia menginginkan BPJS ditiadakan dan diganti dengan mekanisme atau nama yang pernah ada.

“BPJS ini bubarkan sajalah, ganti seperti dulu Jamkesmas,” kata dia, merespon cuitan Said Didu.

Dikabulkannya judic review oleh MA sekiranya berawal dari kasus saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka lantas menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu untuk dibatalkan. Akhirnya disambut. MA mengabulkan permohonan tersebut.

Menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. RI-JAKSAT